Duduk Perkara Kabar Anggaran IKN Diblokir, Bagaimana ''Nasib'' Pembangunannya?

- Kabar kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi perhatian publik usai adanya pernyataan soal anggaran IKN dihentikan. 

Isu soal kelanjutan pembangunan IKN sendiri mencuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Dody menyebutkan ke wartawan bahwa realisasi anggaran IKN 2025 masih diblokir.

Oleh karena itu, Dody mengatakan, belum ada progres pembangunan IKN pada 2025 ini.

“IKN kayaknya belum ada sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres,” kata Dody.

Dody lantas berkelakar, progres anggaran pembangunan IKN sementara untuk “makan siang menteri”. “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody.

Lantas, bagaimana perkembangan pembangunan IKN? 

Perkembangan pembangunan IKN sampai 2024

Dalam rapat dengar pendapat pada Kamis (6/2/2025), Menteri PU Dody sempat memaparkan progres pembangunan IKN pada 2024.

Hingga 31 Desember 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran IKN pada tahun lalu.

Dody menjelaskan bahwa dukungan anggaran Kementerian PU untuk pembangunan IKN pada 2024 mencapai Rp 40,29 triliun.

Sementara pada 2025 belum ada progres. 

Pembangunan tetap lanjut, anggaran IKN Rp 48,8 triliun 2025-2029

Soal anggaran IKN, sebenarnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah memastikan bahwa anggaran IKN masih ada. Ia juga memastikan bahwa pembangunan IKN akan tetap terus dilanjutkan.

Hal itu disampaikan AHY setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (6/2/2025) ini.

“Terkait IKN, pembangunan ini dipastikan akan berlanjut. Presiden juga telah memastikan alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029. Anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah disusun sejak awal,” kata AHY.

AHY juga menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif.

“Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun,” kata AHY.

BI soroti dampak anggaran IKN "menyusut"

Merespons alokasi anggaran IKN untuk 2025-2029, Kepala BI Perwakilan Kalimantan Timur, Budi Widihartanto menuturkan, porsi anggaran IKN tahap kedua yang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya akan berdampak daya ungkit sektor konstruksi di Kalimantan Timur.

Sebagaimana diketahui, sejak kehadiran IKN, konstruksi merupakan sektor terbesar ketiga di Kaltim.

"Kondisi tersebut akan memengaruhi daya ungkit sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim," ujar Budi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Namun demikian, diharapkan realisasi investasi sektor swasta bisa tumbuh lebih tinggi sehingga menjadi penopang agar penurunan konstruksi tidak terlalu dalam.

Sektor-sektor lain di luar konstruksi juga diharapkan mampu tumbuh lebih baik pada 2025 seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Adapun dana Rp 48,8 triliun dari APBN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif yudikatif dan ekosistem pendukungnya.

Selain itu, anggaran juga akan dimanfaatkan untuk membuka akses menuju IKN di kawasan Wilayah Perencanaan (WP) II.

Dana sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola sarana dan prasarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal.

Salah satu proyek infrastruktur yang mulai dikerjakan pada tahun 2025 adalah pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif baik kantor maupun huniannya.

Tag:  #duduk #perkara #kabar #anggaran #diblokir #bagaimana #nasib #pembangunannya