Bakom Klaim Kebijakan WFH Bikin ASN Lebih Produktif

- Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari mengklaim kebijakan empat hari kerja dari kantor (WFO) dan satu hari bekerja dari rumah (WFH) membuat ASN lebih produktif.

“Perlu ditegaskan bahwa substansi kebijakan ini bukan sekadar pengaturan lokasi bekerja, melainkan perubahan cara kerja birokrasi secara menyeluruh, serta mendorong ASN bekerja lebih produktif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil,” kata Qodari dalam jumpa pers di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Baca juga: WFH ASN Berlanjut Dua Bulan ke Depan

Menurut Qodari, transformasi budaya kerja ASN dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan agar lebih efisien, efektif, responsif, dan berbasis teknologi digital.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah menerapkan pola kerja empat hari WFO dan satu hari WFH melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

Aturan yang berlaku sejak 1 April 2026 itu mengatur pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel antara kantor dan rumah.

Baca juga: WFH ASN Setiap Jumat Dinilai Mampu Mengurai Mobilitas di Kota Besar

Dalam pelaksanaannya, fleksibilitas kerja tetap harus mempertimbangkan karakteristik tugas, jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta capaian kinerja individu.

“Seluruh instansi juga tetap diwajibkan menjaga kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi, penyediaan layanan esensial, dan pengawasan kinerja secara berkelanjutan,” ujar dia.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) per 26 Mei 2026, hingga 25 Mei 2026 baru 143 dari 726 instansi pemerintah yang menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Baca juga: WFH ASN Diperpanjang 2 Bulan, Pakar UGM Ingatkan Risiko Layanan Publik

Rinciannya terdiri dari 15 kementerian, 20 lembaga pemerintah pusat, dan 108 pemerintah daerah.

Dari jumlah tersebut, terdapat delapan pemerintah provinsi, 23 pemerintah kota, dan 77 pemerintah kabupaten.

Berdasarkan data Kementerian PANRB, penghematan terbesar berasal dari anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 1,94 triliun.

Selain itu, terdapat penghematan biaya utilitas sebesar Rp 65 miliar, yang terdiri dari penghematan listrik Rp 34 miliar, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Rp 20 miliar, dan penggunaan air Rp 11 miliar.

Baca juga: WFH ASN Tiap Jumat, Bagaimana Atasan Mengawasi Pegawai yang Bekerja dari Rumah?

Adapun langkah efisiensi yang paling banyak diterapkan instansi pemerintah adalah pembatasan penggunaan fasilitas kantor oleh 113 instansi, pembatasan kendaraan dinas oleh 109 instansi, serta pembatasan perjalanan dinas oleh 106 instansi.

Sementara itu, sebanyak 73 instansi menerapkan peningkatan penggunaan transportasi umum dan pembatasan kegiatan di luar jam kerja.

Baca juga: WFH ASN, Ada Risiko Kebocoran Data Negara dari WiFi hingga Perlunya Standar Keamanan

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat untuk dua bulan ke depan.

Pemerintah beralasan, keputusan tersebut dilakukan mengingat kondisi ekonomi global yang dipenuhi ketidakpastian akibat konflik bersenjata di Timur Tengah yang belum mereda.

"Di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Tag:  #bakom #klaim #kebijakan #bikin #lebih #produktif