Bila Jadi Presiden, Prabowo akan Beri Sanksi Berat Terhadap Pelanggar Konservasi Alam
Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
14:40
20 Januari 2024

Bila Jadi Presiden, Prabowo akan Beri Sanksi Berat Terhadap Pelanggar Konservasi Alam

  - Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono menegaskan, keberpihakan penuh pasangan nomor urut 2 terhadap upaya konservasi alam di Indonesia. Tidak hanya wacana, keberpihakan tersebut ditunjukkan jelas dalam visi misi Prabowo-Gibran yang membahas perlindungan serta penghentian pengerusakan kawasan konservasi, perlindungan satwa dan tumbuhan langka, disertai hukuman yang berat bagi pelanggar.   “Untuk konservasi alam, baik tumbuhan, hewan dan ekosistem, Prabowo-Gibran memiliki keberpihakan penuh. Semua pihak harus terlibat dengan penegakan hukum yang tegas dan semangat kolaboratif. Ini adalah prioritas dan penting untuk generasi mendatang,” kata Budi kepada wartawan, Sabtu (20/1).    Budi yang saat ini menjabat sebagai ketua Panja penyusunan Revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) tersebut menjelaskan sikap tegas Prabowo-Gibran akan ditunjukkan dalam penegakan hukum di setiap pelanggaran.   

  “Di AstaCita 2 tertulis bahwa hukuman seberat-beratnya akan diberikan kepada pemilik perusahaan yang terlibat usaha pertambangan yang merusak ekologi, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi. Harus dilakukan agar ada efek jera. Dan ini juga selaras dengan Revisi UU Konservasi yang sedang dibahas di DPR,” jelasnya.    Selain penegakan hukum, Prabowo Gibran juga akan melakukan pelestarian lingkungan dengan semangat kolaborasi. Sehingga melibatkan banyak pihak.   “Jika selama ini konservasi terkesan terpusat, maka kedepannya upaya konservasi alam akan dilaksanakan dengan kolaborasi; baik dengan masyarakat adat, masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak swasta. Semua harus dilibatkan," jelas Budi.   “Contohnya saat merehabilitasi hutan rusak, Prabowo Gibran akan menggunakan skema Public Private People Partnership atau PPPP dimana manfaat terbesar nantinya akan dirasakan masyarakat," lanjut Pimpinan Komisi IV DPR RI itu.   Budi menyampaikan, upaya untuk melakukan konservasi alam ini sangat penting dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan dalam ekonomi hijau.    “Indonesia berkesempatan menjadi negara besar dalam memanfaatkan ekonomi hijau. Untuk itu kita harus melindungi keanekaragaman hayati, flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa,” pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah

Tag:  #bila #jadi #presiden #prabowo #akan #beri #sanksi #berat #terhadap #pelanggar #konservasi #alam

KOMENTAR