LPG Impor Membengkak, Konversi CNG Dinilai Tak Bisa Instan

Lonjakan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dinilai semakin menekan subsidi energi dan ketahanan energi nasional. Di tengah kondisi tersebut, rencana konversi penggunaan LPG ke Compressed Natural Gas (CNG) mulai dipandang sebagai salah satu opsi untuk mengurangi ketergantungan impor energi.

Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai tidak mudah karena masih menghadapi tantangan besar dari sisi infrastruktur, kesiapan regulasi, standar keselamatan, hingga kemampuan fiskal negara dan masyarakat.

“Ketika struktur energi rumah tangga terlalu bergantung pada impor, maka gejolak global akan langsung berdampak pada APBN dan stabilitas ekonomi nasional,” ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi, melalui keterangan pers, Selasa (26/5/2026).

Ia mengatakan, konsumsi LPG nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025 kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 9,27 juta metrik ton (MT), sementara produksi domestik hanya sekitar 1,91 juta MT.

Baca juga: CNG Dinilai Bisa Tekan Impor LPG, Uji Tekanan Jadi Kunci

Akibatnya, impor LPG Indonesia mencapai sekitar 7,47 juta MT per tahun. Saat ini sekitar 70 persen impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat, disusul Uni Emirat Arab sekitar 11,88 persen dan Qatar sekitar 11,84 persen.

Kholid juga menyoroti tekanan subsidi dan kompensasi energi nasional yang terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data DEN, total subsidi dan kompensasi energi meningkat dari sekitar Rp 119,1 triliun pada 2015 menjadi Rp 313,9 triliun pada 2025.

Bahkan pada 2022 nilainya sempat melonjak hingga sekitar Rp 551 triliun akibat lonjakan harga energi global pasca konflik Rusia-Ukraina.

Menurut Kholid, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mulai mendorong diversifikasi energi rumah tangga dan pemanfaatan gas domestik.

Ia menjelaskan, sejak 2012 pemanfaatan gas bumi domestik telah melampaui volume ekspor gas nasional. Pada 2025, pemanfaatan domestik gas mencapai sekitar 3.882 BBTUD, sementara ekspor turun menjadi sekitar 1.718 BBTUD.

“Indonesia sebenarnya memiliki potensi gas domestik yang cukup besar,” jelas Kholid.

“Tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi energi yang dapat diakses masyarakat secara aman, efisien, dan ekonomis,” lanjut dia.

Baca juga: Impor LPG Masih 75 Persen, DME dari Batu Bara Bisa Jadi Alternatif Pengganti

Tantangan Infrastruktur dan Keselamatan

Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peluang dan Tantangan Rencana Kebijakan Konversi Penggunaan LPG dengan Menggunakan CNG”, DEN memaparkan sejumlah keunggulan CNG dibanding LPG.

Dari sisi harga energi, gas alam memiliki biaya sekitar Rp 38,5 per MJ, jauh lebih rendah dibanding LPG nonsubsidi yang dapat mencapai Rp 285 per MJ.

Selain itu, CNG dinilai memiliki potensi besar untuk digunakan pada sektor rumah tangga, transportasi, dan industri.

Pada sektor transportasi, penggunaan CNG dinilai mampu menekan biaya operasional sekaligus menghasilkan emisi lebih rendah dibanding BBM konvensional. Sementara pada sektor industri, penggunaan gas bumi dinilai lebih efisien dan stabil dibanding batu bara maupun BBM.

Meski demikian, Kholid menegaskan implementasi CNG rumah tangga masih menghadapi tantangan teknis dan keselamatan yang cukup besar.

Salah satu isu utama adalah belum adanya standar internasional khusus untuk tabung CNG rumah tangga, termasuk katup, selang, dan instalasinya.

Ia menjelaskan, tekanan tabung CNG dapat mencapai 150-200 bar, jauh lebih tinggi dibanding tabung LPG rumah tangga yang hanya sekitar 8 bar. Kondisi tersebut membuat kebutuhan material tabung menjadi jauh lebih kompleks dan mahal.

“Isu keselamatan menjadi aspek yang sangat krusial karena karakteristik CNG berbeda dengan LPG,” tegas Kholid.

“Pemerintah perlu memastikan standardisasi dan sistem monitoring sebelum implementasi dilakukan secara luas,” lanjut dia.

Selain itu, DEN juga menyoroti keterbatasan infrastruktur SPBG nasional. Saat ini jumlah SPBG aktif dinilai masih sangat terbatas dan belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga distribusi dan aksesibilitas CNG masih menjadi kendala utama.

Baca juga: Bahlil Sebut CNG Pengganti Elpiji 3 Kg Sedang Diuji di China dan Indonesia

Tekanan Fiskal dan Biaya Konversi

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai kebijakan konversi LPG ke CNG perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang penguatan ketahanan energi nasional dan pengurangan tekanan devisa.

Berdasarkan kajian awal ReforMiner, substitusi LPG impor berpotensi menghemat devisa sekitar 820 juta dollar AS hingga 6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 13,37 triliun hingga Rp 97,8 triliun, tergantung skenario implementasi.

Namun, menurut Komaidi, implementasi kebijakan tersebut membutuhkan kesiapan pasokan gas, infrastruktur distribusi, serta dukungan fiskal yang tidak kecil.

Untuk menggantikan seluruh impor LPG Indonesia, dibutuhkan sekitar 352,5 BSCF gas per tahun atau setara sekitar 965 MMSCFD, yakni sekitar 10-15 persen produksi gas nasional saat ini.

“Kebijakan konversi LPG ke CNG tidak dapat dilakukan secara instan,” ujar Komaidi.

“Pemerintah perlu memastikan keekonomian proyek, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat agar implementasinya realistis,” lanjut dia.

Ia juga menilai pemerintah perlu membandingkan berbagai opsi transisi energi rumah tangga secara lebih rasional, termasuk pengembangan jaringan gas kota (jargas), elektrifikasi, hingga alternatif fuel switching lainnya.

Baca juga: DPR Soroti Pengembangan CNG jadi Pengganti LPG, Tekankan Kajian Akademis

Sementara itu, Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov mengatakan keberhasilan program konversi LPG ke CNG sangat bergantung pada kesiapan roadmap fiskal dan reformasi subsidi energi nasional.

Menurut Abra, tingginya ketergantungan impor LPG membuat struktur subsidi energi Indonesia menjadi sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Dalam RAPBN 2026, subsidi LPG 3 kilogram ditetapkan sebesar Rp 80,3 triliun dengan asumsi ICP 70 dollar AS per barrel atau sekitar Rp 1,14 juta per barrel dan kurs Rp 16.500 per dollar AS.

“Konversi LPG ke CNG tidak cukup hanya berbasis narasi ketahanan energi,” ujar Abra.

“Pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan fiskal dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi,” lanjut dia.

Baca juga: RI Bakal Impor 100.000 Tabung CNG 3 Kg dari China

Abra menjelaskan, tantangan terbesar implementasi CNG rumah tangga adalah tingginya biaya awal konversi. Berdasarkan data FGD, rumah tangga diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta untuk mengganti tabung, regulator, nozzle, dan melakukan penyesuaian kompor.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan roadmap pengembangan CNG yang mencakup reformasi subsidi energi, dukungan fiskal dan insentif investasi, skema pembiayaan konversi, serta pengembangan infrastruktur distribusi.

Selain tantangan ekonomi dan infrastruktur, FGD juga menyoroti tantangan sosial implementasi CNG rumah tangga, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan CNG, kekhawatiran terhadap keamanan tabung bertekanan tinggi, serta masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap LPG subsidi.

Tag:  #impor #membengkak #konversi #dinilai #bisa #instan