Puan Ungkap Pembahasan Revisi UU Desa Dilanjutkan Usai Pemilu

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa parlemen telah sepakat akan melanjutkan pembahasan revisi UU Desa usai pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024.

Ada pun hal tersebut juga dibahas dalam rapat paripurna DPR terakhir.

Hal itu disampaikan Puan saat menerima aspirasi dari sejumlah kepala desa (Kades) yang menanyakan kelanjutan pembahasan revisi UU Desa, saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Klaten, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

"Saat Rapat Paripurna, kita sudah sepakat, kan ini situasinya sedang Pemilu, jadi kita akan lanjutkan sampai selesai Pemilu nanti yang ini tinggal dua minggu lagi," ungkap Puan.

Bukan tanpa alasan DPR memutuskan melanjutkan pembahasan revisi UU Desa sampai setelah Pemilu 2024. 

Menurut Puan hal tersebut dilakukan menghindari conflict of interest yang akan membuat kepala desa ikut terpolitisasi. 

“Kami di DPR nggak mau ada tarik menarik, kami mau dari kepala desa itu adalah aspirasi Indonesia. Saya sebagai Ketua DPR, nggak mau kepala desa ditarik ke sana, ke sini. Intinya kepala desa untuk kesejahteraan desa,” ujar Puan.

“Hal ini juga dapat bermanfaat bukan hanya untuk kepala desanya saja, tapi juga untuk warga desanya, dan desanya itu sendiri,” lanjut Puan.

Puan menambahkan, DPR juga mempertimbangkan netralitas kades sehingga memutuskan lebih baik revisi UU Desa dibahas ketika situasi politik sudah tidak lagi memanas. 

Apalagi, kata Puan, Indonesia memiliki ribuan desa yang semuanya harus difasilitasi.

“Dan nggak semua warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau. Jadi harus diingat, kepentingannya untuk kepentingan Indonesia,” ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan memastikan semua aspirasi dari seluruh elemen bangsa akan difasilitasi oleh DPR. 

Meski begitu, Puan mengingatkan bahwa pembahasan undang-undang juga membutuhkan komitmen bersama dari Pemerintah.

Puan meminta para kades untuk bersabar dan mengajak agar turut serta menyukseskan Pemilu 2024. 

Menurutnya bukan berarti revisi UU Desa tidak penting, namun diperlukan kondusivitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas.

“Kita semua punya tanggung jawab bagaimana menyukseskan Pemilu. Saya punya tanggung jawab, bapak punya tanggung jawab di desa. Jadi mari kita sama-sama agar bagaimana Pemilu bisa berjalan damai,” ujar Puan.

“Jangan sampai Indonesia pecah hanya karena satu kepentingan. Ini tentang bagaimana Indonesia 5 tahun ke depan. Semua penting, tapi ini menjadi sangat penting karena menyangkut nasib 270 juta orang. Pemimpin seperti apa yang kita harapkan untuk Indonesia ke depan,” lanjut Puan.

Puan juga berharap para kades yang hadir menyampaikan informasi darinya kepada kades-kades yang lain.

“Aspirasi bapak-bapak pasti akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. InsyaAllah kita nggak cuma ngomong-ngomong aja,” pungkas Puan.

Tag:  #puan #ungkap #pembahasan #revisi #desa #dilanjutkan #usai #pemilu