Tak Bisa Ditawar! Pakar Sosiologi Unair: Jangan Korbankan Kualitas Pendidikan Demi Efisiensi

Keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran besar-besaran, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, hingga kini menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Bagaimana tidak, kebijakan pemangkasan anggaran ini berdampak pada berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Hal ini lah yang menyita perhatian sekaligus kegelisahan di berbagai pihak.

Termasuk dari kalangan akademisi. Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga, Prof Tuti Budirahayu mengungkapkan keresahannya, bagaimana bayang-bayang efisiensi mengancam kualitas pendidikan nasional.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh membebani sektor krusial, seperti infrastruktur pendidikan dan peningkatan kapasitas tenaga pengajar. Sebab, risiko yang ditimbulkan bisa fatal.

“Itu sangat berbahaya. Fasilitas sekolah yang rusak, laboratorium tidak memadai, keterbatasan akses fasilitas belajar, semuanya berujung pada penurunan kualitas pendidikan,” tuturnya di Surabaya, Kamis (20/2).

Prof Tuti juga menyoroti dampak lain dari pemotongan dana, yakni potensi terhambatnya program pengembangan guru. Padahal, peningkatan kompetensi pendidik merupakan hal yang tak bisa ditawar.

“Pemangkasan untuk pelatihan guru harus dipertimbangkan matang. Jika ada efisiensi, jangan sampai program utama yang mendukung kompetensi pendidik justru dikorbankan,” imbuh Prof Tuti.

Sebelumnya, Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro mengakui, anggaran Kemendikti Saintek 2025 dipangkas sebesar Rp 14,3 Triliun.

Dari semula Rp 56,5 triliun menjadi Rp 42,3 triliun. "Kami menyampaikan secara ringkas dengan adanya permintaan efisiensi dari Dirjen Anggaran sebesar Rp 14,3 triliun," ujar Satrio di Jakarta, Rabu (12/2) lalu.
 
Satrio mengatakan bahwa pemangkasan anggaran berdampak pada tunjangan dosen non-ASN, bantuan sosial berupa beasiswa KIP kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa ADiK, hingga Beasiswa KNB.

Tidak hanya itu, efisiensi juga berimbas pada beasiswa dosen dan teknik dalam dan luar negeri, Sekolah Unggulan Garuda, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), hingga revitalisasi perguruan tinggi.
 
"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Kami (berupaya) minta kembali pada pagu (batas maksimal) semula," tandasnya

Tag:  #bisa #ditawar #pakar #sosiologi #unair #jangan #korbankan #kualitas #pendidikan #demi #efisiensi