5 Poin Pernyataan Hasto di KPK Sebelum Diperiksa Penyidik: Bicara Era Kegelapan Demokrasi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diperiksa KPK pada Kamis (20/2/2025).

Hasto diperiksa sebagai tersangka  kasus suap terkait proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto memberikan tanggapannya kepada media di gedung KPK.

Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pukul 09.54 WIB.

Dia datang ditemani tim kuasa hukum seperti Maqdir Ismail dan Ronny Talapessy.

Hingga berita ini diturunkan Hasto masih menjalani pemeriksaan di KPK.

Berikut 5 poin pernyataan Hasto di KPK sebelum diperiksa penyidik.

1. Kegelapan demokrasi Indonesia

Hasto mengaku ditemui oleh sejumlah duta besar dan jurnalis asing yang mempertanyakan soal kegelapan demokrasi di Indonesia.

“Selama 6 bulan terakhir, banyak jurnalis asing dan juga duta besar yang bertemu dengan saya, mereka mempertanyakan tentang kegelapan demokrasi di Indonesia ini, mereka begitu prihatin dengan kegelapan demokrasi ini hanya karena ambisi kekuasaan,” kata Hasto sebelum masuk ke Gedung KPK memenuhi panggilan penyidik.

“Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau suatu negara berdiri yang kokoh, yang berkeadilan maka dampaknya sangat luas, tidak hanya kehidupan sosial politik masyarakat, tetapi juga iklim investasi, tidak akan ada investasi yang masuk ketika tidak ada hukum yang memberikan kepastian di dalam seluruh tata pemerintahan negara kita,” kata Hasto.

2. Siap ditahan KPK

Hasto Kristiyanto menyatakan siap untuk ditahan oleh KPK apabila hal itu terjadi.

"Mohon doanya, siap lahir batin," ucap Hasto kepada wartawan.

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari proses hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Ia yakin demokrasi tetap berjalan jika upaya paksa itu diambil penyidik.

"Pertanyaan yang baik, bagaimana kalau saya ditahan? Dengan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan, itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak ya," kata Hasto.

"Ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi, ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih," ujar dia.

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari perjuangan.

“Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya,” ucap dia.

3. Ngaku kooperatif dan junjung tinggi hukum

Hasto Kristiyanto mengatakan kehadirannya memenuhi panggilan KPK sebagai bentuk menjunjung tinggi hukum.

“Saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi, inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai negara Republik Indonesia yang sah, yang menjunjung tinggi hukum, dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya,” kata Hasto.

4. Kental nuansa kekuasaan

Hasto pun membeberkan bagaimana kasus dirinya begitu kental dengan kepentingan politik kekuasaan.

“Pertama, dari keterangan saksi yang mencoba diintimidasi, bahkan saudari Tyo (Agustiani Tio Fridelina, sudah dihukum dalam kasus Harun Masiku, red) pun tidak bisa berubah ke luar negeri melanjutkan pengobatan atas berita kanker yang dideritanya hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya,” ucap Hasto.

“Yang kedua, bahwa bukti-bukti yang disampaikan di dalam praperadilan ternyata diperoleh juga dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara melanggar etika, dengan cara-cara yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terjadi dengan saudara Kusnadi,” lanjut Hasto.

Menurut Hasto, Kusnadi (staf Hasto) telah diintimidasi dan diinterogasi oleh penyidik KPK Rossa Purbo Bekti yang menyamar dan tanpa surat perintah.

“Ketika dia datang mendampingi saya, maka penyidik KPK saudara kemudian menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas barang milik DPP PDIP Perjuangan dan kemudian menginterogasi tanpa adanya surat perintah panggilan,” sambung Hasto.

5. Singgung penyidik KPK

Hasto pun berpendapat apa yang dilakukan oleh penyidik KPK Rossa Purbo Bekti terhadap dirinya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum.

“Ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kemudian yang keempat bagaimana proses praperadilan yang terbuka masyarakat umum, ternyata bukti-bukti yang disampaikan atas suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah sekali tidak bisa diproses kembali,” kata Hasto.

“Nah untuk itu, meskipun  diwarnai dengan berbagai praktik-prakik pelanggaran hukum dan intimidasi, saya tetap datang ke KPK ini,” lanjutnya.

Kasus Hasto

Hasto bakal diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Pemanggilan pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya dilayangkan KPK lantaran Hasto tidak hadir dalam pemeriksaan Senin, 17 Februari 2025 kemarin.

Saat itu Hasto beralasan sedang mengajukan praperadilan lagi setelah gugatannya tidak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

KPK akan tetap melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang berlaku.

Dalam hal ini adalah surat panggilan kedua sebagai tersangka untuk hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu, 19 Februari 2025.

Muncul spekulasi Hasto bakal ditahan KPK seusai pemeriksaan hari ini.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan upaya paksa penahanan akan dipertimbangkan penyidik setelah proses pemeriksaan.

"Untuk itu, penyidik menunggu dan mengimbau Hasto untuk hadir dalam pemeriksaan hari ini. Jadi, kita akan pertimbangkan besok tentunya juga. Karena penahanan itu tidak bisa dari sekarang. Ditunggu saja. Mudah-mudahan tadi kan sudah diimbau. Mudah-mudahan yang bersangkutan datang," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Februari 2025.

Asep menjelaskan terdapat dua alasan utama bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa penahanan.

Pertama, alasan objektif, yakni ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan terhadap tersangka lebih dari 5 tahun.

Kedua, alasan subjektif, yakni tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kejahatan atau menghilangkan barang bukti.

"Kita melihat bahwa apakah pasal yang dipersangkakan itu ancamannya. Kalau ancamannya 5 tahun atau lebih, itu dapat ditahan. Nah kemudian juga kita ada alasan misal mau melarikan diri atau mau mengulangi kejahatan atau menghilangkan barang bukti. Itu juga alasan untuk dilakukan penahanan," katanya.

Sumber: Kompas.TV/Kompas.com/Tribunnews.com

 

Tag:  #poin #pernyataan #hasto #sebelum #diperiksa #penyidik #bicara #kegelapan #demokrasi