Ingatan Kelam 1998: Sebuah Kesaksian Kecil

HARI-hari selepas tragedi Trisakti, Jakarta, 12 Mei 1998, kami berkumpul di kampus Universitas Padjadjaran di jalan Dipati Ukur, Bandung.

Waktu itu kami mengecam meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti dalam demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden.

Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie menjadi korban rezim Soeharto yang kejam.

Empat pemuda yang tewas itu tertembak di dalam kampus Trisakti karena terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada (www.trisakti.ac.id).

Mahasiswa di kota-kota besar di Tanah Air marah, tak terkecuali kami yang merapatkan barisan di kampus pusat Unpad di jalan Dipati Ukur Bandung.

Bagi mahasiswa, tragedi itu seolah menjadi 'panggilan sejarah' untuk meneriakkan satu hal lebih kuat dan nyaring: Turunkan Soeharto--penguasa yang telah 32 tahunan berkuasa. 

Di mata kami saat itu, Soeharto memang terpilih lewat pemilihan umum yang teratur saban lima tahun.

Namun, pemilu pada masa Orde Baru adalah proses elektoral yang tidak menjelaskan demokrasi telah tegak.

Baca juga: Diplomasi Bebek Lumpuh Trump ke Beijing

Semacam demokrasi seolah-olah--sekadar tertib prosedur, tapi diduga penuh intimidasi dan rekayasa. 

Partai politik pemenang pemilu juga yang itu-itu saja. Dan presiden yang terpilih lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah tokoh nasional yang ini-ini terus: Soeharto.

Soeharto, pada masa itu dikritik oleh sebagian Indonesianis sebagai Raja Jawa, baru dua bulan terpilih lagi lewat Sidang Umum MPR, Maret 1998.

Legitimasi politiknya tinggi dan seharusnya "jenderal yang suka tersenyum" itu menamatkan pemerintahan hingga 2003.

Petaka terbuka. Krisis moneter--juga menimpa sejumlah negara di Asia Tenggara dan Asia Timur-- menggerogoti kekuasaan Soeharto.

Pada Januari 1998, rupiah sudah jatuh ke level Rp 17.000 per dolar AS. Bandingkan dengan kurs rupiah di bulan Juni 1997 yang masih dalam kisaran Rp 2.441 per dolar AS (Kompas.id, 4/4/2025). Itu berarti rupiah nyungsep hampir tujuh kali lipat.

Sebelum tragedi Trisakti, Soeharto mengumumkan kebijakan tak populer pada pekan sebelumnya.

Pada 4 Mei 1998, ia menaikkan harga bensin menjadi Rp 1.200 per liter. Keputusan ini menerbitkan kepanikan di kota-kota besar. 

Saya masih ingat antrean masyarakat di pom bensin atau SPBU di sekitar Cicaheum, Bandung.

Dulu, di sini tegak terminal yang menghubungkan Bandung dengan kota-kota di Jawa.

Kira-kira 15-20 kilometeran dari Cicaheum ini berdiri kampus Unpad Jatinangor yang dihuni sejumlah fakultas.

Orde Baru sangat sadar bahwa kampus lebih baik dijauhkan--kalau bukan 'diasingkan' dari kota agar tidak mengganggu pemerintahan daerah dengan demonstrasi-demonstrasi.

Dan langkah menaikkan harga BBM itu harus disesali Soeharto karena kebijakan tersebut ikut mendorong kemarahan publik.

Seterusnya krisis berlipat mengguncang Indonesia. Krisis moneter naik menjadi krisis ekonomi, lalu memercik krisis politik dan sosial. Indonesia diterjang chaos hebat. 

Krisis saat itu mengakibatkan anarki di pasar. Harga kebutuhan pokok meroket. Isi dompet rakyat jebol dihantam inflasi.

Bayangan hidup enak di zaman Soeharto harus gulung tikar--kurang tiga tahun setelah Indonesia memperingati HUT ke-50.

Mahasiswa meneriakkan agar pemimpin nasional diganti karena tidak lagi sanggup mengendalikan keadaan.

Baca juga: Feodalisme Dewan Juri

Terlebih selama 32 tahun Soeharto memerintah dengan otoriter bertopang pada tiga pilar: militer (ABRI/TNI), Golongan Karya dan Birokrasi. 

Sesungguhnya usulan suksesi pemimpin nasional telah berembus sejak 1993. Salah satu tokohnya adalah Amien Rais.

Tokoh ini pula yang bersama mahasiswa meneriakkan "turunkan Soeharto" pada 1998.

Pada Mei 1998 atau awal tahun 1998 itu, kami bukanlah sejenis mahasiswa yang suka atau hobi turun ke jalan untuk demonstrasi.

Setelah tragedi Trisakti, kami telah berpikir "bagaimana jika Soeharto benar-benar jatuh". Siapa yang bakal menggantikannya? 

Pertanyaan ini membawa kami untuk membuat simulasi tokoh yang layak memimpin Indonesia setelah Soeharto turun.

Indonesia tahun 1998 adalah negeri dengan konstitusi yang belum diamendemen.

Konstitusi kita adalah UUD 1945 asli. Presiden dan wakil presiden masih dipilih lewat MPR. Masa jabatannya lima tahun, tapi tak ada pembatasan.

Soekarno jadi presiden seumur hidup hingga tsunami politik lalu menurunkannya.

Soeharto terus menjabat berkali-kali. Emoh turun karena segenap kekuatan politik di sekelilingnya menginginkan Soeharto terus menakhodai Indonesia.

Sejumlah nama keluar dalam simulasi kami, dari Amien Rais hingga Abdurrahman Wahid.

Namun, semua tahu Amien Rais gagal memimpin "people power" ke Monas, Jakarta yang direncanakan berlangsung pada 20 Mei 1998, tepat di hari pendidikan nasional. 

Amien Rais mengurungkan niatnya untuk menggerakkan demo besar-besaran mahasiswa di Monumen Nasional.

Ia mendengar nasihat Nurcholish Madjid dan juga berhitung dengan mudharat yang timbul jika tetap ngotot.

Tragedi berdarah ala Tiananmen di China, 1989, pun dapat dihindari. Monas bersih dari darah dan konsentrasi mahasiswa terpusat di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.

Seterusnya sejarah menulis kisahnya sendiri. Demonstrasi mahasiswa di Jakarta serta simpul-simpul gerakan mahasiswa di banyak kota mengubah konstelasi politik.

Partai-partai di DPR mendengar, demikian juga Golkar dan ABRI.

Bahkan, Harmoko, loyalis Soeharto yang saat itu ketua DPR serta nakhoda Golkar luluh. Sekian menteri di kabinet juga balik kanan, duduga membelot. 

Terlebih amuk massa berbuah kerusuhan sosial (dan rasial) mengguncang sejumlah kota di negeri kita.

Di dalamnya ada juga pemerkosaan terhadap etnis tertentu yang menambah muram Indonesia saat itu.

Soeharto yang membawa tekad baru dalam Orde Baru (antonim Orde Lama), yaitu kemakmuran dan pemerataan ekonomi, memilih lengser keprabon. Ia mundur dengan caranya sendiri.

Sesuai konstitusi, Soeharto menyerahkan jabatan pada 21 Mei 1998. Lalu BJ Habibie naik menjadi presiden.

Pekerjaan rumah terbesar adalah menggelar pemilihan umum secepat-cepatnya.

Tigabelas bulan kemudian, Juni 1999, pemilu pertama era reformasi digelar. BJ Habibie kandas. Pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

Dalam Sidang Umum MPR 1999, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden mengalahkan Megawati Soekarnoputri. 

Demi persatuan nasional, partai-partai politik mencari cara agar Megawati terpilih sebagai wakil presiden. Ketua umum PDI Perjuangan itu menjadi orang nomor dua republik.

Cuma duet sipil ini rontok, kurang dari dua tahun. Gus Dur diimpeachment, lalu dimakzulkan oleh MPR pada 23 Juli 2001.

Baca juga: Membaca Revolusi Diam-diam di Balik Kebangkitan Como 1907

Sudah 28 tahunan Soeharto jatuh. Cuma ingatan kelam tentang Mei 1998 menyeruak lagi.

Setidaknya karena dua perkara. Pertama, kurs rupiah jatuh hingga Rp 17.500 per dolar AS. Terburuk dalam sejarah.

Kedua, ada wacana menjatuhkan presiden dari cendekiawan semacam Saiful Mujani. 

Bank Indonesia dan sebagian ekonom telah merespons perkara pertama. Rupiah memang tersungkur, tapi itu tak sama dengan ingatan kelam atau memori kolektif tahun 1998.

Kata Gubernur Bank Indonesia, rupiah itu undervalued dan bakal segera menguat dengan racikan yang tepat. Ini bertopang dari argumen bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat.

Lagi pula, jika laporan Badan Pusat Statistik valid, ekonomi kita tumbuh 5,61 persen di kuartal pertama tahun 2026.

Tepat sehari setelah kuartal pertama itu, 1 April 2026, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia menyebutkan, kurs referensi rupiah di hari itu telah menyentuh Rp 17.002 per dolar AS.

Sumber yang sama menyatakan, kurs rupiah pada 25 Maret 2025 ambruk ke level Rp 16.622 per dolar AS. Saat itu kementerian keuangan masih dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati.

Sehari setelah Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka dilantik, kurs Rp 15.465 per dolar AS. Jadi hingga terjungkal ke level 17.500-an, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah menyusut Rp 2.035.

Untuk gampangnya, jika Anda memiliki utang 100 dolar AS, maka Anda perlu uang sebesar Rp 1.750.000 untuk melunasinya. Bukan Rp 1.546.500 seperti posisi 21 Oktober 2024.

Perlukah panik berlebihan? 

Iya untuk perusahaan swasta yang memiliki utang miliaran dolar AS. Tapi tidak begitu untuk rakyat kebanyakan.

Coba cek di lapangan apakah harga-harga kebutuhan pokok melesat seperti Mei 1998?  

BPS mengumumkan inflasi pada April 2026 secara tahunan sebesar 2,42 persen. Artinya masih terkontrol.

Dalam situasi krisis energi yang diakibatkan perang di Timur Tengah, pemerintah belum menaikkan harga BBM bersubsidi serta gas elpiji tiga kilogram.

Ini beda dengan Soeharto di bulan Mei 1998. Tapi perlu dipastikan bahwa apakah di daerah luar Jawa dan pinggiran Indonesia, pasokan dua energi vital itu tersedia dan lancar.

Perkara kedua, juga tak sama dengan sikon Soeharto di pengujung kekuasaannya. Partai-partai masih menopang Prabowo-Gibran di gedung DPR/MPR.

Penilaian bahwa presiden telah melanggar konstitusi juga dapat diperdebatkan. 

Namun kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hal niscaya dalam demokrasi.

Ucapan Saiful Mujani dan sekian cendekiawan lain dengan varian berbeda harus dihormati. Hal itu tidak boleh dibungkam.

Kebebasan wajib diberi ruang lebar-lebar karena kekuasaan harus selalu diingatkan dan dikontrol.

Tugas cendekiawan lebih besar lagi saat ini karena partai politik di DPR membuang fungsi checks and balances. 

Ingatan kelam tentang 1998 mungkin berlebihan. Barang kali karena sebagian dari kita terbiasa berpikir dalam pola, dalam kotak.

Kadang kita perlu berpikir tanpa kotak sama sekali. Sejarah tidak selalu deterministik. Tapi kita sering dibelenggu oleh memorabilia.

Tag:  #ingatan #kelam #1998 #sebuah #kesaksian #kecil