Indonesia Belum Bahas Iuran 1 Miliar Dolar AS Usai Masuk Dewan Perdamaian Bentukan Trump

Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia belum membahas kewajiban membayar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 16,9 triliun untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut,” kata Juru Bicara (Jubir) II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, dalam jumpa pers virtual, Kamis (22/1/2026).

Namun, dalam konteks ini, Nabyl menekankan bahwa keanggotaan di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) ini tidak mengharuskan untuk membayar demi mendapatkan kursi.

“Namun keanggotaan itu tidak mengharuskan pembayaran, terutama apabila tidak untuk yang permanen,” kata dia.

Nabyl juga mengungkapkan alasan Indonesia bergabung ke BoP.

Ia meyebutkan, keanggotaan Indonesia di dalam BOP bertujuanuntuk mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil.

Dengan bergabung ke BoP, Indonesia juga dapat memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza.

“Dan kita melihat juga bahwa Board of Peace ini adalah sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil,” ujar Nabyl.

Indonesia gabung Dewan Perdamaian

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) lewat media sosial X mengumumkan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Trump.

Kemlu mengatakan, Indonesia dan negara-negara Kawasan Timur Tengah lainnya menyambut baik undangan Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut.

"Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," tulis Kemenlu dalam unggahan media sosial X, Kamis pagi.

Setelahnya, Indonesia dan negara lainnya akan menandatangani dokumen bergabung dengan Dewan Perdamaian, sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan masing-masing negara.

Para menteri negara tersebut juga menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump.

Selain itu, para menteri juga menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana dimuat dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Dewan Perdamaian

Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menginisiasi pembentukan Dewan Perdamaian, organisasi internasional yang bertujuan menyelesaikan berbagai konflik global.

Meski awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, piagam tersebut menunjukkan bahwa peran Dewan Perdamaian tidak terbatas hanya pada wilayah Palestina, melainkan mencakup daerah-daerah lain yang terdampak konflik.

Dewan eksekutif organisasi ini akan dipimpin oleh Trump dengan beranggotakan tujuh tokoh penting, yakni mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner.

Kemudian, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Kelompok Bank Dunia Ajay Banga, dan Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Tag:  #indonesia #belum #bahas #iuran #miliar #dolar #usai #masuk #dewan #perdamaian #bentukan #trump