Revisi UU Minerba Disahkan Hari Ini: UMKM-Ormas Bisa Kelola Tambang, Kampus Tidak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa (18/2/2025) hari ini.

Dibawanya RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba ini disepakati dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk pengambilan keputusan tingkat I, Senin (17/2/2025).

Revisi UU Minerba ini diproses dengan cepat oleh DPR.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah dan DPD RI disampaikan kepada Baleg pada pekan lalu, kemudian Baleg membentuk panitia kerja  untuk membahas DIM tersebut pada 12 Februari 2025.

Panja kemudian melakukan pembahasan secara intensif pada 12, 13, 14, dan 15 Februari 2025 untuk menyempurnakan redaksional pada pasal dan ayat UU Minerba.

Lalu, pada 15 Februari 2025, Panja membentuk Tim Perumus/Tim Sinkronisasi, kemudian RUU Minerba disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna pada Senin kemarin.

"Pada 17 Februari 2025, tim tersebut telah menyelesaikan penyempurnaan redaksional dan menyampaikan kepada Panja naskah rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas UU 4/2009 tentang Minerba," kata Ketua Panja Martin Manurung dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin sore.

Konsesi Tambang untuk Ormas dan UMKM

RUU Minerba yang bakal disahkan menjadi UU mengatur mekanisme alias skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kini, pemberian izin tambang tak hanya berbentuk lelang, melainkan bisa pula diberikan dengan cara prioritas.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, mekanisme pemberian dengan cara prioritas ini dibuat untuk memberikan keadilan bagi pengusaha UMKM termasuk koperasi.

Dengan pemberian skema prioritas yang ada, semua komponen bangsa termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari daerah penghasil tambang juga mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Sebelumnya semua mekanisme lelang, sekarang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," kata Supratman usai rapat pleno, Senin sore.

Lewat perubahan skema tersebut, ormas keagamaan dan koperasi bisa mendapatkan izin usaha tambang dengan membentuk badan usaha.

"Jadi koperasi, usaha kecil menengah, kemudian perusahaan perorangan ini memang kita berikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini mereka dikalahkan oleh kelompok yang memiliki modal besar," ucap Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia.

Prioritaskan UMKM Daerah

Pemberian izin tambang juga tak serta-merta diberi kepada seluruh UMKM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemberian konsesi tambang diprioritaskan untuk UMKM daerah penghasil tambang.

Ia mencontohkan, tambang di Maluku tidak bisa diberikan kepada UMKM di daerah Jakarta, melainkan harus UMKM yang bergerak di wilayah setempat.

"(Pemberian Izin Usaha Tambang) UMKM ini, kita akan desain, ini untuk UMKM daerah. Contoh nikel yang ada di Maluku Utara, UMKM yang dapat bukan UMKM dari Jakarta tapi UMKM yang ada di Maluku Utara, orang Maluku Utara," kata Bahlil usai rapat pleno.

Bahlil menuturkan, pemberian Izin Usaha Tambang (IUP) kepada UMKM merupakan cara Presiden Prabowo Subianto mewujudkan cita-cita Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Beleid itu menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lewat pemberian konsesi kepada UMKM, akan terjadi pemerataan sehingga usaha pertambangan tak hanya dikuasai oleh pengusaha besar.

"Teman-teman tahu enggak, sekarang ini hampir semua IUP ini kantornya semua di Jakarta. Nah ini yang kita mengembalikan agar orang-orang daerah diberikan porsi. Menyangkut dengan modal, kita kan ingin UMKM ini suatu kelak menjadi naik kelas," ucap Bahlil.

Menurut Bahlil, pemerintah harus memberikan ruang kepada UMKM di daerah agar bisa tumbuh.

Dengan begitu, tingkat gini rasio atau ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan mengecil.

"Jangan 10 orang republik menguasai 50 persen kekayaan negara. Itu maksudnya. Jadi kalau ada yang enggak setuju dengan (pemberian konsesi untuk UMKM) ini berarti mereka mau (kekayaan untuk segelintir orang)," jelas Bahlil.

Kampus Batal Dapat Konsesi

Berbeda dengan ormas keagamaan, UMKM, dan koperasi, pemerintah dan DPR RI bersepakat pihak perguruan tinggi atau kampus tidak jadi sebagai pengelola.

Supratman menuturkan, pemerintah bakal menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang sebagai pihak ketiga dari perguruan tinggi, alih-alih memberikan konsesi kepada kampus.

Penunjukan perusahaan dilakukan langsung oleh pemerintah.

Nantinya, badan usaha ini diberikan penugasan khusus untuk membantu pengelolaan tambang dan berkontribusi kepada kampus yang membutuhkan.

"Badan usaha yang diberi penugasan khusus yang nanti akan membantu kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya," ucap Supratman di kesempatan yang sama.

Bahlil menyatakan, pihak kampus dalam hal ini hanya sebagai penerima manfaat.

Bahlil bilang, kesepakatan ini sebagai hasil merekam respons publik yang meminta kampus tetap fokus pada pendidikan.

Pihaknya mengaku menghargai independensi kampus, tetapi di sisi lain tetap membantu kampus dalam mekanisme yang baru.

"Kampus hanya sebagai (penerima) manfaat. Enggak (bukan sebagai pengelola). Enggak, kita nggak kasih sebagai pengelola," jelas Bahlil.

Tag:  #revisi #minerba #disahkan #hari #umkm #ormas #bisa #kelola #tambang #kampus #tidak