Ancang-ancang Parpol Jelang 2029, Terlalu Dini atau Strategi?

Pemilihan Umum (Pemiliu) 2029 masih tiga tahun lagi tetapi sejumlah partai politik sepertinnya sudah memasang ancang-ancang untuk menghadapi kontestasi lima tahunan itu.

Sebut saja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sejak jauh hari bertekad untuk tidak lagi sekadar menjadi partai yang bertahan, melainkan siap mengambil peran lebih besar.

Tidak tanggung-tanggung, PKB menargetkan agar ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dapat menjadi presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2029 mendatang.

Baca juga: PKB Tak Lagi Mode Bertahan, Targetkan Cak Imin Jadi Presiden di Tahun 2029

“Kita sebagai partai bukan hanya sekadar akan bertahan, tetapi ke depan juga bisa akan terus lebih besar, bisa terus mencapai target-target yang menjadi tujuan besar kita, termasuk menjadikan Gus Muhaimin sebagai presiden atau wakil presiden 2029 yang akan datang,” ujar Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan dalam acara Halal Bihalal dan Penghargaan Kaderisasi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Untuk mencapai target tersebut, Hanif menekankan pentingnya memastikan proses kaderisasi berjalan optimal di tengah kontestasi politik yang semakin kompetitif dan pragmatis.

“PKB harus memastikan bahwa kader-kader kita di semua tempat itu unggul, kompeten, dan memiliki keberpihakan yang jelas kepada masyarakat,” kata Hanif.

Ia juga menilai pertarungan politik ke depan tidak hanya ditentukan oleh popularitas maupun logistik, tetapi juga kesiapan memimpin.

Baca juga: Zulhas Sebut PAN-Gerindra Koalisi Sepanjang Masa, Dasco Harap Langgeng

“Ke depan, saya melihat bahwa pertarungan politik bukan semata soal popularitas, bukan semata soal logistik belaka, tetapi juga soal siapa yang paling siap untuk memimpin,” imbuh Hanif.

Setali tiga uang dengan Cak Imin, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menuai dukungan dari internal partainya untuk berlaga pada Pemilihan Presiden 2029.

Hanya saja, Zulhas hanya dijagokan untuk mengisi posisi calon wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto yang diprediksi akan maju sebagai calon petahana.

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menilai pasangan Prabowo-Zulhas berpotensi memperkuat mesin partai dan elektoral PAN menuju 2029.

Ia juga menyebut dengan dihapuskannya presidential threshold, peluang partai untuk mengusung kader semakin terbuka.

Meski demikian, Eddy menegaskan sikap resmi PAN masih menunggu dinamika politik, namun dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2029 disebut sudah final.

PSI genjot struktur

Sementara PKB dan PAN berbicara soal kemungkinan ketua umumnya bertarung di pilpres, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini fokus menggenjot penguatan struktur hingga tingkat bawah.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyebutkan, struktur organisasi partainya menunjukkan perkembangan signifikan.

Ia mengungkapkan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kecamatan telah mencapai 74 persen atau 5.372 unit di seluruh Indonesia.

Baca juga: Deretan Eks Kader Partai yang Kini Gabung PSI, Terbanyak dari Nasdem

“Buat saya ini adalah suatu pencapaian yang sangat sangat sangat baik,” kata Kaesang.

Ke depan, PSI menargetkan pembentukan struktur hingga tingkat desa atau Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) sebanyak 84.014 unit.

“Target kita kalau bisa akhir tahun ini sudah selesai semua sampai tingkat desa, supaya nanti di 2029 kita sudah siap perang saja,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kesiapan menghadapi verifikasi partai pada 2027 sebelum Pemilu 2029.

“Tapi sebelum nanti kita siap perang di 2029, 2027 kita siap dulu untuk verifikasi,” imbuhnya

Langkah partai-partai di atas memunculkan pertanyaan apakah strategi tersebut merupakan kalkulasi politik yang wajar atau justru terlalu dini di tengah ekspektasi publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

Baca juga: Misteri Kader Partai Lain dan Tokoh Nasional yang Akan Gabung PSI

Terlalu dini?

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai manuver tersebut sah secara politik, tetapi menyisakan pertanyaan dari sisi etika.

“Secara etika, memang terlalu dini karena harapan kita sebagai rakyat, partai politik terutama sekarang yang tergabung dalam pemerintahan memaksimalkan dulu kinerjanya sebagai menteri atau pejabat lainnya membantu Presiden Prabowo dalam mensukseskan program dan visi-misinya,” kata Iwan kepada Kompas.com, Senin (14/4/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa publik memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap partai politik, terutama yang saat ini berada dalam lingkar kekuasaan.

Menurut Iwan, penilaian publik pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja nyata para kader partai di pemerintahan, bukan sekadar manuver politik jangka panjang.

“Saya rasa, rakyat memiliki penilaian tersendiri ketika parpol tertentu misalnya sebagai menko atau menteri bekerja tanpa lelah dan mencetak banyak prestasi,” ujar dia.

Pandangan berbeda disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.

Baca juga: Siap “Perang” di 2029, Kaesang Targetkan Struktur PSI Tuntas sampai Desa

Ia melihat langkah partai-partai tersebut justru sebagai strategi yang rasional dalam kontestasi politik modern.

“Justru sejak dini mulai dikampanyekan sehingga waktu sosialisasi dan kampanye publiknya panjang,” kata Adi.

Ia menilai, panjangnya waktu sosialisasi memberi keuntungan tersendiri bagi kandidat maupun partai untuk membangun popularitas dan elektabilitas sejak awal.

Adi menegaskan bahwa saat ini belum ada regulasi yang secara tegas membatasi aktivitas sosialisasi politik menjelang pemilu.

“Dan saat ini belum ada aturan apapun yang bisa membatasi ruang gerak calon untuk kampanye dan sosialisasi. Berbeda jika dekat pemilu, ada rambu-rambu aturan yang mesti ditaati,” ujar dia.

Tag:  #ancang #ancang #parpol #jelang #2029 #terlalu #dini #atau #strategi