Ombudsman: Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes Pati Harus Jamin Perlindungan Korban

- Ombudsman RI (ORI) menegaskan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ndholo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, harus menjamin perlindungan korban.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan mengatakan penanganan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada aspek pidana semata, tetapi juga harus menjamin keberlangsungan pendidikan para santri serta akuntabilitas seluruh pelayanan publik yang terlibat.

"Kehadiran Ombudsman RI di lapangan merupakan bentuk nyata komitmen kami untuk memastikan negara hadir bagi korban," ujar Syafrida dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Baca juga: Melawan Toksiknya Relasi Kuasa agar Kasus Serupa Ponpes Pati Tak Terulang

Dengan demikian, Ombudsman RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ndholo Kusumo.

Melalui Investigasi atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang digelar pada 8-10 Mei 2026 di Jawa Tengah, ORI mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera memberikan kepastian hukum bagi korban sekaligus menyelamatkan nasib pendidikan ratusan santri yang terdampak.

Syafrida mengungkapkan komitmen pengawasan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek pidana pelakunya, tetapi pada tanggung jawab pelayanan publik secara menyeluruh.

Baca juga: Kasus Pencabulan di Ponpes Pati, Cak Imin: Jangan Sampai Rusak Nama Baik Pesantren

Tim investigasi Ombudsman RI telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan permintaan keterangan dan koordinasi maraton dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepolisian Resor Pati, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pati, pengelola pondok pesantren, saksi serta pihak pendamping korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Ombudsman RI menemukan penanganan perkara sempat mengalami stagnasi dalam kurun waktu tertentu, di tengah kebutuhan mendesak untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi korban.

Selain itu, ORI juga menaruh perhatian serius terhadap keberlangsungan pendidikan 252 santri, termasuk 48 santri yatim piatu, yang terdampak langsung oleh penghentian sementara operasional pondok pesantren.

Baca juga: Kasus Pelecehan di Ponpes Pati, Cak Imin: Bukan Kiai, Tapi Dukun Berkedok Kiai

Menurut Syafrida, situasi tersebut menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan agar para santri tidak menjadi korban lanjutan akibat terganggunya akses pendidikan.

Ditegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan hak atas pendidikan akibat lambannya respons kelembagaan.

"Di saat yang sama, pemenuhan hak korban atas perlindungan, pemulihan psikologis, dan kepastian hukum harus menjadi prioritas utama," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman RI akan melakukan pendalaman melalui permintaan keterangan lanjutan kepada sejumlah kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kejaksaan Negeri Pati, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.

Baca juga: Mensos Janji Pulihkan dan Jamin Pendidikan Korban Pencabulan Ponpes Pati

ORI juga akan melanjutkan investigasi secara lintas keasistenan atau unit dengan melibatkan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah guna memastikan pengawasan dilakukan secara komprehensif, mulai dari aspek penegakan hukum, perlindungan korban hingga evaluasi tata kelola pengawasan lembaga pendidikan pesantren.

Dia menegaskan Ombudsman RI akan memastikan seluruh penyelenggara pelayanan publik menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan korban.

"Kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata, bukan sekadar pernyataan. Karena itu, Ombudsman RI akan terus mengawal kasus ini sampai terdapat kepastian penanganan yang adil, transparan, dan menjamin hak-hak korban serta masa depan para santri," tutur Syafrida.

Tag:  #ombudsman #penanganan #kekerasan #seksual #ponpes #pati #harus #jamin #perlindungan #korban