Kisruh Lagu ''Bayar, Bayar, Bayar'' Sukatani, Bukankah Polri Harusnya Jamin Kebebasan Berekspresi?

Langkah polisi yang mendatangi personel band punk Sukatani mengundang kritik dari berbagai pihak.

Pasalnya, setelah didatangi polisi, Sukatani menarik lagu "Bayar, Bayar, Bayar" dan membuat video permintaan maaf.

Akibatnya empat anggota Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah tengah menghadapi pemeriksaan oleh Biropaminal Divisi Propam Polri.

Pemeriksaan ini dilakukan menyusul dugaan intimidasi terhadap band Sukatani, yang menyanyikan lagu berlirik "bayar polisi".

Setelah kasus ini mencuat dan ramai dikecam publik, barulah polisi membolehkan Sukatani kembali membawakan lagu "Bayar, Bayar, Bayar" tersebut.

 Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menegaskan tidak ada larangan atau intervensi terhadap band Sukatani.

"Ya monggo-monggo saja. Kami menghargai ekspresi dan kritik membangun kepada Polri. Kritik yang baik justru menjadi teman Bapak Kapolri," ujar Artanto, Sabtu (22/2/2025).

Polisi jangan batasi karya seni

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) meminta karya seni tidak dibatasi karena memiliki peran vital dalam membangun masyarakat yang kritis dan demokratis.

“Oleh karena itu, segala bentuk sensor dan pembatasan terhadap karya seni harus dihentikan demi kemajuan budaya dan peradaban bangsa,” ujar DKJ dalam unggahan Instagram-nya, dikutip Kompas.com, Sabtu (22/2/2025).

DKJ meminta pemerintah dan semua pihak terkait agar menghormati dan melindungi hak-hak seniman dalam berkarya, serta memastikan ruang ekspresi seni tetap terbuka tanpa intervensi yang tidak semestinya.

“Negara harus menjamin kebebasan berekspresi agar tidak ada pembungkaman karya-karya seni baik oleh aparat maupun oleh pemilik ruang seperti yang terjadi belakangan ini,” kata DKJ.

DKJ menegaskan, permintaan Sukatani dan memutuskan menghapus lagu “Bayar Bayar Bayar” dari platform digital merupakan upaya pembungkaman.

“Situasi ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mempersekusi karya-karya seni yang kritis terhadap pemerintah,” tegas DKJ.

Senada dengan DKJ, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan, lagu "Bayar Bayar Bayar" karya band Sukatani adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Undang-Undang.

“Memang lagu tersebut adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Untuk kritik, masukan, apapun namanya,” ucap Anam saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (22/2/2025).

Anam mengingatkan, Polri semestinya tidak antikritik sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia menyebutkan, Sigit pun pernah menggelar lomba Bhayangkara Mural Festival 2021 terkait mural berisi kritik terhadap Polri.

“Memang kebebasan berekspresi itu masih dalam genre hak asasi manusia yang bisa memang diatur atau bisa dibatasi gitu ya, sesuai dengan Pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” kata Anam.

“Nah, oleh karenanya, gunakan kebebasan berekspresi ini sebagai bagian dari partisipasi publik untuk pembangunan negara kita, bukan bagian dari hal-hal yang malah kontradiksi terhadap pembangunan negara kita,” ujar dia.

Sementara itu, vokalis D'Masiv, Rian mengatakan bahwa musisi seringkali menyuarakan pengalaman pribadi melalui karya-karyanya.

Ia berpendapat, sebuah lagu masih bisa ditoleransi selama tidak mengandung unsur SARA atau kata-kata yang menyinggung pihak lain.

“Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari ekspresi ya. Ya mudah-mudahan selama itu tidak mengandung lirik-lirik yang kayak ada unsur-unsur sara atau mungkin memaki. Keyakinan itu harusnya masih bisa ditoleransi,” ujar Rian di daerah Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).

Rian juga menyayangkan keputusan Sukatani untuk menarik lagu "Bayar Bayar Bayar".

Menurutnya, karya seni seharusnya tidak dibatasi, asal tidak menyakiti pihak lain.

“Itu dia makanya kan kita juga belum tahu nih aturannya seperti apa sih kalau bikin lirik atau mungkin bisa juga diundang-undang misalnya gitu ya,” ujar Rian.

“Tapi sebenarnya yang namanya seniman itu memang enggak bisa dibatasi ya. Kayak pelukis gitu ya, atau yang bikin seperti penulis buku. Penulis buku itu biasanya dia selalu menulis sesuatu yang dia rasakan,” lanjut Rian.

Kapolri ngaku tidak anti kritik

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri tidak anti kritik. Sigit meminta kepada jajarannya untuk selalu legawa dalam menerima kritikan.

"Polri tidak anti-kritik. Kritik sebagai masukan untuk evaluasi. Dalam menerima kritik, tentunya kita harus legawa dan yang penting ada perbaikan," ujar Sigit kepada Kompas.com, Jumat (21/2/2025).

"Dan kalau mungkin ada yang tidak sesuai dengan hal-hal yang bisa disampaikan, bisa diberikan penjelasan," sambungnya.

Sigit menjelaskan, pada prinsipnya, Polri terus berbenah untuk melakukan perbaikan.

Menurutnya, jika ada anggota yang melanggar, maka mereka akan diberikan hukuman.

Sebaliknya, jika si polisi baik dan berprestasi, maka orang itu pasti diberikan rewards.

"Dan itu merupakan upaya dan komitmen Polri terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kekurangan. Dan tentunya itu menjadi upaya yang terus kami lakukan," katanya.

Tag:  #kisruh #lagu #bayar #bayar #bayar #sukatani #bukankah #polri #harusnya #jamin #kebebasan #berekspresi