Reshuffle Kabinet: Jawaban atas Demo ''Indonesia Gelap''?

SETELAH sempat menjadi isu yang ramai diperbincangkan publik dalam satu bulan terakhir mengikuti evaluasi kinerja 100 hari Pemerintahan Prabowo Subianto, akhirnya reshuffle kabinet terjadi tepat pada Selasa (19/2/2025) sekitar pukul 16.30 sore.

Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle untuk kali pertama di Kabinet Merah Putih. Reshuffle Kabinet Merah Putih itu ditandai dengan pelantikan menteri dan sejumlah kepala badan serta wakil kepala badan dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025) sore.

Adapun menteri yang di-reshuffle adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dilantik pada 21 Oktober 2024. Brian Yuliarto menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. (Kompas.com, 19/2/2025).

Berikut adalah pertanyaan yang muncul di publik terkait reshuffle tersebut. Mengapa Menteri Satryo di-reshuffle? Layakkah Menteri Satryo di-reshuffle? Apa dampak reshuffle tersebut bagi publik?

Mengapa Menteri Satryo di-resuffle?

Salah satu alasan mengapa Menteri Satryo di-reshuffle adalah karena kinerjanya dianggap sudah tidak sesuai dengan harapan pemerintah, sehingga ia mengundurkan diri dari jabatan Mendiktisaintek, dan digantikan oleh Brian Yuliarto.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com (19/2/2025), Satryo mengatakan bahwa “Alasan utamanya, karena saya sudah bekerja keras selama empat bulan ini. Namun, mungkin tidak sesuai harapan dari pemerintah, saya ya lebih baik mundur daripada diberhentikan."

Lalu, mengapa kinerja Menteri satryo dianggap sudah tidak sesuai dengan harapan pemerintah?

Kemungkinan besar jawabannya adalah karena adanya demo besar oleh mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia bertagar “Indonesia Gelap” pada Senin (17/2/2025).

Bisa jadi Menteri Satryo dianggap gagal mengendalikan atau mencegah demo besar mahasiswa itu terjadi.

Demo yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia tersebut merupakan demo besar pertama kali yang digelar oleh mahasiswa sejak Prabowo dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Demo besar mahasiswa tersebut menjadi tamparan keras bagi Pemerintahan Presiden Prabowo yang dua hari sebelumnya disebut Jokowi sebagai Presiden terkuat di dunia pada acara ulang tahun Gerindra ke 17, pada Sabtu (15/2/2025).

Bahkan saking kuatnya, Jokowi sampai berkelakar bahwa tidak ada yang berani mengkritik Prabowo (Kompas.com, 15/2/2025).

Namun, ucapan dan kelakar Jokowi tersebut dijawab oleh mahasiswa dengan demo besar dengan tagar yang sangat satir, yakni “Indonesia Gelap”.

Tagar #IndonesiaGelap dipilih karena menjadi trending topic di media sosial X/Twitter sejak awal Februari 2025.

Tagar #IndonesiaGelap berawal dari slogan yang digunakan warganet saat menyoroti kebijakan pemerintahan sekarang yang dinilai bermasalah dan menuai kontroversi (Kompas.id, 17/2/2025).

Kebijakan pemerintah yang penuh masalah dan kontroversi dalam tagar “Indonesia Gelap” antara lain aturan penjualan elpiji 3 Kg yang berdampak kelangkaan gas, efisiensi anggaran yang menimbulkan PHK, tunjangan dosen yang belum ada kejelasan, drama kenaikan PPN 12 persen, dan karut marut masalah pagar laut Tangerang.

Tajuk “Indonesia Gelap” dapat dimaknai sebagai ketakutan dan kekhawatiran warga, terutama generasi Z, terhadap nasib masa depan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Sebagian kebijakan pemerintahan sekarang dinilai tidak mendukung kepentingan rakyat.

Karena itu, aksi demo “Indonesia Gelap” digelar sebagai pengingat bagi pemerintah saat merumuskan kebijakan agar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dan untuk pertama kalinya di era Pemerintahan Prabowo, aksi demo besar digelar serentak di masing-masing kantor pemerintahan berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Mungkin Menteri Satryo dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya demo besar “Indonesia Gelap”, sehingga ia harus di-reshuffle.

Di samping karena alasan demo “Indonesia Gelap”, menteri Satryo kemungkinan di-reshuffle karena berbagai kontroversi yang dibuatnya selama menjabat Mendiktisaintek, antara lain perlakuan kasar kepada pegawai ASN Kemendiktisaintek yang memicu ASN Kemendiktisaintek melakukan demo di depan Kantor Kemendiktisaintek, masalah tukin dosen, dan moratorium pembukaan FK PTN.

Layakkah Menteri Satryo di-resuffle?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu menggunakan indikator kinerja kementerian yang dibuat oleh lembaga eksternal yang independen dan kredibel, yakni Center of Economic and Law Studies (Celios).

Celios adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.

Dikutip dari Kompas.com (22/1/2025), Celios merilis survei 100 hari kinerja kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (21/1/2025).

Pada 100 hari kabinet Prabowo-Gibran, terdapat menteri yang dianggap mempunyai kinerja terbaik dan terburuk.

Menteri yang dianggap berkinerja terbaik, mendapatkan nilai positif (rapor hijau). Sedangkan nilai negatif diberikan kepada menteri berkinerja terburuk (rapor merah).

Studi yang dilakukan Celios menggunakan survei berbasis expert judgment. Setiap panelis diminta memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lima indikatornya, yakni: (1) Pencapaian program, (2) Kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, (3) Kualitas kepemimpinan dan koordinasi, (4) Tata kelola anggaran, (5) Komunikasi kebijakan.

Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.

Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.

Sepuluh besar menteri terbaik dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran menurut survei Celios adalah: (1) Nasaruddin Umar (Menteri Agama), (2) Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital), (3) Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), (4) Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), (5) Yassierli (Menteri Ketenagakerjaan), (6) Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian), (7) Dadan Hidayana (Kepala Badan Gizi Nasional), (8) Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), (9) Arifatul Choiri Fauzi (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), (10) Budi Gunawan (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan).

Sepuluh besar menteri terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran: (1) Natalius Pigai (Menteri HAM), (2) Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), (3) Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), (4) Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), (5) Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), (6) Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan), (7) Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), (8) Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga), (9) Yusril Ihza Mahendra (Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan), (10) Fadli Zon (Menteri Kebudayaan).

Berdasarkan survei Celios, Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro (Mendiktisaintek) tidak termasuk 10 menteri dengan kinerja terburuk, meskipun juga bukan termasuk 10 menteri dengan kinerja terbaik.

Artinya kinerjanya bisa dibilang cukup baik, bukan “sangat baik” dan bukan “sangat buruk”. Oleh karena itu, dari sisi kinerja, tidak ada alasan yang urgen dan penting untuk mengatakan bahwa Menteri Satryo layak untuk di-reshuffle.

Akankah Indonesia Gelap menjadi terang?

Dengan melakukan reshuffle kabinet, yang salah satunya dengan mengganti Mendiktisaintek, apakah akan dapat menjawab tuntutan mahasiswa sebagaimana yang didengungkan saat aksi demo “Indonesia Gelap”. Jawabannya tentu “tidak”.

Saat melakukan aksi demo “Indonesia Gelap”, mahasiswa mengajukan 13 tuntutan. Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Selasa (18/2/2025), 13 tuntutan massa aksi “Indonesia Gelap” adalah (1) Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan, (2) Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berpihak dan merampak hak rakyat, serta mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati,

(3) Tolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang dinilai hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus dan lingkungan akademik, (4) Hapuskan multifungsi ABRI dalam sektor sipil yang berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis, (5) Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat karena mereka butuh perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan

(6) Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang dinilai mengancam karena memotong anggaran dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan, (7) Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik, (8) Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

(9) Mendesak presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset sebagai hal yang mendesak dan harus segera diatasi, (10) Menolak Revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan impunitas para aparat dan militer serta memperlemah penguasaan terhadap aparat.

(11) Efisiensi dan rombak pejabat Kabinet Merah Putih yang bermasalah, (12) Menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenan- wenangan dari lembaga DPR, dan (13) Reformasi Kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Demo “Indonesia Gelap” menuntut perbaikan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, sangat tidak mungkin hanya dengan mengganti Mendiktisaintek dapat mengubah “Indonesia Gelap” menjadi “Indonesia Terang”.

Tag:  #reshuffle #kabinet #jawaban #atas #demo #indonesia #gelap