Pemerintah Diminta Tak Reaktif Bikin Regulasi Baru Setelah Kasus Video ''Deepfake'' Prabowo

- Terungkapnya kasus penipuan menggunakan video deepfake dengan wajah dan suara Presiden Prabowo Subianto tidak melulu harus dijawab dengan membuat kebijakan yang baru.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Nenden Sekar Arum mengatakan, jika masalah selalu dijawab dengan regulasi baru, justru akan menciptakan kondisi over-regulation.

“Mungkin tidak melulu solusinya adalah regulasi karena takutnya jadi over regulation. Terus tadi, menghilangkan potensi baik dari AI itu sendiri,” kata Nenden saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/1/2025).

Nenden mengatakan, saat ini sudah ada sejumlah kebijakan yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menanggulangi bahaya penggunaan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI).

Misalnya, Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dan peraturan soal pidana bentuk penipuan.

Menurut Nenden, jika pemerintah membuat kebijakan yang baru, hal ini berpotensi untuk membatasi penggunaan teknologi justru untuk hal-hal baik.

Selain itu, yang penting untuk ditingkatkan pemerintah adalah bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan potensi penyalahgunaan AI.

“Literasi edukasi terkait digital itu harusnya jadi pilar yang dilakukan secara paralel sambil mengimplementasikan regulasi yang sudah ada terkait dengan penyalahgunaan data atau informasi untuk penipuan ataupun merugikan orang lain,” kata Nenden.

Sementara, ketika ada kasus penipuan penyalahgunaan AI di masyarakat, pemerintah diharapkan bisa segera mengeluarkan pengumuman imbauan agar konten penipuan serupa bisa dihindari.

“Dari penanganan kasus kalau sudah ditemukan itu (video deepfake penipuan), bagus juga langsung pemerintah lakukan edukasi lagi, literasi lagi, jangan mudah tertipu dan lain-lain,” imbuhnya.

Menurutnya, keberadaan video deepfake dengan narasi pemberian bantuan ini sebenarnya juga sebuah bentuk kritik kepada pemerintah.

Jika ada masyarakat yang tertipu, artinya, warga justru belum teredukasi mengenai apa saja program bantuan yang tengah berjalan.

“Jadi kalau sampai ada orang yang tertipu karena ada (informasi) soal bantuan dan lain-lain, itu sudah pasti publik sebenarnya belum tahu itu (program) ada atau enggak,” lanjut Nenden.

Diberitakan, Bareskrim Polri menangkap satu orang tersangka asal Lampung yang mengunggah dan menyebarkan video deepfake menggunakan wajah dan suara Presiden Prabowo Subianto.

Video deepfake ini digunakan tersangka untuk menipu korban agar mengirimkan sejumlah uang kepadanya dengan modus pemberian bantuan oleh pemerintah.

“Kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan kasus deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara, high profile dalam bentuk video dengan isi konten menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dirtipidsiber Bareskrim) Brigjen Himawan Bayu Aji saat konferensi pers di Lobi Utama Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

Satu orang tersangka berinisial AMA (29) ditangkap di rumahnya yang berada di Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada 16 Januari 2025.

AMA mengunggah sejumlah video deepfake menggunakan foto dan suara sejumlah petinggi negara, seperti Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menipu korban.

Dalam video itu, para pejabat ini seakan-akan menyatakan akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Padahal, program bantuan ini tidak pernah ada.

Korban yang tertipu narasi dari AMA pun menghubungi nomor yang tertera di dalam video.

Sejauh ini, ada 11 korban yang telah teridentifikasi.

Total kerugian yang terungkap senilai Rp 30 juta.

Namun, angka ini baru dari akumulasi operasional AMA selama empat bulan terakhir.

Tag:  #pemerintah #diminta #reaktif #bikin #regulasi #baru #setelah #kasus #video #deepfake #prabowo