Komisi X DPR Minta Ada Transparansi Terkait Penulisan Ulang Sejarah

- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong agar proses penulisan ulang sejarah dilakukan secara transparan.

Lalu meminta proses tersebut harus melibatkan para ahli dan bersifat objektif.

"Penyusunan sejarah harus dilakukan secara transparan, melibatkan para ahli yang kredibel, serta mempertimbangkan berbagai perspektif agar hasilnya objektif dan mencerminkan kebenaran sejarah secara utuh," kata Lalu, saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).

Menurut Lalu, perihal penulisan ulang sejarah juga sudah dibahas dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR bersama Kementerian Kebudayaan pada 23 April lalu.

Dalam raker tersebut, Komisi X juga menyoroti soal poin keterbukaan.

"Komisi X menegaskan pentingnya keterbukaan dari pihak kementerian dalam proses penyusunan ulang narasi sejarah," ujar dia.

Ia menilai, penulisan ulang sejarah memang perlu dilakukan untuk menghadirkan narasi yang lebih adil, lengkap, dan objektif.

Namun, ia menekankan bahwa proses penulisan ulang sejarah harus melibatkan sejarawan secara akademik dan terbuka.

Dia berharap, penulisan ulang sejarah ini bisa memperbaiki distorsi sejarah dan memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan.

"Bisa saja selama ini, sejarah nasional banyak ditulis dari sudut pandang penguasa atau ideologi tertentu, sehingga seringkali mengabaikan kontribusi kelompok minoritas, daerah terpencil, atau tokoh yang tidak sejalan dengan pemerintah," terang Lalu.

Selain itu, ia menilai hal ini juga penting untuk membangun kesadaran sejarah yang lebih utuh bagi generasi muda. Bagi Lalu, sejarah adalah ilmu yang dinamis.

Sebab, seiring berkembangnya metodologi, teknologi arsip digital, serta terbukanya dokumen-dokumen lama, banyak fakta baru yang bisa diungkap.

Oleh karenanya, politikus PKB ini berpandangan bahwa sangat memungkinkan sejarah bangsa Indonesia terus dikaji ulang dengan pendekatan yang lebih kritis dan beragam.

"Ini penting, agar sejarah tidak menjadi alat pembenaran kekuasaan semata, melainkan menjadi cermin reflektif yang membimbing bangsa ke arah yang lebih baik dan dewasa secara politik dan budaya," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah saat ini sedang memproses penulisan ulang sejarah di Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia akan menghasilkan narasi versi terbaru yang bakal dirilis pada 17 Agustus 2025 nanti.

“Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan), (saat) 80 tahun Indonesia merdeka,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagaimana dilansir Antara, Selasa (6/5/2025).

Fadli Zon pun optimistis dengan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini.

Adapun penulisan sejarah versi terbaru ini dikerjakan oleh lebih dari 100 ahli sejarah dari pelbagai universitas di Indonesia.

Ada bagian-bagian sejarah yang direvisi, ditambahkan, ataupun diluruskan mengikuti hasil kajian para ahli.

Tag:  #komisi #minta #transparansi #terkait #penulisan #ulang #sejarah