Legislator Sebut Ada Kerusakan Ekologis Kronis yang Struktural di Balik Longsor-Banjir Sumatera

- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Hadi menilai, penyebab bencana hidrometeorologi di tiga provinsi Pulau Sumatera bukan hanya faktor alam semata.

"Penyebab banjir dan longsor ini sebenarnya juga bukan semata-mata oleh faktor alam," kata Abdul di rapat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Abdul menduga, ada faktor kerusakan lingkungan ekologis yang kronis dan struktural sehingga bencana tersebut terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Menurut dia, ada informasi dari pegiat lingkungan yang mencatat soal kerusakan hutan di tiga provinsi itu.

"Beberapa rekan-rekan dari organisasi seperti Walhi itu juga memberikan catatan bahwa ada kerusakan ekologis yang kronis, yang bersifat struktural, akibat hilangnya pengaman hutan secara permanen baik itu mungkin sengaja ataupun tidak disengaja akibat pembangunan dan pembukaan hutan, ini menjadi catatan kita dalam pemantauan kondisi yang ada," paparnya.

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong pemerintah agar situasi bencana di Sumatera diberikan status darurat bencana nasional.

Status ini dinilai perlu karena dampak dan korban bencana begitu luas, infrastruktur dan perekonomian lumpuh total, kemudian ada pemangkasan APBD di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

"Kami mendesak kepada pemerintah agar segera menetapkan status bencana ini menjadi tanggap darurat bencana alam nasional, guna untuk membuka ruang mobilisasi penuh dari BNPB, TNI, Polri, Basarnas, dan seluruh kementerian/lembaga terkait, serta mempermudah penggunaan anggaran darurat secara cepat dan tepat sasaran," kata dia.

Kedua, Abdul Hadi mendorong kementerian terkait untuk memprioritaskan pemulihan dan rekonstruksi infrastruktur strategis jalan nasional, jembatan, tanggul, sistem drainase, dan jaringan air bersih.

Ketiga, PKS juga meminta Basarnas dan BNPB memperkuat operasi tanggap daruratnya.

"Terutama pada pencarian orang hilang, evakuasi warga, serta distribusi logistik dan layanan kesehatan dengan fokus pada kelompok-kelompok rentan," imbuh dia.

Ia juga mendesak penguatan sistem peringatan dini oleh BMKG melalui penerapan impact-based forecast yang lebih informatif, terintegrasi dengan pemerintah daerah.

Diharapkan penguatan sistem BMKG bisa sampai ke tingkat desa dan disebarkan secara tepat waktu melalui seluruh kanal komunikasi publik.

"Kami juga meminta, menuntut dilaksanakannya evaluasi nasional terhadap seluruh izin-izin pertambangan, perkebunan, dan aktivitas ekstratif yang berada di kawasan hulu sungai hingga wilayah rentan bencana, disertai penegakan hukum yang tegas, pencabutan izin, dan pemulihan ekosistem secara sistematis," ujar dia.

Tag:  #legislator #sebut #kerusakan #ekologis #kronis #yang #struktural #balik #longsor #banjir #sumatera