Ketika TNI Masuk Ruang Pembekalan LPDP

LEMBAGA Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembekalan bagi penerima beasiswa LPDP. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Angkatan Udara Marsekal Pertama I Nyoman Saudnyana.

Pelibatan ini dimanifestasikan melalui dukungan TNI Angkatan Udara dalam memberikan fasilitas pelatihan pada program Persiapan Keberangkatan (PK) yang diselenggarakan oleh LPDP di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kegiatan ini melahirkan diskursus di ruang publik. Diskursus yang mencerminkan dualisme perspektif dalam melihat fungsionalitas peran dari TNI yang masuk ke dalam ruang birokrasi publik—bahkan proses pendidikan tinggi yang diakomodasi oleh negara.

Selain itu, perspektif lain memandang bahwa pelibatan TNI dalam pembekalan penerima LPDP sebagai bagian dari mengintegrasikan nilai disiplin dan nasionalisme yang mulai terkikis.

Terlebih, beberapa waktu lalu, ada kasus penerima LPDP yang enggan anaknya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Pertanyaan sosiologisnya adalah: apakah pendekatan militeristik relevan dengan tujuan pendidikan tinggi yang menekankan kebebasan berpikir, kreativitas, dan otonomi akademik?

Baca juga: Presensi Palsu ASN

Dari perspektif sosiologi, pertanyaan "rasional atau irasional" tidak berhenti pada efektivitas program, melainkan menyentuh relasi kuasa, ideologi, dan arah pembentukan warga negara.

Rasionalitas Kekuasaan dan Proses Pendisiplinan

LPDP menjadi sarana bagi negara untuk mengelevasi kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa di perguruan tinggi.

Namun, melibatkan TNI untuk melakukan proses pelatihan dan mendisiplinkan dalam ruang pendidikan menjadi suatu realitas yang harus dibaca secara kritis.

Dalam kerangka Michel Foucault, pendidikan bukan sekadar ruang transfer pengetahuan, melainkan arena produksi subjek melalui mekanisme disiplin.

Melibatkan TNI dapat dianalisis sebagai bentuk perluasan disciplinary power, di mana tubuh dan perilaku individu dibentuk agar selaras dengan norma tertentu— patuh, teratur, dan siap tunduk pada otoritas.

Dari sudut ini, kebijakan tersebut memiliki rasionalitasnya sendiri. Negara berkepentingan memastikan bahwa investasi besar melalui LPDP tidak hanya menghasilkan individu cerdas, tetapi juga loyal dan "terkendali".

Dalam logika ini, pelatihan militer menjadi alat untuk membentuk apa yang disebut Foucault sebagai docile bodies—individu yang efisien sekaligus patuh.

Namun, di sinilah letak problemnya. Rasionalitas tersebut cenderung bersifat instrumental, yaitu memandang manusia sebagai objek yang harus dibentuk sesuai tujuan tertentu.

Pendekatan ini berpotensi menggeser fungsi pendidikan dari ruang emansipasi menjadi ruang normalisasi. Alih-alih mendorong daya kritis, pendidikan justru diarahkan untuk memperkuat keseragaman sikap.

Perspektif Antonio Gramsci menambah lapisan kritik. Ia melihat pendidikan sebagai sarana membangun hegemoni—dominasi yang diterima secara sukarela karena dianggap wajar.

Pelatihan oleh TNI bisa menjadi medium internalisasi nilai-nilai tertentu, seperti nasionalisme versi negara dan kepatuhan terhadap struktur hierarkis, tanpa banyak ruang untuk mempertanyakan.

Dengan demikian, pelibatan TNI tampak rasional jika dilihat sebagai strategi negara untuk membentuk konsensus dan stabilitas.

Namun, rasionalitas ini bersifat sepihak: ia lebih mencerminkan kepentingan kekuasaan daripada kebutuhan perkembangan intelektual yang bebas.

Terlebih, penerima LPDP akan menjadi intelektual masa depan yang inovatif dan kreatif. Proses pendisiplinan yang inheren akan aspek kepatuhan dan tertib nilai akan mengambat proses sosial-intelektual bagi penerima LPDP itu sendiri.

Baca juga: Perpres Ojol: Ketika Pidato Mendahului Lembaran Negara?

Jika tujuan utama LPDP adalah melahirkan pemimpin masa depan, maka pendekatan pembekalan perlu ditinjau ulang.

Disiplin dan nasionalisme penting, tetapi seharusnya dibangun melalui dialog kritis, bukan sekadar internalisasi satu arah (asimetris).

Militerisasi dan Batas Ruang Sipil

Secara sosiologis, pendidikan dipahami sebagai ruang yang idealnya otonom dari tekanan kekuasaan tertentu—termasuk militer.

Ketika institusi militer masuk ke dalam pembekalan akademik, muncul pertanyaan tentang batas antara ruang sipil dan ruang komando.

Menggunakan analisis Pierre Bourdieu, pelibatan TNI dapat dilihat sebagai bentuk symbolic power. TNI membawa otoritas simbolik yang kuat dalam masyarakat Indonesia—identik dengan disiplin, pengorbanan, dan nasionalisme.

Ketika otoritas ini masuk ke ruang pendidikan, pendidikan menjadi tidak netral. Otoritas ini berpotensi menentukan nilai apa yang dianggap sah dan penting.

Masalahnya, pendidikan tinggi justru membutuhkan pluralitas dan heterogenitas nilai. Kreativitas dan inovasi lahir dari perbedaan perspektif, bukan keseragaman.

Jika pembekalan terlalu menekankan struktur hierarkis dan kepatuhan, maka ada risiko terbentuknya pola pikir yang kurang kritis terhadap otoritas.

Selain itu, pelibatan militer dalam ruang sipil selalu membawa beban historis. Dalam konteks Indonesia, relasi sipil-militer pernah diwarnai dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan.

Baca juga: Kehendak Bebas ASN

Karena itu, setiap perluasan peran militer ke ranah sipil—termasuk pendidikan—perlu dikaji secara hati-hati agar tidak mengulang pola lama dalam bentuk baru.

Dengan demikian, pelibatan TNI bisa dianggap irasional jika diukur dengan tujuan emansipatoris pendidikan.

Hal ini berpotensi untuk mengaburkan batas antara pembentukan karakter dan penyeragaman cara berpikir yang berimplikasi negatif bagi penerima LPDP itu sendiri.

Oleh karena itu, melibatkan TNI dalam pembekalan LPDP tidak bisa dinilai secara hitam-putih. Ia menjadi rasional dalam kerangka kepentingan negara untuk membangun disiplin dan loyalitas.

Namun, dari perspektif sosiologi kritis, rasionalitas tersebut menyimpan problem yang inheren pada potensi reproduksi kekuasaan, penguatan hegemoni, dan penyempitan ruang kritik.

Tag:  #ketika #masuk #ruang #pembekalan #lpdp