Paham Prabowo Ingin Tambah Pos Kementerian, Ganjar Pranowo: Tapi Publik Jadi Curiga

Ganjar Pranowo ikut berkomentar soal wacana presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah pos kementerian menjadi 40 kursi.

Kalau Prabowo sampai mengubah regulasi demi mewujudkan wacana tersebut, justru akan memancing pertanyaan publik.

Ganjar menilai, publik bakal curiga Prabowo tengah menerapkan politik komodasi.

"Semua alasan sangat mungkin tapi kecurigaan publik pasti mengarah ke sana (politik akomodasi). Wong sudah ada UU-nya kok, mau apa lagi?," kata Ganjar ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).

Ganjar mengungkapkan, jumlah kementerian itu sudah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Dalam regulasi itu diatur jumlah kementerian maksimal 34 kursi.

"Kalau kementerian negara UU-nya sudah ada, tugas eksekutif pemerintah setelah disumpah menjalankan peraturan perundang-undangan di dalam peraturan perundang-undangan kalau tidak salah saya lupa persis pasalnya itu sudah ditentukan jumlahnya sehingga kita tidak bisa mengubah kecuali peraturannya diubah," ungkapnya.

Ia menyampaikan, jika ada pihak yang tak mau mengikuti adanya aturan tersebut maka hal tersebut tak boleh dilakukan.

"Kalau orang mengikuti itu maka atau membuat sendiri aturan maka melanggar UU nggak boleh," tuturnya.

Kendati demikian, sebagai orang politik, Ganjar mengaku paham jika Prabowo-Gibran ingin menambah kementerian menjadi 40 kursi.

"Tapi saya paham karena saya politisi saya sangat paham pasti politik akomodasi pasti dilakukan," terangnya.

Isu 40 Kementerian

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman. (Suara.com/Yaumal)

Sebelumnya, Pemerintahan Prabowo-Gibran diisukan akan menambah nomenklatur Kementerian menjadi 40 untuk ke depannya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai justru baik adanya hal tersebut.

"Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," kata Habibur di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara besar pasti memiliki tantangan yang besar pula. Hal itu dinilainya wajar jika dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mengumpulkan banyak orang.

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ungkapnya.

Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto (depan) dan Gibran Rakabuming Raka (belakang) saat acara PAKU Integritas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Menurutnya, mengenai pembentukan kabinet hingga formasinya seperti apa, merupakan kewenangan Prabowo Subianto sebagai presiden.

"Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik. Masukan dari masy kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di pak Prabowo, sebagai presiden elected," tuturnya.

"Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapot dari rakyat itu beliau ya. Kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut," sambungnya.

Langkah 'Repot' Prabowo Kalau Mau Tambah Kementerian Jadi 40 Kursi

Untuk itu, terkait soal melibatkan banyak pihak dalam pemerintahan ke depan menurutnya adalah hal yang bagus. Namun soal urusan benar atau tidaknya Prabowo-Gibran akan membentuk 40 kementerian, hal itu Habibur mengaku tak berhak menjawab.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi," katanya.

"Enggak, saya nggak punya kewenangan menjawab. Tapi kalau toh seperti itu, saya sampaikan alasannya tadi barusan," imbuhnya.

Tag:  #paham #prabowo #ingin #tambah #kementerian #ganjar #pranowo #tapi #publik #jadi #curiga