Libatkan Kampus, Pemerintah Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di NTT

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dan Kementerian dan Lembaga serta universitas berkolaborasi menurunkan prevalensi kemiskinan ekstrim dan risiko stunting.

Menteri Wihaji menuturkan, menangani kemiskinan ekstrem dan stunting NTT akan menggunakan pendekatan berbasis data riil per keluarga yang cukup komprehensif.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, Kemendukbangga beserta semua Kementerian lain akan terus menjalin sinergitas program dan kegiatan dalam menangani stunting, khususnya di NTT dengan memanfaatkan data kependudukan yang dimiliki Kemendukbangga/BKKBN,” ujarnya di kantor BKKBN Jakarta, Senin (13/1/2025).

Kemudian, upaya mengatasi kemiskinan maka akan dibangun ketahanan pangan lokal yang tidak hanya berfokus pada peningkatan konsumsi pangan bergizi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

“Diversifikasi pangan lokal, seperti kelor, jagung dan sorgum, serta pemberdayaan UMKM berbasis komunitas akan mendorong kemandirian ekonomi,” tegasnya. 

Wakil menteri kesehatan (wamenkes RI) Dante Saksono Harbuwono menambahkan, pencegahan stunting harus dicegah sejak remaja.

Remaja putri harus dipastikan bebas dari anemia, karena itu upaya pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) menjadi penting di masa pertumbuhan. 

Dengan demikian, minum TTD secara rutin diharapkan mampu mengurangi potensi anemia.

“Jika calon ibu mengalami anemia maka berisiko lahir bayi dalam keadaan stunting.  Kami berkomitmen melakukan pendekatan spesifik sebelum stunting itu muncul,” ujar Dante di kesempatan yang sama.

Merujuk data BPS, persentase kemiskinan Provinsi NTT pada Maret 2024 adalah sebesar 19,48 persen termasuk dalam tiga Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Sementara dalam konteks prevalensi stunting, NTT menjadi provinsi dengan kasus stunting tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 37 persen dari jumlah penduduk.

Rakor khusus ini dihadiri perwakilan Pemprov NTT, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Badan Gizi Nasional (BGN) perwakilan Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang.

Tag:  #libatkan #kampus #pemerintah #fokus #tangani #kemiskinan #ekstrem #stunting