Pakar Ungkap Peran Penting Presiden Dewan HAM PBB, Posisi yang Disandang Indonesia

Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mengungkap tugas Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kini diemban Indonesia.

Menurut Ani, Presiden Dewan HAM memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di berbagai negara, seperti Venezuela, Ukraina, dan Palestina.

“Dia pasti harus bertindak gitu ya, bertindak menggunakan institusi internasional untuk bikin resolusi supaya resolusi itu, secara politik nih, enggak bisa dibenarkan. ‘Lo yang terkena resolusi, lo tuh harus memperbaiki,” kata Ani saat ditemui di Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).

“Kalau enggak (memperbaiki), lo akan di apa namanya kalau secara internasional tuh, dianggap negara barbar, enggak diajak main, diisolasi gitu loh kan. Ngeri kan negara kalau kayak gitu. Itu kalau kasus-kasus gede,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, Presiden Dewan HAM juga memiliki kewenangan mengirim pelapor khusus ke suatu negara untuk menyelidiki kebenaran laporan.

“Nah dia (Dewan HAM PBB) akan bilang, 'saya mau kirim pelapor khusus Papua ke Indonesia', gitu kan,” kata Ani.

Ani menilai, pengiriman pelapor khusus merupakan pesan politik yang kuat.

Namun, keputusan untuk menerima atau menolak tetap berada di tangan negara yang bersangkutan karena berkaitan dengan kedaulatan nasional.

“Kalau negara yang mau dianggap dirinya beradab, civilized, dia mau berada di dalam kubu negara-negara elite di dalam konteks demokrasi dan HAM, dia akan peduli, dia akan ikuti (pesan tersebut),” ucap Ani.

Ani menegaskan, posisi Presiden Dewan HAM sejatinya memiliki kekuatan politik yang signifikan.

Oleh karena itu, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM dinilai sebagai capaian penting, mengingat rekam jejak HAM Indonesia pada masa lalu, terutama pada era Orde Baru.

Ia mengingatkan bahwa kasus Timor Timur, termasuk peristiwa Santa Cruz, sempat menempatkan Indonesia sebagai negara paria di mata internasional.

Cap sebagai pelanggar HAM saat itu berdampak luas, mulai dari sanksi ekonomi, pembatasan kerja sama pertahanan, hingga terhentinya hubungan dagang, investasi, dan beasiswa internasional.

Menurut Ani, perubahan posisi Indonesia dari negara yang terisolasi menjadi Presiden Dewan HAM menunjukkan adanya kemajuan.

Namun, ia meragukan kemampuan Indonesia untuk mengeksekusi peran tersebut secara optimal.

“Tapi kita bisa enggak tuh mengeksekusi? Untuk bisa mengeksekusi itu kan seharusnya kondisi domestik kita kan harus bagus. Lo mau tunjuk orang (negara sebagai pelanggar HAM), demokratik, diri lo sendiri demokratik apa enggak? Gitu,” kata Ani.

“Nah kita ini kan hari ini kan, domestiknya kan banyak masalah, iya enggak sih? Jadi saya enggak melihat... agak susah tuh capaiannya menurut saya kerjanya akan susah nanti jadi Presiden Dewan HAM,” ujar dia.

Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB

Indonesia resmi menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, pada Kamis (8/1/2026).

Penetapan ini bersamaan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama pada tahun 2026 di Jenewa.

“Proses penetapan tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam siaran pers, Kamis pekan lalu.

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Dalam kapasitas sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin semua sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara obyektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, obyektif, dan transparan.

Dia mengatakan, Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif semua pemangku kepentingan.

Tag:  #pakar #ungkap #peran #penting #presiden #dewan #posisi #yang #disandang #indonesia