Menpar Disindir Lagi karena Jawab Pertanyaan Anggota DPR Lewat Medsos
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyindir Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang menjawab sejumlah pertanyaan anggota DPR melalui media sosial, bukan dalam forum rapat kerja di DPR.
Sindiran itu disampaikan Saleh saat memimpin rapat kerja lanjutan Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terkait evaluasi kinerja program 2025 dan pendalaman program kerja 2026 di Gedung DPR RI, Rabu (4/2/2026).
Saleh menilai, masih banyak pertanyaan anggota dewan pada rapat sebelumnya yang belum dijawab secara langsung oleh Menteri Pariwisata dalam forum resmi DPR.
Baca juga: Bantah Disemprot DPR, Menpar Widiyanti: Kami Baik-baik Saja
“Kalau kita mau melanjutkan yang pertama yang 2025 karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab walaupun sudah dicicil melalui media sosial, saya lihat. Ya kan, ada yang dicicil lewat media sosial padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di media sosial,” kata Saleh.
Menurut Saleh, rapat kerja DPR seharusnya menjadi ruang utama bagi kementerian untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan kebijakan, termasuk membuka ruang perdebatan dengan anggota dewan.
“Karena di sini boleh berdebat, ya kan. Tapi sudah baguslah saya lihat, wah semangat Ibu kita ya kan. Enggak apa-apa, nanti soal itu boleh diperdebatkan juga kalau masih mau ya,” ujar dia.
Baca juga: Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menpar yang Kena Semprot DPR Usai Pamer Penghargaan
Saleh lantas menawarkan waktu bagi Widiyanti untuk menuntaskan jawaban atas evaluasi kinerja tahun 2025 sebelum pembahasan dilanjutkan ke program kerja 2026.
“Karena itu saya tawarkan untuk menjawab yang kemarin itu bisa kita kasih waktu Bu Menteri sekitar 20 sampai 30 menit. Cukup enggak? Yang kemarin Ibu, evaluasi Bu tahun 2025,” kata Saleh.
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menyatakan setuju dengan skema yang ditawarkan pimpinan rapat.
Namun, ia mengingatkan agar pembahasan evaluasi kinerja 2025 bisa berlangsung lebih panjang.
“Karena kemarin saya ingat yang 2025 itu banyak sekali pertanyaan dan pendalaman,” ujar Putra.
Menanggapi hal tersebut, Saleh menyatakan setuju dan menegaskan bahwa pembatasan waktu tidak bersifat kaku, tetapi akan disesuaikan dengan kebutuhan pendalaman materi.
“Jadi waktunya tidak mesti 20-30 menit, tapi kalau sudah dianggap cukup menjawab, tidak ada lagi yang mendalami, cukup, nanti masuk ke 2026. Gitu ya?” kata Saleh.
Baca juga: Widiyanti Bantah Isu Mandi Air Galon: Mungkin Ada yang Ingin Jadi Menpar
Menpar dikritik di rapat DPR
Diberitakan sebelumnya, Komisi VII DPR RI dan Kementerian Pariwisata menggelar rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1/2026), untuk membahas capaian sektor pariwisata sepanjang 2025 sekaligus rencana kerja kementerian tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memaparkan capaian Kemenpar yang disebut berhasil meraih 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional sepanjang 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 66 penghargaan.
Namun, paparan tersebut justru menuai kritik dari Saleh Daulay yang mempertanyakan manfaat konkret deretan penghargaan tersebut.
Baca juga: Banyak Penghargaan, Ketua Komisi DPR Semprot Menpar: Apa Manfaatnya Buat Rakyat?
“Tapi, rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu per satu, jenisnya apa saja, penghargaan ini dan dampaknya untuk rakyat Indonesia,” kata Saleh.
Beberapa hari setelah rapat, Widiyanti mengunggah video klarifikasi di akun Instagram pribadinya @widi.wardhana berjudul Saya Tidak “Disemprot” Ketua Komisi VII di DPR! Dalam unggahan tersebut, Widiyanti juga menjelaskan kembali data capaian kinerja dan program kementeriannya.
Tak hanya itu, Widiyanti juga mengunggah beberapa konten terkait isu pembahasan di dalam rapat, termasuk yang berjudul Apa Manfaat Penghargaan Internasional Bagi Pariwisata Indonesia?
Tag: #menpar #disindir #lagi #karena #jawab #pertanyaan #anggota #lewat #medsos