Selisih Harga Pertamax dan Pertalite Melebar, Subsidi BBM Bisa Membengkak

 Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter berpotensi mendorong konsumen beralih ke Pertalite yang masih disubsidi pemerintah.

Risiko tersebut dinilai dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama jika perpindahan konsumsi terjadi dalam volume besar.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syarifudin Karimi mengatakan, selisih harga Pertamax dan Pertalite yang semakin lebar menciptakan insentif bagi konsumen untuk memilih bahan bakar minyak (BBM) yang lebih murah.

"Potensi migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite cukup besar karena selisih harga melebar tajam. Konsumen rasional akan membandingkan manfaat oktan yang lebih tinggi dengan tekanan biaya harian," ujar Syarifudin kepada Kompas.com, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: Purbaya Sebut Dampak Kenaikan Harga Pertamax ke Inflasi Minim, Akui Ada yang Pindah ke Pertalite

Menurut Syarifudin, risiko perpindahan konsumsi tidak hanya berkaitan dengan perilaku konsumen kelas menengah.

Dampaknya juga dapat masuk ke fiskal negara melalui kenaikan volume BBM subsidi.

Ia memperkirakan, jika penjualan Pertamax sekitar 20.000 kiloliter per hari dan 25 persen konsumennya beralih ke Pertalite, tambahan konsumsi BBM subsidi dapat mencapai sekitar 1,8 juta kiloliter per tahun.

Jika perpindahan konsumsi mencapai 50 persen, tambahan konsumsi Pertalite diperkirakan mendekati 3,6 juta kiloliter per tahun.

"Dengan selisih kompensasi beberapa ribu rupiah per liter, tambahan volume sebesar itu dapat menambah beban APBN hingga puluhan triliun rupiah," katanya.

Syarifudin mengatakan, kenaikan harga Pertamax memang tidak langsung mendorong inflasi secara besar karena BBM tersebut bukan bahan bakar utama angkutan umum maupun distribusi barang.

Namun, risiko yang lebih besar muncul dari efek substitusi ke BBM subsidi.

"Tekanan tidak muncul sebagai inflasi terbuka, tetapi sebagai kenaikan volume subsidi dan kompensasi energi. Harga di SPBU terlihat stabil, tetapi beban APBN membesar di belakang layar," ujarnya.

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Pertamina: Dipicu Lonjakan Harga Minyak Dunia

Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman menyampaikan pandangan serupa.

Menurut Rizal, perpindahan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite sangat mungkin terjadi, terutama pada pengguna kendaraan pribadi kelas menengah yang sensitif terhadap kenaikan biaya harian.

Rizal mengingatkan, kuota Pertalite 2026 ditetapkan sekitar 29,27 juta kiloliter.

Realisasi hingga Maret 2026 sudah mencapai sekitar 6,88 juta kiloliter atau 23,52 persen dari kuota tahunan.

"Jika migrasi konsumsi meningkat setelah kenaikan Pertamax, tekanan terhadap kuota dan APBN bisa muncul lebih cepat," kata Rizal.

Menurut Rizal, risiko kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan inflasi, tetapi juga kualitas belanja negara.

Jika konsumen yang mampu membeli BBM nonsubsidi ikut beralih ke Pertalite, subsidi energi menjadi semakin tidak tepat sasaran.

"Ruang fiskal untuk belanja produktif semakin tergerus," ujarnya.

Pengendalian Pertalite jadi kunci

Syarifudin dan Rizal menilai pemerintah perlu memperkuat pengendalian konsumsi Pertalite agar subsidi lebih tepat sasaran.

Syarifudin menyarankan pengawasan melalui integrasi data kendaraan, nomor induk kependudukan (NIK), jenis kendaraan, kapasitas mesin, dan riwayat transaksi pembelian BBM.

Rizal menilai pembatasan pembelian berbasis QR Code, nozzle control, dan integrasi data sosial-ekonomi perlu diperkuat.

Namun, perlindungan tetap perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan kecil, petani, serta pengemudi ojek daring.

Menurut Rizal, reformasi subsidi energi perlu diarahkan pada subsidi berbasis penerima manfaat, bukan subsidi berbasis komoditas.

"Subsidi yang melekat pada barang seperti Pertalite cenderung bocor, sedangkan subsidi berbasis orang atau aktivitas produktif jauh lebih adil, efisien, dan berkelanjutan bagi APBN," kata dia.

Syarifudin mengingatkan, kenaikan konsumsi BBM subsidi dapat membuat pemerintah menghadapi pilihan sulit.

Pilihan tersebut mulai dari menambah kompensasi energi, mengurangi belanja produktif, menambah utang, hingga melakukan penyesuaian harga yang lebih besar pada masa mendatang.

"Karena itu, migrasi dari Pertamax ke Pertalite tidak boleh dianggap sebagai isu teknis SPBU, melainkan persoalan desain fiskal yang berdampak terhadap keberlanjutan APBN," ujarnya.

Tag:  #selisih #harga #pertamax #pertalite #melebar #subsidi #bisa #membengkak