Bayang-bayang Jokowi di Pemilu 2029

PEMILU 2029 memang masih beberapa tahun lagi. Namun dalam politik Indonesia, pembicaraan tentang suksesi sering datang jauh sebelum agenda pemerintahan benar-benar selesai dikerjakan.

Di tengah situasi itu, satu nama terus hadir dalam hampir setiap percakapan politik nasional: Joko Widodo.

Nama itu kini tidak lagi sekadar melekat pada seorang mantan presiden. Ia telah berkembang menjadi simbol keberlanjutan politik, titik temu kepentingan elite, sekaligus referensi elektoral yang masih diperhitungkan banyak partai.

Karena itu, fenomena yang populer disebut “Jokowi Effect” terus muncul dalam diskursus menuju Pemilu 2029.

Istilah tersebut memang bukan konsep baku dalam ilmu politik. Namun, publik memahaminya sebagai pengaruh politik Jokowi terhadap perilaku pemilih, arah koalisi, hingga pembentukan figur penerus setelah dirinya tidak lagi menjabat.

Dalam demokrasi modern, pengaruh mantan pemimpin sebenarnya bukan hal aneh. Di banyak negara, mantan presiden tetap memiliki pengaruh moral maupun politik. 

Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika demokrasi terlalu bertumpu pada satu figur, sementara institusi politik tidak tumbuh cukup kuat untuk berdiri sendiri.

Di titik inilah Indonesia menghadapi tantangan penting menjelang 2029.

Figur

Ilmu politik mengenal istilah personalization of politics, yaitu situasi ketika figur politik menjadi lebih dominan dibanding partai atau program kebijakan.

Pemilih tidak lagi terutama memilih ideologi atau platform, melainkan memilih sosok yang dianggap paling dekat secara emosional.

Fenomena itu terlihat cukup kuat dalam politik Indonesia satu dekade terakhir.

Baca juga: Grace di Ujung Solidaritas

Jokowi berhasil membangun citra sebagai pemimpin sederhana, dekat dengan rakyat, dan bekerja konkret melalui pembangunan infrastruktur maupun program kesejahteraan.

Kombinasi antara komunikasi politik yang efektif, media sosial, dan tingkat kepuasan publik yang relatif tinggi membuat pengaruh elektoralnya tetap terasa, bahkan setelah tidak lagi menjabat.

Sejumlah survei nasional memperlihatkan hal tersebut. Survei Ipsos Indonesia pada awal 2024 menunjukkan banyak pemilih melihat pasangan Prabowo-Gibran sebagai representasi keberlanjutan pemerintahan Jokowi.

Survei lain dari Poltracking Indonesia dan Indikator Politik Indonesia juga memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan sebelumnya memiliki hubungan dengan preferensi politik pemilih menjelang kontestasi berikutnya.

Masalahnya, ketika politik terlalu bertumpu pada figur, partai politik menjadi kehilangan dorongan memperkuat kaderisasi dan ideologi.

Partai lebih sibuk mencari kedekatan dengan tokoh populer dibanding membangun gagasan politik jangka panjang. Akibatnya, demokrasi perlahan berubah menjadi kompetisi popularitas personal.

Menjelang 2029, terlihat bagaimana sejumlah elite politik masih berhitung terhadap pengaruh Jokowi.

Ada yang menjaga kedekatan simbolik, ada yang mencoba membaca arah dukungan politik keluarganya, dan ada pula yang perlahan mengambil jarak sambil membangun poros baru.

Situasi ini memperlihatkan bahwa pengaruh Jokowi belum benar-benar selesai. Namun, kondisi tersebut sekaligus menunjukkan lemahnya pelembagaan partai politik di Indonesia.

Dalam demokrasi yang matang, loyalitas politik seharusnya dibangun melalui kesamaan visi, platform kebijakan, dan konsistensi ideologis.

Sayangnya, politik Indonesia masih sangat personalistik. Kedekatan dengan figur sering lebih penting dibanding gagasan.

Partai akhirnya bergerak layaknya kendaraan elektoral jangka pendek. Yang dipikirkan bukan bagaimana memperkuat pendidikan politik warga, melainkan bagaimana tetap berada di lingkar kekuasaan.

Padahal, demokrasi membutuhkan partai yang sehat, oposisi yang rasional, dan kompetisi politik yang bertumpu pada program, bukan sekadar patronase figur.

Dinasti

Diskusi mengenai "Jokowi Effect" juga tidak bisa dipisahkan dari menguatnya pembicaraan tentang politik keluarga. Masuknya Gibran Rakabuming Raka ke posisi wakil presiden membuat isu dinasti politik kembali menjadi perhatian publik.

Fenomena politik keluarga sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pasca-Reformasi, banyak daerah mengalami konsentrasi kekuasaan dalam jejaring keluarga tertentu melalui Pilkada dan distribusi jabatan politik.

Berbagai penelitian tentang dinasti politik lokal menunjukkan bahwa demokrasi elektoral tidak otomatis menghasilkan kompetisi yang setara.

Karena itu, ketika pola serupa mulai terlihat di tingkat nasional, publik tentu memiliki alasan untuk bersikap kritis.

Persoalannya bukan semata soal hubungan keluarga. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama.

Baca juga: Di Balik Rupiah yang Rapuh

Yang menjadi problem adalah ketika akses terhadap kekuasaan menjadi jauh lebih mudah karena kedekatan genealogis dengan pusat kekuasaan.

Demokrasi modern bukan hanya prosedur pemilu. Ia juga menyangkut keadilan kesempatan politik. Jika publik merasa arena kompetisi terlalu dipengaruhi jejaring keluarga dan kekuasaan, kepercayaan terhadap demokrasi bisa perlahan terkikis.

Oposisi

Hal lain yang membuat bayang-bayang Jokowi tetap kuat adalah belum hadirnya oposisi yang benar-benar solid dan meyakinkan.

Kritik terhadap pemerintah memang ada, tetapi sering kali terfragmentasi. Sebagian kelompok oposisi masih terjebak pada politik kemarahan tanpa agenda sosial yang jelas.

Sebagian lain tampak lebih sibuk menjaga posisi elektoral dibanding membangun narasi alternatif yang kuat.

Dalam situasi seperti itu, figur yang dianggap mewakili stabilitas tentu lebih mudah diterima publik.

Padahal, demokrasi membutuhkan keseimbangan. Kekuasaan yang terlalu dominan tanpa oposisi yang sehat berisiko melahirkan konsentrasi pengaruh yang berlebihan.

Kritik mudah dianggap ancaman, sementara perbedaan dipersepsikan sebagai gangguan terhadap stabilitas politik.

Jika kondisi ini terus berlangsung, ada risiko pemilu hanya dipahami sebagai prosedur elektoral formal, bukan arena pertarungan gagasan yang sehat.

Yang menarik, Jokowi tampaknya sedang memasuki fase baru dalam politik Indonesia. Ia bukan lagi presiden aktif, tetapi juga belum sepenuhnya menjadi mantan presiden biasa.

Pengaruhnya masih terasa dalam pembicaraan elite, arah koalisi, hingga pembentukan strategi partai politik menjelang 2029.

Situasi ini memperlihatkan bahwa Indonesia tampaknya masih menghadapi tantangan dalam memperkuat tradisi transisi kekuasaan yang sepenuhnya berbasis institusi.

Struktur demokrasi kita masih sangat dipengaruhi figur personal. Partai belum cukup kuat berdiri sendiri tanpa bergantung pada tokoh tertentu.

Dalam jangka pendek, kondisi ini mungkin menciptakan stabilitas. Namun, dalam jangka panjang, demokrasi yang terlalu personalistik memiliki risiko serius. Ketika figur melemah, sistem ikut goyah karena tidak ditopang institusi yang matang.

Baca juga: Ketika Judi Online Jadi Industri Bayangan

Karena itu, yang semestinya mulai dipikirkan menuju 2029 bukan hanya siapa kandidat terkuat, melainkan bagaimana memperkuat institusi demokrasi agar tidak terus bergantung pada satu nama.

Pada akhirnya, bayang-bayang Jokowi di Pemilu 2029 sesungguhnya merupakan cermin tentang kondisi demokrasi Indonesia.

Kita masih terlalu mudah terpesona pada figur. Partai politik belum sepenuhnya tumbuh menjadi institusi demokratis yang mandiri. Politik programatik masih kalah oleh politik kedekatan personal.

Padahal, demokrasi yang matang tidak dibangun di atas kharisma satu orang. Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat, hukum yang adil, partai yang sehat, dan warga negara yang kritis.

Jokowi tentu berhak memiliki pengaruh politik setelah tidak lagi menjabat. Itu bagian dari demokrasi. Yang perlu dijaga adalah agar pengaruh tersebut tidak membuat politik nasional berhenti berkembang secara institusional.

Pemilu 2029 seharusnya menjadi momentum untuk menguji apakah Indonesia mampu bergerak melampaui politik personalistik.

Apakah kita bisa mulai memilih berdasarkan gagasan, rekam jejak, dan kualitas institusi, bukan semata kedekatan simbolik dengan figur tertentu.

Sebab demokrasi yang sehat tidak boleh terus hidup di bawah bayang-bayang siapa pun.

Tag:  #bayang #bayang #jokowi #pemilu #2029