DKPP Terima 247 Aduan di 2024, Sumatera Utara dan Jawa Timur Tertinggi Pelanggaran Etik Pilkada

- Sumatera Utara mencatat jumlah pengaduan terkait pelanggaran etik Pilkada tertinggi di tahun 2024 dengan total 24 pengaduan.

Posisi kedua ditempati Sumatera Selatan dengan 20 pengaduan, disusul Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang masing-masing mencatat 17 pengaduan.

Menurut data yang dirilis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pengaduan Pilkada di tahun 2024 berjumlah total 247 kasus, dengan provinsi-provinsi di Sumatera mendominasi daftar pengaduan terbanyak.

Jawa Barat menempati urutan berikutnya dengan 15 pengaduan.

Sementara itu, beberapa provinsi mencatat jumlah pengaduan yang jauh lebih sedikit.

Sulawesi Barat, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua Selatan.

Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, menyatakan bahwa sidang dugaan pelanggaran etik Pilkada akan dipercepat untuk mengakomodasi tuntutan publik dan memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih dapat menjalankan tugasnya tanpa ada perkara yang menggantung.

DKPP mencatat sudah ada sekitar 20 pengaduan terkait Pilkada yang akan dipercepat proses persidangannya hingga saat ini. Angka itu masih akan terus bertambah.

Sidang maraton akan dimulai pada Selasa (14/1/2025) pekan depan.

"Khusus untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan pilkada akan kita lakukan percepatan. Pekan depan, kita sudah mulai menyidangkan perkara pilkada," ujar Heddy dalam jumpa pers di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2024).

Langkah percepatan ini diambil untuk mengakomodasi tuntutan publik agar penyelesaian kasus berjalan lebih cepat dan memberikan asas manfaat yang lebih besar.

"Selain itu juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, utama pengadu dan juga teradu. Agar persoalan perusahaan Pilkada itu nanti ketika para kepala daerah dilantik sebagai kepala daerah, itu sudah tidak lagi menyisakan perkara-perkara etik yang di DKPP," ujar Heddy.

Berikut rangkuman jumlah pengaduan Pilkada tahun 2024 berdasarkan wilayah:

Sumatera