Perlu Kejujuran Pemerintah

KETIKA harga minyak dunia melonjak, nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar AS, dan situasi global memburuk, umumnya masyarakat tidak melihat angka-angka statistik.

Mereka melihat harga beras di pasar, harga bensin di SPBU, biaya transportasi, cicilan rumah, dan harga kebutuhan sehari-hari.

Pada saat seperti itu, yang sedang diuji bukan sekadar kekuatan ekonomi negara, melainkan juga tata kelola pemerintahan.

Dalam sejarah, dalam situasi krisis, banyak pemerintahan tidak jatuh karena krisis itu sendiri, melainkan karena gagal mengelola persepsi dan kepercayaan publik terhadap krisis tersebut.

Rakyat pada umumnya dapat menerima kenyataan pahit jika mereka merasa diperlakukan sebagai warga negara yang dewasa.

Namun, masyarakat sering menjadi marah ketika merasa ditinggalkan atau tidak memperoleh penjelasan yang masuk akal mengenai apa yang sedang terjadi.

Dalam situasi seperti ini, ada tiga langkah penting yang menentukan apakah pemerintahan mampu bertahan atau justru tenggelam dalam badai krisis. Ketiga langkah ini tampak sederhana, tetapi pelaksanaannya tidak mudah.

Langkah pertama adalah menjelaskan keadaan secara jujur. Kejujuran merupakan modal politik yang sering diremehkan.

Baca juga: Gerakan Sosial di Jalanan sebagai Peringatan Dini

Banyak pemimpin tergoda untuk menyembunyikan masalah karena khawatir akan menimbulkan kepanikan. Mereka memilih menutupi kenyataan, mempercantik data, atau memberikan janji-janji yang tidak realistis.

Dalam jangka pendek, cara ini mungkin terlihat aman. Namun, dalam jangka panjang, kebohongan hampir selalu lebih berbahaya daripada kenyataan pahit.

Masyarakat sesungguhnya lebih kuat daripada yang sering dibayangkan para politisi. Mereka mampu menerima kabar buruk selama penjelasan yang diberikan masuk akal dan disampaikan secara terbuka.

Ketika harga minyak dunia naik akibat konflik internasional, misalnya, rakyat tidak menuntut pemerintah untuk menghentikan perang di negara lain.

Yang mereka harapkan adalah penjelasan jujur mengenai dampaknya terhadap ekonomi nasional serta langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah untuk mengurangi akibat buruknya.

Kejujuran pemerintah memiliki efek psikologis yang sangat besar. Ia mengurangi ruang bagi rumor, hoaks, dan spekulasi.

Dalam situasi yang tidak pasti, informasi yang jelas sering kali lebih menenangkan daripada janji yang indah, tetapi tidak dapat dipercaya.

Seorang pemimpin yang berkata, "Situasi memang sulit, tetapi kami memahami masalahnya dan sedang bekerja mengatasinya," lebih dihormati daripada pemimpin yang terus mengklaim bahwa semuanya baik-baik saja, padahal rakyat melihat kenyataan yang berbeda setiap hari.

Langkah kedua adalah menunjukkan arah kebijakan yang konsisten. Dalam masa krisis, masyarakat tidak menuntut kesempurnaan. Mereka memahami bahwa pemerintah tidak mungkin mengendalikan seluruh faktor global.

Namun, masyarakat sangat membutuhkan kepastian mengenai arah yang akan ditempuh.

Oleh sebab itu, pemerintah harus menghindari kebijakan yang berubah-ubah. Kebijakan yang berubah-ubah sering kali lebih merusak daripada kebijakan yang keras, tetapi konsisten.

Ketidakpastian menjadi musuh yang lebih menakutkan daripada kesulitan itu sendiri. Investor menunda investasi, pelaku usaha menunda ekspansi, dan masyarakat menunda konsumsi ketika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok.

Kita bisa membayangkan seorang kapten kapal yang sedang menghadapi badai besar di laut. Penumpang mungkin tidak menyukai arah pelayaran yang dipilih, tetapi mereka akan merasa lebih tenang jika melihat sang kapten memegang kemudi dengan mantap.

Sebaliknya, kepanikan akan muncul ketika kapten terus mengubah arah tanpa penjelasan yang jelas.

Hal yang sama berlaku dalam pemerintahan. Ketika pemerintah memutuskan untuk mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar, atau melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan, maka seluruh kebijakan harus bergerak ke arah yang sama.

Baca juga: BBM Naik, Kelas Menengah Balik ke Ketengan

Pernyataan para pejabat harus sejalan. Program-program pemerintah harus saling mendukung. Pesan yang diterima publik harus konsisten dari waktu ke waktu.

Konsistensi menciptakan prediktabilitas. Prediktabilitas melahirkan rasa aman. Dan rasa aman merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial, terutama ekonomi.

Langkah ketiga adalah membangun rasa percaya bahwa negara tetap terkendali. Dalam banyak krisis besar dunia, kepanikan publik sering kali menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada masalah ekonomi itu sendiri.

Ketika masyarakat kehilangan keyakinan bahwa negara masih berfungsi, mereka mulai mengambil keputusan berdasarkan ketakutan. Mereka memborong barang, menarik simpanan dari bank, menunda usaha, dan mempercayai berbagai rumor yang beredar.

Tugas utama pemerintah pada masa krisis bukan sekadar membuat kebijakan ekonomi. Tugas yang sama pentingnya adalah menunjukkan bahwa institusi negara masih bekerja dengan baik.

Rakyat perlu melihat bahwa para anggota kabinet masih menjalankan tugasnya, bank sentral masih mengendalikan kebijakan moneter, aparat keamanan masih menjaga ketertiban, dan layanan publik tetap berjalan.

Mereka perlu merasakan bahwa meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja, negara tidak kehilangan kendali atas keadaan.

Kepercayaan publik merupakan bentuk modal sosial yang sangat berharga. Modal ini tidak dapat dicetak seperti uang dan tidak dapat dibeli dengan APBN. Ia dibangun melalui tindakan nyata, komunikasi yang baik, dan rekam jejak yang konsisten.

Komunikasi Tepat dan Akurat

Dalam situasi ketika rupiah melemah, harga minyak naik, dan ketidakpastian global meningkat, komunikasi merupakan instrumen strategis pengelolaan negara.

Masyarakat tidak hanya menilai apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana pemerintah menjelaskan apa yang terjadi.

Ketika informasi yang disampaikan tidak jelas, saling bertentangan, atau terlalu normatif, akan terbentuk ruang kosong.

Ruang kosong itu akan segera diisi oleh rumor, spekulasi, dan berbagai narasi yang belum tentu benar. Dalam era media sosial, ketidakjelasan komunikasi sering kali lebih berbahaya daripada krisis itu sendiri.

Karena itu, presiden memerlukan tim komunikasi yang kompeten, kredibel, dan jelas. Kompeten berarti memahami substansi persoalan sehingga mampu menerjemahkan isu ekonomi yang rumit menjadi bahasa yang dapat dipahami masyarakat.

Baca juga: Bantalan yang Lelah

Kredibel berarti memiliki reputasi yang membuat publik percaya bahwa apa yang disampaikan adalah fakta, bukan propaganda. Jelas berarti berbicara lugas, langsung pada pokok persoalan, dan tidak berputar-puter dalam istilah teknokratis yang sulit dipahami.

Dalam situasi mumet, masyarakat tidak membutuhkan kalimat yang panjang dan penuh jargon. Mereka ingin mengetahui tiga hal sederhana, yaitu apa yang sedang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan apa yang sedang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya.

Jika tiga pertanyaan ini dijawab secara terbuka dan konsisten, maka tingkat kecemasan publik biasanya akan menurun.

Sebaliknya, ketika komunikasi pemerintah dipenuhi pernyataan yang abu-abu, publik akan mulai menerjemahkan sendiri keadaan sesuai persepsi masing-masing.

Ada yang menganggap pemerintah menyembunyikan sesuatu. Ada yang berasumsi situasi sebenarnya jauh lebih buruk. Ada pula yang memercayai informasi dari sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam masa krisis, komunikasi yang buruk dapat membuat kebijakan yang benar tampak salah. Sebaliknya, komunikasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami mengapa suatu kebijakan yang berat perlu diambil.

Pemerintahan yang berhasil melewati masa-masa sulit biasanya memiliki satu kesamaan, yaitu mereka tidak membiarkan rakyat menebak-nebak keadaan.

Mereka hadir secara reguler, menjelaskan situasi dengan bahasa yang mudah dipahami, mengakui masalah yang ada, sekaligus menunjukkan langkah konkret yang sedang dilakukan. Dengan cara itu, masyarakat merasa negara tetap memegang kendali.

Krisis tidak hanya soal angka statistik, tapi juga soal persepsi, psikologi, dan kepercayaan. Dan, kepercayaan tidak dibangun oleh informasi yang samar-samar. Kepercayaan lahir dari komunikasi yang jujur, konsisten, dan terang.

Tag:  #perlu #kejujuran #pemerintah