Henry Yosodiningrat: Jokowi Bukan Kader PDIP, Dia Pengkhianat dan Penjahat Demokrasi

Politisi PDIP yang juga Komandan Tim Hukum 03 Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat mengeluarkan pernyataan keras terkait status Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader PDIP.

Saat ini Jokowi menurut pendapat Henry bukanlah kader dari PDIP. Henry lebih lanjut menyebut ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu sebagai penjahat demokrasi.

Pernyataan keras dari Henry itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Senin (11/3). Awalnya Akbar Faizal sebagai host mempertanyakan status dari Jokowi di PDIP.

Hal ini menjadi penting bagi publik untuk mengetahui sebenarnya seperti apa kondisi relasi PDIP dengan Jokowi pasca Pilpres 2024.

"Kita lihat 'kerusakan' itu kan diawal dengan majunya atau dipaksakannya putra dari Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden. Dengan cawe-cawe ke MK, eh kebetulan iparkan. Ke KPU, menerima pendaftaran, padahal waktu itu masih gunakan undang-undang yang lama, masih gunakan PKPU yang lama," jelas Henry.

"Di sini sudah terlihat, sudah terencana semua. Siapa yang merencakan, siapa pelakunya? Ya Jokowi dengan melakukan intervensi terhadap hukum, kemudian juga kepada pelaksana pemilu," sambungnya.

Lebih lanjut, Henry menjelaskan bahwa dengan semua paparan itu, Jokowi bukan seperti kader PDIP. Tegas, Henry menyebut bahwa dulu Jokowi memang kader PDIP namun untuk saat ia adalah kader yang berkhianat.

Tak hanya itu, di mata Henry Yosodiningrat, Jokowi telah melakukan kejahatan demokrasi selama kontestasi Pilpres 2024.

"Kemudian soal status Jokowi sebagai kader (PDIP). Tidak ada kader seperti itu. Itu bukan kader. Artinya kader yang berkhianat. Dulu kader, tapi sekarang setelah ia berkhianat dan meninggalkan,"

"Dia lebih memilih untuk dinasti kekuasaan dia, kemudian menjadikan anaknya, dia mengorbankan semuanya. Dia bukan kader. Jadi di mata saya, Jokowi itu pengkhianat bahkan melakukan kejahatan demokrasi," ungkap

Tag:  #henry #yosodiningrat #jokowi #bukan #kader #pdip #pengkhianat #penjahat #demokrasi