Kasus Pagar Laut Tangerang: Jangan Berhenti pada Kades Kohod

ADA berita yang membuat publik semakin skeptis terhadap penyelesaian kasus pagar laut Tangerang, Banten.

Dikutip dari Kompas.com (18/2/2025), berita pertama soal penetapan tersangka Arsin, Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Berita kedua soal pembatalan pencabutan SHGB dekat pagar laut Tangerang milik salah satu perusahaan.

Meski belakangan berita pencabutan tersebut diklarifikasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Dua berita di atas menjadi cerita klasik yang sering kita dengar sehari-hari. Hukum di Indonesia “tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas”.

Kasus pagar laut Tangerang yang sangat menyita perhatian publik selama berbulan-bulan, sepertinya akan berakhir antiklimaks.

Pihak yang dijadikan tersangka hanya pemain kelas bawah, sedangkan pemain kelas atas aman-aman saja.

Terkesan di publik, pemain kecil dikorbankan untuk menyelamatkan pemain besar. Sekali lagi, ini adalah kesan publik, publik yang sudah muak pada ketidak-adilan di negeri ini.

Dalam kasus pagar laut, bukti bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah ditunjukkan dengan penetapan tersangka Kades Kohod.

Untuk ukuran kasus pagar laut Tangerang, Kades Kohod adalah pemain kecil yang tidak terlalu punya pengaruh dalam karut marut kasus tersebut.

Adagium “Hukum itu tumpul ke atas” tampaknya juga terbukti. Dalam kasus pagar laut, bukti bahwa hukum di Indonesia tumpul ke atas ditunjukkan belum adanya tersangka dari para “pemain besar” terkait kasus pagar laut tersebut.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com (18/2/2025), Bareskrim menetapkan Arsin sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

Dari hasil gelar perkara, penyidik sepakat menentukan empat tersangka yang terlibat masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.

Semua yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus pagar laut Tangerang adalah para pemain kecil. Mereka adalah operator-operator lapangan yang perilakukanya sangat ditentukan oleh para pemain besar dalam kasus pagar laut.

Publik tentu berharap jangan sampai kasus pagar laut Tangerang ini berakhir pada dugaan keterlibatan Kades Kohod. Pemain level desa tidak mungkin mampu membangun pagar laut sepanjang 30,6 Km yang diperkirakan menelan biaya puluhan miliar rupiah.

Jangan sampai juga pagar laut ini hanya berakhir dengan dilakukannya pembongkaran pagar laut sepanjang 30,6 kilometer di perairan oleh KKP, TNI, Polri dan nelayan setempat.

Harus diusut sampai tuntas siapa yang menjadi dalang dari pemagaran laut sepanjang 30,6 kilometer ini.

Kasus pemagaran di laut ini jelas-jelas melanggar konstitusi kita, UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yakni “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Usut tuntas siapa dalang dari pemagaran laut ini. Jangan berhenti hanya pada wayangnya saja.

Penegak hukum harus mengusut kasus pagar laut setuntas-tuntasnya untuk menghilangkan kesan hukum di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas.

Tag:  #kasus #pagar #laut #tangerang #jangan #berhenti #pada #kades #kohod