Musim Kering di Tengah Perang

JUNI 2026 mungkin akan menjadi salah satu bulan paling sensitif bagi sistem pangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Bukan karena satu krisis besar yang tiba-tiba muncul, melainkan karena tiga tekanan mulai bertemu pada waktu yang sama: perang Iran, ancaman kemarau panjang akibat El Niño, dan kenaikan biaya energi global.

Di permukaan, semuanya masih terlihat normal. Pasar tetap buka. Distribusi makanan masih berjalan.

Tetapi dalam sistem pangan modern, kerentanan terbesar sering muncul justru ketika masyarakat belum merasa sedang berada dalam situasi darurat.

Perang Iran telah mengubah sesuatu yang sangat mendasar dalam ekonomi global: rasa aman terhadap energi.

Sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia masih melewati Selat Hormuz. Ketika jalur ini terganggu, harga energi global langsung bergerak naik.

Brent crude sempat menembus 126 dolar AS per barel pada Maret 2026 sebelum bertahan tinggi di kisaran 90–100 dolar AS.

Baca juga: Mengapa Ramai-ramai Menolak MBG Masuk Kampus?

Bagi Indonesia, angka itu bukan sekadar statistik minyak internasional. Indonesia masih mengimpor sekitar sepertiga kebutuhan minyak domestiknya, sementara cadangan strategis nasional diperkirakan hanya cukup sekitar 22 hari konsumsi normal.

Ini berarti setiap kenaikan harga minyak global langsung masuk ke biaya transportasi, logistik pangan, pendingin makanan, pupuk, hingga distribusi antar-pulau.

Yang terlihat hanyalah harga beras atau ayam naik perlahan. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah seluruh biaya dasar sistem pangan sedang bergerak naik bersamaan.

Dan Juni Memperburuk Semuanya.

Prediksi iklim 2026 mulai menunjukkan pola El Niño kuat, bahkan beberapa analis menyebutnya berpotensi mendekati skala 1997–1998, salah satu episode kekeringan terburuk dalam sejarah Indonesia.

Pada periode itu, jutaan hektare lahan mengalami tekanan air dan kebakaran hutan besar terjadi di banyak wilayah.

Dalam konteks 2026, masalahnya bukan hanya produksi beras turun. Masalahnya jauh lebih sistemik.

Kemarau panjang mengurangi ketersediaan air irigasi. Ketika air berkurang, produktivitas sawah turun.

Pada saat yang sama, biaya pupuk justru meningkat karena harga gas global naik akibat perang Iran. Harga LNG Asia bahkan sempat melonjak lebih dari 140 persen setelah gangguan fasilitas energi Qatar. 

Di titik ini, rantai tekanannya mulai terlihat jelas.

Harga energi global naik. Biaya pupuk meningkat. Ongkos tanam membesar. Produksi pangan tertekan oleh kemarau.

Distribusi antar-pulau menjadi lebih mahal. Imported inflation mulai masuk melalui gandum, kedelai, gula, dan bahan pangan lain yang masih bergantung pada pasar internasional.

Pada akhirnya, tekanan itu bermuara pada daya beli rumah tangga. Itu belum semuanya.

Indonesia memang kuat dalam sawit. Produksi CPO nasional berada di kisaran 47–50 juta ton per tahun. Tetapi struktur sawit Indonesia hari ini juga terikat pada biodiesel dan pasar ekspor.

Ketika harga minyak global naik, permintaan biodiesel ikut meningkat. Akibatnya, sebagian tekanan harga sawit ikut berpindah ke domestik melalui minyak goreng dan makanan olahan.

Yang terlihat adalah Indonesia mendapat keuntungan dari ekspor komoditas. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah rumah tangga domestik mulai ikut bersaing dengan pasar energi global.

Dalam kondisi seperti ini, pemikiran Dani Rodrik tentang fragilitas globalisasi menjadi sangat relevan.

Integrasi global memang membuat sistem lebih efisien dalam kondisi normal.

Tetapi ketika energi, iklim, dan geopolitik terganggu bersamaan, efisiensi itu berubah menjadi sensitivitas yang sangat tinggi.

Dan Indonesia memiliki satu constraint tambahan yang jarang dibicarakan cukup serius: geografi.

Baca juga: Jalan Mulus, Dompet Kempes

Dengan lebih dari 17.000 pulau, distribusi pangan Indonesia sangat sensitif terhadap biaya energi.

Ketika harga solar naik, biaya kapal dan trucking langsung meningkat. Akibatnya disparitas harga antar-daerah membesar jauh lebih cepat dibanding negara kontinental.

Di sinilah masalahnya. Pemerintah masih memiliki instrumen stabilisasi. Tetapi ruang fiskal mulai menyempit.

Ketika subsidi energi meningkat akibat harga minyak tinggi, kemampuan intervensi pangan otomatis menjadi lebih terbatas.

Dalam situasi yang sama, tekanan sosial justru mulai meningkat karena harga makanan adalah inflasi yang paling cepat dirasakan masyarakat.

Kenaikan harga nasi Rp 2.000–3.000 mungkin terlihat kecil di Jakarta. Tetapi bagi jutaan keluarga pekerja informal, itu berarti penyesuaian langsung terhadap protein, pendidikan anak, dan transportasi harian.

Ini belum krisis pangan nasional. Justru karena itu fase sekarang menjadi sangat penting.

Hampir semua tekanan besar dalam sistem pangan modern muncul perlahan terlebih dahulu.

Yang berubah bukan hanya harga makanan, melainkan biaya mempertahankan rasa normal itu sendiri.

Dan mungkin itulah kenyataan paling berat dari Juni 2026: Indonesia bukan sedang menghadapi satu masalah tunggal, melainkan pertemuan diam-diam antara perang energi global, kemarau panjang, dan sistem pangan modern yang semakin mahal untuk dipertahankan. 

Rasa Normal yang Menjadi Mahal

Di Indonesia, krisis pangan hampir tidak pernah datang dengan bunyi sirene. Ia datang perlahan.

Dimulai dari harga nasi padang yang naik Rp 2.000, ukuran tempe yang mengecil, minyak goreng yang tiba-tiba dibatasi pembeliannya, atau gas 3 kilogram yang semakin sulit ditemukan di pangkalan.

Pada Juni 2026, tekanan seperti itu mulai bergerak bersamaan.

Yang terlihat di permukaan hanyalah kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok.

Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah seluruh rantai pangan Indonesia sedang mengalami tekanan simultan dari perang Iran, kemarau panjang, kenaikan energi global, dan ketergantungan impor yang terlalu dalam.

Perang di Timur Tengah telah mengubah struktur biaya pangan dunia.

Setelah konflik Iran memperburuk situasi Selat Hormuz, lalu lintas kapal tanker di jalur itu dilaporkan turun lebih dari 95 persen.

Jalur ini sangat penting karena sekitar 20 persen minyak dunia dan sepertiga perdagangan pupuk global melewati kawasan tersebut.

Ketika jalur energi terganggu, harga minyak global langsung melonjak. Pada awal 2026, Brent crude sempat bergerak di atas120 dolar AS per barel sebelum bertahan di kisaran tinggi. 

Bagi Indonesia, angka itu tidak berhenti di sektor energi.

Kenaikan harga minyak global meningkatkan biaya solar, distribusi truk, kapal logistik, pendingin makanan, hingga operasional penggilingan padi.

Pada saat yang sama, harga gas global ikut naik, sementara industri pupuk nasional sangat bergantung pada gas alam.

Harga urea global bahkan melonjak sekitar 86 persen dibanding tahun sebelumnya akibat terganggunya jalur energi dan pupuk internasional. 

Yang terlihat hanyalah harga beras mulai naik perlahan. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah seluruh fondasi biaya produksi pangan sedang bergerak naik secara bersamaan.

BMKG memperkirakan musim kemarau 2026 akan lebih panjang dan lebih kering akibat El Niño, dengan puncak tekanan pada Agustus.

Risiko puso mulai muncul di sejumlah wilayah pertanian Jawa dan Sulawesi.

Ketika air berkurang, hasil panen turun. Pada saat yang sama, petani justru menghadapi pupuk yang jauh lebih mahal.

Harga beras medium di beberapa wilayah sudah mencapai Rp 17.407 per kilogram, sekitar 12,89 persen di atas HET nasional.

Kenaikan ini bukan semata-mata karena stok kurang. Stok nasional sebenarnya masih berada di sekitar 4,6 juta ton pada April 2026.

Masalah utamanya adalah biaya distribusi dan biaya produksi.

Kenaikan BBM non-subsidi diperkirakan menambah biaya sekitar Rp 2.000 per kilogram beras, sementara kenaikan harga biji plastik global ikut meningkatkan biaya karung kemasan. 

Stabilitas masih terlihat. Yang tidak terlihat adalah biaya mempertahankan stabilitas itu terus meningkat.

Minyak goreng menjadi contoh yang lebih jelas lagi.

Indonesia memang produsen sawit terbesar dunia dengan produksi sekitar 49–50 juta ton CPO per tahun. Secara teori, negara sebesar Indonesia seharusnya aman dari masalah minyak goreng.

Dan justru di situlah paradoksnya.

Program biodiesel B50 diperkirakan membutuhkan sekitar 20,1 juta kiloliter sawit per tahun.

Kebutuhan total CPO domestik untuk energi bahkan diproyeksikan mencapai 59 juta ton, sementara produksi nasional berada di bawah angka tersebut.

Akibatnya, stok domestik mulai menipis. Dalam satu tahun terakhir, stok CPO nasional dilaporkan turun hampir 20 persen, dan harga minyak goreng diprediksi naik sekitar 9 persen pada pertengahan 2026. 

Yang terlihat adalah keberhasilan hilirisasi energi. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah rumah tangga domestik mulai bersaing dengan kebutuhan biodiesel dan pasar ekspor global untuk mendapatkan minyak goreng murah.

Itu belum semuanya.

Indonesia masih mengimpor sekitar 95 persen kebutuhan bawang putih nasional, terutama dari China.

Ketika biaya shipping dan asuransi kapal naik akibat konflik Timur Tengah, harga bawang putih domestik ikut terdorong naik hingga Rp 39.800 per kilogram secara nasional, bahkan menembus Rp 100.000 di wilayah terpencil seperti Puncak Jaya. 

Kedelai mengalami tekanan serupa. Sekitar 99 persen kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada impor.

Harga kedelai sudah naik dari kisaran Rp 9.000 menjadi Rp 10.500–11.000 per kilogram. Akibatnya, banyak pengrajin tahu dan tempe mulai mengecilkan ukuran produk atau mengurangi produksi. 

Baca juga: Menjaga e-KTP, Menjaga Kedaulatan Data

Ini bukan hanya soal harga bahan pangan. Ini adalah perubahan diam-diam terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini, pemikiran Dani Rodrik tentang fragilitas globalisasi menjadi semakin relevan. Integrasi global memang menciptakan efisiensi dalam masa normal.

Tetapi ketika perang energi, cuaca ekstrem, dan logistik terganggu secara bersamaan, efisiensi itu berubah menjadi kerentanan struktural.

Cabai memperlihatkan sisi lain dari masalah Indonesia. Berbeda dengan bawang putih atau kedelai, ancaman cabai bukan berasal dari impor, melainkan dari cuaca ekstrem domestik.

Kekeringan di beberapa daerah seperti Sigi dan Buol mulai merusak lahan produksi, dan harga cabai rawit hijau sudah menembus Rp 58.000 per kilogram di beberapa wilayah. 

Di sinilah sistem pangan Indonesia menjadi sangat kompleks.

Tekanan global masuk melalui energi, gas, pupuk, dan logistik internasional.

Tekanan domestik datang dari kemarau, distribusi antar-pulau, dan daya beli masyarakat. Ketika keduanya bertemu, yang tertekan bukan hanya inflasi.

Yang tertekan adalah rasa aman sehari-hari masyarakat.

Kenaikan Bright Gas 12 kilogram sebesar 19 persen hingga mencapai Rp 228.000 juga mulai menciptakan migrasi konsumsi besar-besaran ke LPG subsidi 3 kilogram.

Akibatnya, kelangkaan gas subsidi mulai muncul di banyak daerah. Praktik pengoplosan gas bahkan diperkirakan merugikan negara hingga Rp 749 miliar per tahun. 

Yang terlihat hanyalah antrean gas di pangkalan. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah tekanan kelas menengah mulai turun ke sistem subsidi dasar.

Suplai pangan modern pada akhirnya bukan lagi soal apakah makanan tersedia atau tidak.

Ia adalah soal apakah seluruh rantai energi, pupuk, logistik, impor, distribusi, dan daya beli masih bisa dipertahankan secara bersamaan.

Dan mungkin itulah kenyataan paling sunyi dari Juni 2026: Indonesia belum berada dalam krisis pangan terbuka.

Tetapi biaya untuk mempertahankan rasa normal itu sendiri mulai menjadi semakin mahal.

Tag:  #musim #kering #tengah #perang