Demo di Iran Tewaskan 544 Orang, Kemenlu Diminta Pastikan Keselamatan WNI

Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Iran seiring terjadinya demo anti-pemerintah yang menewaskan 544 orang.

"Situasi yang terjadi di Iran tentu menjadi perhatian serius kita semua, khususnya terkait keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana," ujar Dave kepada wartawan, Senin (12/1/2026).

Dave mengatakan, perlindungan WNI di luar negeri merupakan mandat konstitusional yang harus dijalankan secara optimal oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenlu.

Dalam kondisi yang penuh gejolak seperti sekarang, Dave menyerukan agar Kemenlu segera melakukan langkah-langkah antisipatif dan koordinatif.

"KBRI di Teheran perlu aktif melakukan pemantauan situasi secara real-time serta membuka saluran komunikasi darurat bagi seluruh WNI. Inventarisasi jumlah dan lokasi WNI perlu segera dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko secara cepat," tutur dia.

Menurut Dave, apabila eskalasi semakin meningkat, opsi evakuasi terukur juga harus dipersiapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan prosedur diplomatik yang berlaku.

Ia turut menekankan pentingnya sosialisasi mitigasi keamanan kepada WNI, seperti imbauan untuk menghindari titik-titik keramaian, menjaga dokumen perjalanan tetap aman, serta selalu berkoordinasi dengan KBRI.

"Langkah-langkah ini bukan hanya bentuk tanggung jawab negara, tetapi juga wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi setiap warga negara Indonesia di manapun mereka berada," kata politikus Partai Golkar itu.

"Komisi I DPR akan terus mengawasi dan mendorong agar Kemlu serta KBRI menjalankan tugasnya secara sigap, terukur, dan penuh tanggung jawab. Keselamatan WNI adalah prioritas utama, dan negara harus senantiasa hadir dalam menghadapi dinamika keamanan internasional yang berpotensi mengancam mereka," ujar dia.

Penyebab demo Iran

Diketahui, ribuan warga Iran kembali turun ke jalan di sejumlah kota, termasuk Ibu Kota Teheran, menyuarakan kemarahan terhadap rezim dan menyerukan diakhirinya republik berbasis teokrasi.

Aksi protes yang semula dipicu krisis ekonomi kini berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas, termasuk sejumlah seruan agar sistem monarki dikembalikan.

Warga dari berbagai kalangan—muda dan tua, kaya, dan miskin—terlibat dalam aksi protes yang semakin membesar sejak akhir Desember 2025.

Seorang perempuan muda di Teheran mengaku mengikuti aksi unjuk rasa karena merasa mimpinya telah dirampas.

"Mimpiku sudah dicuri. Aku ingin rezim ini tahu bahwa kami masih memiliki suara untuk berteriak, kepalan tangan untuk meninju wajah mereka,” ujarnya kepada BBC, dikutip pada Jumat (9/1/2026).

Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya.

Mereka merasa hidup dalam ketidakpastian dan kehilangan arah.

“Kami hidup dalam ketidakpastian. Saya merasa seperti tergantung di langit tanpa sayap untuk bermigrasi, atau harapan untuk mengejar tujuan saya di sini. Hidup di sini menjadi tak tertahankan,” kata seorang demonstran lainnya.

Gelombang aksi demo Iran kali ini diawali dengan mogok massal para pedagang di pasar besar Teheran pada 28 Desember 2025.

Aksi tersebut terjadi setelah nilai mata uang Iran anjlok tajam, memicu krisis legitimasi baru bagi pemerintah.

Tak berselang lama, protes meluas ke berbagai universitas.

Pemerintah langsung memerintahkan penutupan kampus-kampus, yang diklaim dilakukan karena cuaca dingin.

Namun, percikan unjuk rasa telanjur menyulut api protes yang menjalar ke berbagai kota besar dan kecil di Iran, terutama di wilayah barat.

Situasi diperparah dengan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang kian membesar.

Isu-isu yang diangkat mencakup keterbatasan kebebasan berpolitik, korupsi, hingga kondisi ekonomi yang memburuk akibat inflasi tinggi.

Tag:  #demo #iran #tewaskan #orang #kemenlu #diminta #pastikan #keselamatan