KPK OTT Bupati Pati dan Wali Kota Madiun Jadi Peringatan Bagi Kepala Daerah Lain

- Anggota Komisi II DPR Muhammad Toha mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya.

Tegasnya, para kepala daerah seharusnya fokus bekerja untuk masyarakat, bukan justru memperkaya diri dengan jabatannya.

"Kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan mencari celah untuk korupsi," ujar Toha lewat keterangannya, Selasa (20/1/2026).

Di samping itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap para kepala daerah.

Menurutnya, OTT terhadap dua kepala daerah sekaligus merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan.

"Ini adalah tamparan keras bagi jalannya otonomi daerah. Kami di Komisi II sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum," ujar Toha.

"Jangan pernah jadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri melalui fee proyek ataupun jual beli jabatan," sambungnya menegaskan.

KPK OTT Bupati Pati dan Wali Kota Madiun

Pada Senin (19/1/2026), KPK melakukan OTT terhadap dua kepala daerah. Pertama adalah Wali Kota Madiun Maidi yang terkait kasus uang jatah atau fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Madiun.

"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Kedua adalah Bupati Pati Sudewo yang terjerat OTT terkait pengisian jabatan.

"Terkait pengisian jabatan kaur (kepala urusan), kasi (kepala seksi), ataupun sekdes (sekretaris desa),” kata Budi.

Kendati demikian, Budi belum menjelaskan lebih rinci mengenai kasus maupun jumlah orang yang diamankan dalam OTT tersebut.

Tag:  #bupati #pati #wali #kota #madiun #jadi #peringatan #bagi #kepala #daerah #lain