Pansel Capim KPK Dinilai Tidak Transparan, Pukat UGM: Cerminan Kepentingan Politik Jokowi

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyebut Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencerminkan kepentingan politik Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Zaenur tersebut merespons 40 nama Capim KPK yang telah dinyatakan lolos seleksi tertulis oleh Pansel.

"Pansel ini sangat mencerminkan interest politik Presiden Jokowi. Pansel tidak transparan dan ini menurut saya cukup mengecewakan," kata Zaenur dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi secara daring, Kamis (8/8/2024).

Untuk itu, Zaenur menilai masih ada kesempatan bagi Pansel untuk melanjutkan tahapan seleksi berikutnya dengan lebih transparan.

Baca Juga: Pakar Sebut Kerja Pansel Capim dan Dewas KPK Cerminkan Kepentingan Politik Presiden Jokowi

"Buka seluas-luasnya akses publik mengenai nama-nama yang mendaftar ini dengan cara CV-nya di website yang mudah diakses oleh publik. Informasikan kepada publik melalui Setneg misalkan ditampilkan atau melalui KPK ditampilkan silakan, ada banyak yang bisa digunakan oleh Pansel," katanya.

Menurut dia, Pansel tidak boleh berpikir bahwa KPK merupakan sekretariat bersama di mana harus ada sistem kuota bagi polisi, jaksa, dan hakim untuk menjadi pimpinannya. Sebab, pembagian seperti itu dianggap tidak memiliki dasar hukum.

Selain transparan, Zaenur menyebut Pansel juga harus bisa menolak segala bentuk tekanan dari kekuasaan mana pun, termasuk intervensi dari Presiden Jokowi.

"Sejarah akan mencatat apakah mereka itu ternyata adalah pengecut atau mereka ternyata berani demi nkri melawan segala macam bentuk tekanan, khususnya dari Presiden Jokowi karena KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen, bebas dari kepentingan politik apapun," ujarnya.

Sebelumnya, Pansel Capim dan Dewas KPK merilis daftar nama yang telah dinyatakan lolos tes tertulis. Dari 236 peserta dinyatakan lolos administrasi Capim KPK, tujuh diantaranya gugur karena tidak datang saat tes tertulis.

Baca Juga: ICW Sebut Pansel Beri Karpet Merah untuk Penegak Hukum Jadi Pimpinan KPK

Dengan begitu, total peserta yang mengikuti tes tertulis berjumlah 229 peserta. Dari 229 peserta itu, Pansel menyatakan yang lolos tes tertulis untuk Capim KPK sebanyak 40 orang.

Adapun 40 nama peserta yang lolos tes tertulis capim KPK:

1. Achmad Zubair
2. Agung Setya Imam Effendy
3. Agus Joko Pramono
4. Ahmad Alamsyah Saragih
5. Albertus Usada
6. Andi Herman
7. Andi Pangerang Moenta
8. Dadang Herli Saputra
9. Didik Agung Widjanarko
10. Djoko Poerwanto
11. Erdianto
12. Fitroh Rohcahyanto
13. Giri Suprapdiono
14. Gunarwanto
15. Harli Siregar
16. I Nyoman Wara
17. Ibnu Basuki Widodo
18. Ida Budhiati
19. Imron Rosyadi Hamid
20. Johan Budi Sapto Pribowo
21. Johanis Tanak
22. Michael Rolandi Cesnanta Brata
23. Minanoer Rachman
24. Muhammad Yusuf
25. Nurul Ghufron
26. Nuryanto
27. Pahala Nainggolan
28. Poengky Indarti
29. R. Benny Riyanto
30. RZ Panca Putra S.
31. Rakhmad Setyadi
32. Rios Rahmanto
33. Sang Made Mahendrajaya
34. Setyo Budiyanto
35. Subagio
36. Sudirman Said
37. Sugeng Purnomo
38. Vera Diyanty
39. Wawan Wardiana
40. Yanuar Nugroho

"Dari jumlah peserta yang tes tertulis tersebut kami Pansel menyatakan lulus masing-masing sebanyak 40 orang calon pimpinan KPK dan sebanyak 40 orang calon Dewan Pengawas KPK yang mengikuti tahap berikutnya," kata Ketua Pansel Muhammad Yusuf Ateh di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

"Kemudian peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu profile assessment yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024. Detail jadwal nanti akan disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2024," katanya.

Tag:  #pansel #capim #dinilai #tidak #transparan #pukat #cerminan #kepentingan #politik #jokowi