Prabowo Ingin Menambah Lahan Sawit di Indonesia, Ini Kata Guru Besar IPB

- Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan rencana untuk memperluas lahan kelapa sawit di Indonesia dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas.

Rencana ini sempat menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan ahli lingkungan.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penambahan lahan kelapa sawit tidak perlu dikhawatirkan sebagai ancaman deforestasi.

"Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, enggak usah takut membahayakan deforestasi. Namanya kelapa sawit, ya pohon ada daunnya, kan? Dia mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida," ujar Prabowo.

Dukungan dari Ahli

Rencana ini mendapat dukungan dari Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Yanto Santoso.

Menurut Yanto, perluasan lahan sawit di kawasan hutan yang rusak atau terdegradasi dapat meningkatkan produktivitas kawasan tersebut.

"Kalau kebun sawit yang ditanamkan Bapak Presiden itu akan ditanam di kawasan hutan yang sudah rusak, maka itu bukan deforestasi. Sebaliknya, ini akan meningkatkan produktivitas kawasan tersebut," kata Yanto, dikutip dari Tribun Bogor, Senin, 13 Januari 2025.

Yanto menjelaskan bahwa luas hutan terdegradasi di Indonesia mencapai 318 juta hektar, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ia menekankan bahwa mengembalikan hutan tersebut menjadi hutan alami sepenuhnya adalah hal yang sulit.

Oleh karena itu, memanfaatkan lahan tersebut untuk tanaman produktif seperti kelapa sawit dianggap sebagai solusi yang logis.

"Kalau sekarang hutan rusak dan pemerintah belum mampu menghutankan kembali secara utuh, mengapa tidak ditanami sawit? Ini meningkatkan produktivitas, memenuhi kebutuhan pangan, serta menghasilkan energi seperti biosolar dan bensin dari minyak sawit," jelas Yanto.

Pendekatan Seimbang

Yanto juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam rencana ini.

Ia menyarankan agar 70 persen kawasan ditanami sawit, sementara 30 persen sisanya ditanami tanaman hutan unggulan seperti bangkirai, ulin, kayu hitam, atau meranti.

Yanto menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak yang salah paham mengenai rencana pemerintah. "Saya yakin ada misunderstanding tentang pengertian hutan dan kawasan hutan. Semua yang tidak setuju tampaknya berpikir bahwa Presiden akan membuka hutan rimba raya," ujarnya.

Dengan catatan pemanfaatan yang tepat dan tetap memperhatikan konservasi, rencana penambahan lahan kelapa sawit di kawasan hutan yang rusak diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi produktivitas lahan, kebutuhan pangan, dan energi Indonesia.

Rencana ini, menurut Yanto, bukanlah bentuk deforestasi berdasarkan definisi internasional maupun hukum nasional, asalkan dilakukan dengan cara yang benar.

Pandangan Walhi

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Manager Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Arta Siagian.

Dia menyayangkan pernyataan presiden mengenai ekspansi sawit tidak menyebabkan deforestasi.

Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022, sawit bukan tanaman hutan.

KLHK mencatat, ada sekitar 3,2 juta hektare sawit ilegal di kawasan hutan. Artinya, seluas 3,2 juta hektare hutan telah mengalami deforestasi akibat ekspansi sawit skala besar.

"Ini menunjukkan bahwa pernyataan presiden tidak berdasarkan data dan fakta yang diterbitkan pemerintah sendiri," kata Uli, kepada Kompas.com, baru-baru ini.

Sumber: Tribun Banten

Tag:  #prabowo #ingin #menambah #lahan #sawit #indonesia #kata #guru #besar