Bahlil Geram Tanggapi Isu Jokowi Minta 3 Periode: Jangan Putar Kaset Kotor

- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah meminta untuk perpanjangan jabatan sampai tiga periode. 

Isu Jokowi meminta jabatan tiga periode ini, digulirkan PDIP kembali setelah penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka KPK. 

"Nggak ada yang minta tiga periode itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu."

"Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh," kata Bahlil saat konferensi pers, di Jakarta, Selasa (31/12/2024). 

Bahlil menceritakan, wacana 3 periode ini bermula dari pernyataannya untuk menunda pelaksanaan Pilpres.

Usulan itu disampaikan Bahlil saat masih menjadi Menteri Investasi kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi. 

"Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya," tegas Bahlil. 

"Itu ide itu tidak pernah Presiden, waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu tak memerintahkan kepada siapa pun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya," lanjutnya. 

Bahlil lantas menjelaskan alasan dirinya mengusulkan Pilpres kala itu ditunda. 

Hal ini lantaran kondisi negara tengah sulit diterpa pandemi Covid-19.

"Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi." 

"Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya,” ucapnya. 

Sebagai Menteri Investasi saat itu, Bahlil berpandangan bahwa ekonomi Indonesia bisa semakin tertekan dengan adanya Pilpres.

Oleh sebab itu, ia pun mengusulkan agar Pilpres di Indonesia ditunda sampai kondisi perekonomian membaik pasca Covid-19.

“Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda," katanya. 

Tanggapan Jokowi 

Sebelumnya, Jokowi juga telah membantah narasi yang menyebut dirinya menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai kepala negara.

"Ya, ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun," kata Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024), dikutip dari Tribun Solo. 

Jokowi menganggap isu itu merupakan framing yang jahat terhadap dirinya. 

"Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus nggak pernah ada, ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu, nggak baik," katanya. 

Jokowi bahkan mempersilakan untuk bertanya ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atau Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

"Tanyakan saja ke Ibu Mega. Atau tanyakan saja ke Mbak Puan,” jelasnya.

Sebelumnya, Hasto menyindir soal sosok yang punya ambisi kekuasaan hingga meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.  

Hal ini disampaikan Hasto dalam keterangan videonya merespons keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka. 

"Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu," kata Hasto dalam videonya, Kamis (26/12/2024).

PDIP Akui Punya Bukti Video 

Isu itu semakin memanas ketika Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengatakan Hasto menyimpan video-video yang menjadi bukti skandal elite politik, termasuk mengenai isu tiga periode itu. 

Guntur mengatakan, itu sebagai bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto dalam  kasus Harun Masiku.

Guntur mengklaim  video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.

“Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” ujar Guntur, Jumat (27/12/2024), dikutip dari Kompas.com. 

Guntur tak bisa memastikan kapan video itu akan diungkap. 

Yang pasti menurutnya, bukti itu bisa diungkap kapan saja. 

"Tergantung Saudara Sekjen (Hasto), bisa kapan saja,” katanya.

Dalam video itu ada dugaan upaya mengkriminalisasi eks calon presiden, Anies Baswedan, melalui kasus korupsi.

Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya.

Selain itu, ada pula video mengenai isu tiga periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

"Jadi Jokowi memang menginginkan tiga periode atau perpanjangan jabatan seperti yang disampaikan tokoh-tokoh terdekat Jokowi, dan nanti bukti-buktinya ada di video yang akan dirilis Saudara Sekjen," kata Guntur.

“Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ada soal petinggi penegak hukum yang kewenangannya disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa," lanjutnya. 

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Solo, Jokowi Jawab Soal Isu Dirinya Minta 3 Periode, Sebut Itu Framing Jahat.

(Tribunnews.com/Milani) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)(Kompas.com) 

Tag:  #bahlil #geram #tanggapi #jokowi #minta #periode #jangan #putar #kaset #kotor