Rilis 5 Bantuan Tanpa Diskon Tarif Listrik, Istana: Itu Keputusan Pemerintah

- Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, perilisan lima bantuan yang dikumpulkan dalam satu paket stimulus tanpa diskon tarif listrik sudah merupakan keputusan pemerintah.

Lima bantuan tersebut meliputi bantuan subsidi upah (BSU), diskon transportasi, diskon tarif tol, penambahan bantuan sosial, hingga diskon iuran JKK.

Bantuan dirilis pada Senin (2/6/2025), setelah para menteri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin sampaikan kepada teman-teman di sini, bahwa kemarin itu keputusan pemerintah. Ada banyak menteri kemarin itu, habis rapat terbatas dengan presiden, itu keputusan pemerintah," kata Hasan, di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Hasan berharap, penyebaran lima stimulus itu bisa lebih merata, begitu pun meningkatkan daya beli masyarakat.

"Dan perputaran ekonominya diharapkan jauh lebih terasa," tutur dia.

Terkait diskon transportasi misalnya, ia berharap mampu meningkatkan pembelian saat musim libur sekolah.

Secara total, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk diskon transportasi mencapai Rp 940 miliar yang bisa dinikmati oleh sekitar 10 juta orang.

"Kalau orang berpergian, dengan menggunakan dan memanfaatkan diskon ini, kan perekonomian akan bergerak. Tempat wisata bergerak. Jual-beli terjadi. Jasa-jasa juga ada kliennya. Hotel ada kliennya," ujar dia.

Begitu pula dengan subsidi upah sebesar Rp 300.000 untuk pekerja dan guru honorer dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Setidaknya ada 17,3 juta pekerja yang berpotensi mendapat bantuan ini karena gajinya di bawah Rp 3,5 juta.

Begitu pun untuk 565.000 guru honorer di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

"Orang bisa daya belinya, jadi konsumsi bisa terdorong. Jadi, 5 stimulus ini dirancang oleh pemerintah untuk hasilnya lebih baik, untuk mendongkrak perekonomian kita. Dan total stimulus yang diberikan oleh pemerintah kan tidak main-main jumlahnya, totalnya sejumlah Rp 24,44 triliun," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah batal memberikan diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pembatalan ini disebabkan lantaran penganggarannya jauh lebih lambat dari yang diperkirakan.

Pembatalan pemberian diskon tarif listrik sudah disepakati dalam rapat para menteri.

Hal ini diungkapkan Sri Mulyani usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan (diskon ini) tak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani, Senin.

Tag:  #rilis #bantuan #tanpa #diskon #tarif #listrik #istana #keputusan #pemerintah