6 Juta Warga Indonesia Terancam Alami Kesenjangan Digital pada 2030

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan, sekitar 3 hingga 6 juta masyarakat Indonesia diperkirakan akan menghadapi kesenjangan digital pada tahun 2030.

“Ekonomi digital kita telah mencapai lebih dari 90 miliar dollar AS per tahun 2024, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara,” kata Pratikno secara virtual di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (11/6/2025).

“Namun, data menunjukkan kesenjangan digital yang signifikan, berpotensi mencapai hingga 6 juta orang pada 2030. Ini kondisi yang sangat paradoks,” ujar dia melanjutkan.

Pratikno mengatakan, kesenjangan itu dapat terjadi jika tak ada langkah serius dalam rangka menghadapi disrupsi digital, terutama di tengah gempuran artificial intelligence (AI).

Meski adopsi teknologi di Indonesia tergolong tinggi, ketimpangan dalam keterampilan digital masih menjadi tantangan besar yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menyusun lima strategi utama transformasi SDM digital, di antaranya, transformasi sistem pendidikan digital, dengan mengintegrasikan keterampilan digital sebagai kompetensi inti di seluruh jenjang pendidikan.

Lalu, pembangunan platform nasional pengembangan talenta digital, yang akan menjadi tulang punggung ekosistem pembelajaran digital di Indonesia.

Pemerintah juga melakukan penguatan ekosistem inovasi dan kewirausahaan digital, guna melahirkan generasi wirausaha digital yang tangguh.

Selain itu, pemerintah juga melakukan kolaborasi strategis tripartit, untuk menyinergikan peran pemerintah, industri, dan akademisi.

Selanjutnya, penguatan tata kelola dan keberlanjutan program, untuk menjamin keberlangsungan strategi transformasi dalam jangka panjang.

“Pemerintah akan berperan sebagai regulator yang menciptakan lingkungan yang kondusif, fasilitator yang mempertemukan berbagai stakeholders, dan juga investor strategis yang menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan,” kata dia.

Pratikno juga menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan, menyatakan bahwa era digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan respons cepat terhadap perkembangan teknologi.

Dia bilang, pemerintah akan berperan sebagai regulator, fasilitator, dan investor strategis dalam menciptakan lingkungan digital yang kondusif, di mana setiap kementerian dan lembaga memiliki peran penting.

“Kementerian Pendidikan memimpin reformasi kurikulum digital, Kominfo membangun infrastruktur, dan Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi reskilling dan upskilling,” ujar mantan rektor Universitas Gadjah Mada itu.

Pratikno juga mengajak industri dan dunia usaha untuk melihat strategi ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bisnis.

Menurut dia, memiliki peran krusial sebagai penyedia kebutuhan pasar yang akurat, mitra implementasi yang aktif, dan banyak talenta yang bertanggung jawab.

“Kita memerlukan input yang tepat dari industri tentang kebutuhan skill dan kompetensi yang diperlukan dalam transformasi digital yang berubah sangat cepat,” kata Pratikno.

“Hanya industri yang berada di garis depan yang dapat memberikan panduan yang akurat tentang arah pengembangan SDM digital,” ujar dia.

Tag:  #juta #warga #indonesia #terancam #alami #kesenjangan #digital #pada #2030