Pilkada Langsung Dinilai Sudah Timbulkan Problem, Muhammadiyah: Wacana Kembali ke DPRD Perlu Dikaji

- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, turut merespons soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-maisng provinsi, kabupaten dan kota.

Kata dia, munculnya wacana yang diungkap oleh Presiden RI Prabowo Subianto itu merupakan wujud dari mulai timbulnya problem atau masalah dari mekanisme pemilihan langsung.

Kata dia, awal mula dilaksanakannya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap calon kepala daerah adalah untuk mengantisipasi terjadinya penyanderaan politik.

"Ketika dulu ini ada problem ketatanegaraan, dulu ketika beralih dari MPR dan DPRD ke pemilihan langsung itukan diharapkan supaya tidak ada pembajakan lah gitu atau penyanderaan politik seperti masa lalu," kata Haedar saat penyampaian Refleksi Akhir Tahun 2024 PP Muhammadiyah, secara daring, Senin (30/12/2024).

Akan tetapi, alih-alih untuk mencegah terjadinya penyanderaan politik, justru penerapan pemilihan langsung dipandang Haedar, menimbulkan problem.

Dimana kata dia, salah satunya, hasil dari pemilihan oleh rakyat itu justru membuat pejabat negara menjadi memiliki otoritas yang kuat.

"Tetapi sekarang terjadi kan? Bahwa pimpinan pejabat terpilih yang dipilih secara langsung itu merasa punya otoritas lebih sehingga susah dikontrol nah karena dipilih secara langsung oleh rakyat, siapa yang mengontrol?" kata Haedar.

Banyak pejabat negara yang menurut Haedar, sulit dikontrol ketika berhasil memenangkan pemilihan langsung dan membuat kebijakan.

Mereka kata Haedar, berdalih kalau keputusan yang dikeluarkan adalah atas restu dan kehendak dari rakyat sebagai konstituen yang memilih saat pemilu.

"Jadi ketika ada sekelompok masyarakat yang mau mengontrol selalu argumennya, rakyat yang mana?" kata dia.

"Saya dipilih oleh sekian persen gitu kan, ini baru terasa ada problem ketatanegaraan kita yang terlanjur sudah kita ubah gitu," sambung Haedar.

Atas hal itu, munculnya wacana untuk pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD menurut dia perlu dikaji.

Hanya saja, harus diperhatikan banyak aspek termasuk masukan dari rakyat.

"Makanya kemarin sempat ada usul dari pak Prabowo bahwa kita kembali ke DPRD ya itu dikaji secara seksama semuanya," tandas dia.

Tag:  #pilkada #langsung #dinilai #sudah #timbulkan #problem #muhammadiyah #wacana #kembali #dprd #perlu #dikaji