16 Orang Ditangkap Buntut Unjuk Rasa di UMI Makassar, Ini Kata Kapolrestabes

- Sebanyak 16 orang ditangkap saat berdemo di depan Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/2/2025).

Mereka ditangkap setelah pendemo memblokade jalan poros Makassar-Maros lebih kurang empat jam, dimulai dari pukul 18.30 WITA hingga 22.30 WITA.

"Semua masih dalam taraf pemeriksaan. Tapi yang diproses lanjut masih kita pilah sesuai dengan kejadian semalam," kata Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, kepada Tribun Timur, Selasa (25/2/2025).

Menurutnya, sebagian besar dari mereka sudah dipulangkan, tetapi polisi tak menutup kemungkinan akan adanya proses lebih lanjut bagi yang terbukti melakukan tindak pidana.

"Iya kita pulangkan. Tapi nanti kalau kita memiliki bukti cukup akan kita panggil dan proses," jelasnya.

Tolak Efisiensi Anggaran

Ratusan mahasiswa melakukan aksi di Makassar menolak efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore, kemarin.

Massa aksi kukuh menolak kebijakan terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.

Mereka menyuarakan penolakan melalui tulisan spanduk dan orasi ilmiah sambil membakar ban.

"Bangun Kekuatan Rakyat, Lawan Efesiensi Kajili-jili Prabowo-Gibran," sebagaimana tertulis di spanduk.

Jenderal lapangan aksi, Yuwen mengatakan, Inpres terkait efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun ini akan berdampak langsung pada sektor pelayan publik yang vital, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Pemotongan-pemotongan yang kuat terjadi di negara ini semakin meningkat. Dan dampaknya ke masyarakat, makanya kesehatan semakin mahal, pendidikan akan semakin mahal," ucap Yuwen kepada wartawan.

"Maka kami tidak mau warga itu disiksa dan akad mereka diambil dan kewajiban-kewajiban untuk pemerintahan punya ditambah. Itu akan terjadi," imbuhnya.

Ia menjelaskan, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN atau APBD.

Namun dengan hadirnya Inpres, dana pendidikan untuk tahun 2025 tersisa 18 persen atau sekitar Rp651,61 triliun.

Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga telah bertentangan dengan tujuan bernegara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

"Pendidikan dijadikan gratis, rumah sakit dijadikan gratis. Kalau tidak, uang pendidikan kesehatan akan dinaikkan. Dampak dari pemotongan-pemotongan negara, pemerintah, kabupaten, bahkan bawahnya," terangnya.

Menurutnya, pemotongan anggaran ini dilatarbelakangi oleh janji politik Prabowo-Gibran, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Padahal, ucap Yuwen, program MBG sampai dengan saat ini masih menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak mendapat klarifikasi dari pemerintah.

"Dipandang dari sisi kesehatan, program MBG sendiri tidak memberi jaminan, karena sebagaimana yang di wacana pemerintah, rata-rata anggaran per sekali makan adalah Rp10.000."

"Apakah program ini benar-benar menjamin asupan gizi yang memadai atau sekadar memenuhi kuantitas dengan kualitas yang ala kadarnya," lanjutnya.

Pada tataran sosial, Yuwen menilai, MBG tidak akan jauh berbeda dengan program subsidi BBM yang tidak tetap sasaran.

"Alih-alih mengalokasikan dana untuk anak dari keluarga miskin, justru yang mendapatkan manfaat adalah anak dari keluarga kelas atas," ucapnya.

Bukan hanya mengenai efisiensi anggaran, massa aksi juga menyuarakan berbagai persoalan pelanggaran HAM, Hukum dan Demokrasi, salah satunya terkait isu eksekusi Bara-Barayya.

"Itu salah satu dari tuntutan kami bahwasanya negara ini, Prabowo-Gibran harus diadili pelaku-pelaku soal pemotongan dan lain sebagainya diadili, seadil-adilnya," tuturnya 

Adapun tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Kota Makassar, yaitu:

1. Pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Melakukan evaluasi seluruh program pemerintah dengan melibatkan partisipasi rakyat secara penuh dan bermakna.
3. Menghentikan segala praktik perampasan ruang hidup, pengerusakan lingkungan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Kondisi 16 Pendemo Ditangkap usai Blokade Jalan Depan UMI, Kapolrestabes: Kalau Cukup Bukti Diproses.

(Tribunnews.com/Deni)(Tribun-Timur.com/Muslimin Emba)

Tag:  #orang #ditangkap #buntut #unjuk #rasa #makassar #kata #kapolrestabes