Ketua DPR Tugaskan Komisi IV Kawal Kasus Pagar Laut

Ketua DPR RI Puan Maharani menyerahkan tindak lanjut kasus pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten, kepada jajaran Komisi IV.

Hal itu disampaikan Puan setelah Fraksi PKS meminta pimpinan DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas persoalan pemagaran laut tersebut.

“Nanti Komisi terkait, yakni Komisi IV, yang akan melakukan, menindaklanjuti terkait dengan hal itu,” ujar Puan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Meski begitu, Puan tidak menjelaskan apakah pihaknya akan menyetujui usulan pembentukan pansus tersebut, ataupun bakal memanggil kementerian/lembaga terkait untuk membahasnya di parlemen.

Sebelumnya, Fraksi PKS meminta pimpinan DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kasus pemagaran laut di perairan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPR RI Riyono saat mengajukan interupsi dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang kedua 2024-2025, Selasa.

“Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab,” ujar Riyono di ruang rapat, Selasa.

Menurut Riyono, kasus pemagaran laut di wilayah Tangerang ini mencerminkan masih lemahnya pengelolaan wilayah laut di Indonesia.

Dia berpandangan bahwa pemagaran laut tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada akses ke laut.

“Pemagaran laut yang terjadi saat ini secara nyata dilakukan tanpa memperhatikan institusi negara, menghambat akses teman-teman nelayan, dan menciptakan ketimpangan pemanfaatan sumber daya laut,” tutur Riyono.

Dalam kesempatan itu, Riyono yang mewakili Fraksi PKS juga mendesak pemerintah melindungi hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan, untuk bisa melaut tanpa ada hambatan apapun.

Dia meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Langkah ini dianggap penting untuk mencegah preseden buruk dalam pengelolaan sumber daya laut.

Tag:  #ketua #tugaskan #komisi #kawal #kasus #pagar #laut