Pernyataan Sikap PPI Australia tentang Pendidikan di Indonesia: Habis Gelap, Akankah Terbit Terang?

Berikut isi pernyataan tersebut, yang diterima Tribunnews.com pada Jumat (21/2/2025).

Pendidikan di Indonesia: Habis gelap, akankah terbit terang?

Sebagai organisasi yang menaungi seluruh pelajar Indonesia di Australia, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPI Australia) beserta seluruh jajaran cabang dan ranting, menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap situasi krisis yang tengah terjadi - yang oleh para pelajar di Indonesia disebut sebagai “Indonesia Gelap”. 

Sebagai pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Australia, kami menyatakan solidaritas dengan rekan-rekan pelajar di Tanah Air.

Sebagai bagian dari komunitas akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan berpendapat, kami mendukung penuh peran aktif para pelajar Indonesia dalam mengkritisi, mengawasi, dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kami menilai bahwa kebijakan-kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah berpotensi merugikan rakyat Indonesia terutama dalam bidang pendidikan.

Oleh karena itu, kami menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja bagi dosen dan tenaga pendidik

Kami mendesak pemerintah agar hak-hak dosen dan tenaga pendidik, termasuk  tunjangan kinerja, harus diberikan sebagaimana mestinya sejak lima tahun yang lalu tanpa adanya keterlambatan atau pemotongan yang tidak adil.

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan Rp. 2,5 triliun untuk 33.957 dosen atau sepertiga dari total dosen ASN di Indonesia pada tahun 2025, kebijakan ini belum mencakup seluruh hak dosen yang tertunda pada tahun 2020-2024.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (“Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020”) mengartikan Tunjangan Kinerja Pegawai adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan Capaian Kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa Pegawai di lingkungan Kementerian diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

2. Mengawal keberlanjutan pendanaan bantuan pendidikan dan beasiswa bagi pelajar Indonesia

Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Kami mengapresiasi rencana pemerintah dalam memastikan keberlanjutan program bantuan pendidikan dan beasiswa dengan tidak menghapus atau mengurangi alokasi pendanaannya. 

Untuk itu, kami akan terus mengawal kebijakan pendidikan di Indonesia dan keberlanjutan pendanaan bantuan pendidikan dan beasiswa bagi pelajar Indonesia, serta kami akan dengan tegas menolak setiap kebijakan yang berpotensi menghapus atau mengurangi pendanaan bantuan pendidikan dan beasiswa bagi pelajar Indonesia, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Kami mendorong pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama, bukan hanya sebagai prioritas pendukung dalam program pemerintah.

3. Membatalkan UU Minerba untuk menjaga independensi akademik

Kami mendesak Pemerintah dan DPR untuk membatalkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru disahkan pada 18 Februari 2025, karena dapat mengancam independensi dan prinsip Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian).

Kami mendukung bahwa Perguruan Tinggi harus tetap menjadi ruang kebebasan berpikir dan berinovasi tanpa adanya intervensi politik, kepentingan ekonomi, dan keuntungan pribadi, sesuai dengan amanat prinsip Tridharma Perguruan Tinggi. 

Oleh karena itu, solusi pendanaan Perguruan Tinggi seharusnya selaras dengan prinsip Tridharma, seperti pengembangan riset dan teknologi, hilirisasi produk inovasi, pemanfaatan hak kekayaan intelektual, serta kewirausahaan berbasis pemberdayaan mahasiswa dan masyarakat. Kami menegaskan bahwa keberlanjutan finansial Perguruan Tinggi tidak boleh mengorbankan independensi akademik.

4. Meminta Evaluasi komprehensif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 

Sebagai bagian dari komunitas akademik, kami mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Indonesia.

Namun demikian, pelaksanaan Program MBG mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan. Dalam pelaksanaannya, program ini telah mengalami berbagai masalah termasuk insiden keracunan seperti yang terjadi di Sukoharjo dan Nunukan, serta kekhawatiran mengenai keamanan, kualitas, dan distribusi makanan.

Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap program ini guna memastikan implementasi yang lebih baik, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta pengawasan terhadap keamanan dan kualitas makanan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Adanya pernyataan dari perwakilan Pemerintah Daerah yang menyatakan kurangnya koordinasi antara Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Daerah, kami juga mendorong pembuatan regulasi dan pelaksanaan MBG dengan melibatkan pemerintah daerah dan pakar di tingkat lokal sesuai keberagaman daerah masing-masing.

Sebagai bagian dari komunitas akademik Indonesia di Australia, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat. Kami juga mendesak pemerintah untuk lebih terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat demi terwujudnya pendidikan Indonesia yang lebih adil dan cerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi segenap Bangsa dan Tanah Air Indonesia.

(*)

Tag:  #pernyataan #sikap #australia #tentang #pendidikan #indonesia #habis #gelap #akankah #terbit #terang