Panglima TNI Temui Menpan RB Bahas Restrukturisasi Jabatan Perwira Tinggi Hingga Tunjangan Kinerja

- Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, di Kantor Kementerian PANRB Jakarta Selatan pada Kamis (11/1/2024).

Agus yang didampingi Kasum TNI, Irjen TNI, Kapus RB, dan pejabat utama Mabes TNI lainnya mendantangi Azwar Anas untuk menindaklanjuti perintah Presiden RI Joko Widodo.

Perintah tersebut terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI agar lebih berdampak.

Reformasi Birokrasi tersebut termasuk restrukturisasi jabatan Perwira Tinggi.

"Peningkatan status Komandan Korp Marinir dari bintang 2 menjadi bintang 3, kemudian RSPAD, Puspomad dari bintang 3 menjadi bintang 2," kata Agus dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Kamis (11/1/2024).

Selain itu, Agus juga menyampaikan usulan kenaikan Tunjangan Kinerja di tubuh TNI dari 70 persen menjadi 80%. 

"Selain efisiensi sistem kinerja, TNI juga akan mempercepat pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat seperti penanganan stunting, membangun Rumah Tidak Layak Huni atau (RTLH). Program ini bakal berpengaruh pada peningkatan kinerja dan tingkat Tunkin yang diberikan Negara," kata dia.

Azwar Anas mengatakan, semua proses tersebut sudah mulai berjalan secara paralel. 

Selain itu, kata dia, nilai Reformasi Birokrasi TNI pun juga telah naik menjadi 72%. 

Oleh karena itu, menurutnya dalam waktu dekat Tunjanga Kinerja TNI bisa naik 80%.

Paralel dengan itu, kata dia, ke depan akan terus dilakukan evaluasi di internal TNI dalam melihat proses bisnis dan kinerja.

Ia juga menekankan, tunjangan itu akan naik dan akan diberikan jika ada perbaikan proses bisnis.

Azwar pun mendorong TNI untuk melakukan belanja di e-katalog milik Pemerintah. 

Dengan belanja di e-katalog yang semakin tinggi, kata dia, maka penilaian RB juga akan semakin meningkat.

"Proses bisnis kemudian ada perbaikan sistem kerja yang ada dalam rangka efisiensi, termasuk tumpang tindih dan ini telah dilakukan. Sehingga, dengan demikian mudah-mudahan tidak lama akan segera kami usulkan terkait dengan proses tunjangan kinerja TNI," kata dia.

TNI AD Usul Restrukturisasi 121 Jabatan Tahun Lalu

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan TNI AD telah mengusulkan efisiensi organisasi terhadap 121 jabatan yang dipimpin oleh Perwira Tinggi (Pati) TNI AD.

Usulan tersebut, kata dia, didasarkan pada evaluasi kinerja organisasi selama ini.

Di sisi lain, kata dia, jajaran TNI AD juga akan memperkuat salah satu fungsi utama Angkatan Darat saat ini yakni pembinaan teritorial.

"Sehingga terkait dengan efisiensi organisasi ini pimpinan TNI Angkatan Darat berpikir bahwa ada beberapa jabatan yang selama ini dipegang Pati bintang 3 diturunkan menjadi Pati bintang 2, termasuk juga (jabatan) Pati bintang 2 mungkin nanti ada yang turun jadi bintang 1," kata Hamim di Mabesad Jakarta pada Kamis (16/2/2023).

"Kemudian jabatan bintang 1 yang selama ini seperti misalkan Wakil Asisten yang selama ini ada tiga, dikurangi jadi satu saja. Dan beberapa jabatan yang lain yang sekarang (diduduki) Pati bintang satu nanti mungkin akan jadi kolonel lagi," sambung Hamim.

Hamim menjelaskan terdapat total 121 jabatan yang diusulkan untuk direorganisasi tersebut.

Sebanyak 66 di antaranya, kata Hamim, rencananya juga akan diarahkan untuk mengisi jabatan di Kodam baru yang juga rencananya akan dibentuk.

"Nah memang secara keseluruhan jumlahnya kurang lebih 121. Dari 121 itu nanti 66 akan diarahkan untuk mengisi jabatan di Kodam yang baru, kalau misalkan nanti usulan pembentukan Kodam yang baru disetujui oleh pemerintah. Kemudian yang lainnya akan menempati jabatan2 struktural," kata Hamim.

Hamim mencontohkan, misalnya jabatan Kepala RSPAD yang saat ini dijabat Pati bintang 3 akan berubah menjadi dipimpin oleh Pati bintang 2.

Namun demikian, kata dia, pejabat yang saat ini menjabat tidak akan diturunkan pangkatnya melainkan menunggu waktu selesainya ia menjabat di jabatan tersebut.

"Ada pertanyaan juga kemarin, contoh Kepala RSPAD sekarang bintang 3, terus apakah nanti pangkatnya diturunkan jadi bintang 2? Tidak begitu," kata dia.

"Artinya dibiarkan ini sampai beliau selesai, kemudian untuk pejabat barunya nanti kalau memang ini disetujui maka pejabat berikutnya bintang 2," sambung dia.

Ia mengatakan usulan tersebut saat ini masih dalam proses.

Reorganisasi tersebut, kata dia, bukanlah sesuatu yang sederhana.

"Kami kan nanti mengusulkan ke Mabes TNI, Mabes TNI nanti menindaklanjuti ke Kemhan, Kemudian nanti tentu ada pertimbangan di Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, tentu nanti masih akan digodok pemerintah," kata Hamim.

"Jadi ini pasti proses yang akan memerlukan waktu untuk merealisasikannya," sambung dia.

Diketahui, TNI AD juga tengah mengusulkan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi di Indonesia.

Saat ini, diketahui hanya ada 15 Kodam yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia.

Efisiensi Hingga Hambatan Psikologis

Dalam kesempata lain, Hamim juga menjelaskan sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan usulan reorganisasi 121 jabatan Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD).

Aspek pertama, kata dia, adalah efisiensi.

Berdasarkan evaluasi dari kinerja organisasi, kata dia, jumlah Pati yang begitu banyak di beberapa satuan dianggap tidak efisien.

Sehingga, kata dia, diusulkan untuk dikurangi dan ada jabatan yang gradenya (tingkat kepangkatan pejabatnya) diturunkan.

Hal tersebut disampaikannya ketika berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dan jajaran di Kantor Tribun Network Jakarta Pusat pada Selasa (21/3/2023).

"Banyak pertimbangan yang melatarbelakangi itu. Efisiensi kinerja organisasi yang pertama," kata Hamim.

Aspek kedua, kata dia, adalah terkait pembinaan.

Ia mencotohkan terjadi semacam kesenjangan dalam pembinaan.

Dalam hal ini ia mencontohkan Kepala RSPAD Gatot Soebroto yang merupakan bagian dari Korps Kesehatan dijabat Pati bintang tiga atau Letjen.

Sementara itu, pembina Korps Kesehatan di TNI AD adalah Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad) yang dipimpin Pati bintang dua atau Mayjen.

"Termasuk contoh ini, Puspomad. Supervisinya di Angkatan Darat adalah Aspers (Asisten Personel). Aspers bintang dua, Danpuspomad bintang tiga. Sehingga terjadi hal agak ada hambatan psikologis. Sehingga ini jadi pertimbangan," kata Hamim.

Hamim mengatakan usulan dari Angkatan Darat tersebut akan diajukan kepada Mabes TNI.

Mabes TNI, kata dia, kemudian akan mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan.

Di level pemerintahan, lanjut dia, Kementerian Pertahanan akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB.

"Setelah semua oke, disetujui semua pihak, maka nanti akan ada muncul, karena dulu penambahan jumlah Pati ini melalui Perpres, maka nanti akan ada revisi Perpres juga untuk pengurangan," kata Hamim.

Tag:  #panglima #temui #menpan #bahas #restrukturisasi #jabatan #perwira #tinggi #hingga #tunjangan #kinerja