Mengapa Penegakan Hukum di Laut Masih Tertinggal? Airlangga Forum Ungkap Faktanya

   
  Penegakan hukum di daratan kerap menjadi sorotan utama, sementara wilayah perairan sering kali terabaikan. Padahal, Indonesia adalah negara maritim dengan dua per tiga wilayahnya terdiri dari lautan.   Dalam diskusi akademis Airlangga Forum yang digelar oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, berbagai tantangan dalam penegakan hukum di laut diungkap dan dibahas secara mendalam.  

  Diskusi yang berlangsung secara daring melalui Zoom di Gedung Pascasarjana Unair ini diprakarsai oleh Program Magister Kajian Ilmu Kepolisian. Tema yang diangkat, "Masa Depan Penegakan Hukum di Perairan dan Udara Demi Mewujudkan Indonesia Emas 2045," berfokus pada peran kepolisian dalam mengamankan wilayah laut dan udara Indonesia.   Koordinator Program Studi Ilmu Kepolisian Unair, Prawitra Thalib menyoroti bahwa penegakan hukum di laut sering kali tidak mendapat perhatian sebesar penegakan hukum di darat.   "Fokus penegakan hukum selama ini lebih banyak di darat, seolah-olah penegakan di laut dan udara terlupakan. Padahal, kewenangan ini jelas diatur dalam konstitusi, dan Polri memiliki unit khusus, yaitu Polairud, yang bertanggung jawab atas hal ini," ujar Prawitra, Sabtu (22/2).   Isu ini semakin relevan mengingat beberapa waktu lalu muncul kasus viral terkait pagar laut yang menimbulkan perdebatan soal kewenangan aparat dalam menjaga perairan.   "Kita harus memperjelas siapa yang berwenang dalam penegakan hukum di laut dan udara. Dalam Undang-Undang Kepolisian serta Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945, tugas ini menjadi ranah kepolisian," lanjutnya.   Selain regulasi, faktor lain yang menjadi tantangan besar adalah kesiapan sumber daya dan sarana pendukung. Prawitra menilai bahwa dibandingkan dengan kejahatan di darat, penegakan hukum di laut memerlukan peralatan yang lebih kompleks.   "Di daratan, polisi bisa cukup dengan pistol dan borgol. Tapi di laut, mereka butuh kapal yang mumpuni agar bisa menghadapi berbagai kondisi perairan. Jangan sampai kapal pelaku kejahatan lebih canggih daripada kapal aparat, karena ini bisa menghambat penegakan hukum yang optimal," jelasnya.   Meski menghadapi banyak tantangan, kinerja Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jatim mendapat apresiasi dalam forum ini. Mereka dinilai telah menjalankan tugas dengan baik dalam menangani berbagai kasus, seperti penyelundupan benur dan pengeboman ikan di perairan Jawa Timur.   "Polda Jatim sudah menangani banyak kasus besar di laut, dan itu patut diapresiasi. Namun, kita perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana agar kewenangan ini bisa dijalankan dengan lebih efektif," tegas Prawitra.   Diskusi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya penguatan penegakan hukum di laut dan udara, serta mendorong berbagai pihak untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat pada tahun 2045. (*)  

Tag:  #mengapa #penegakan #hukum #laut #masih #tertinggal #airlangga #forum #ungkap #faktanya