Bahlil: Konsesi Tambang untuk UMKM Daerah, Bukan dari Jakarta

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemberian konsesi tambang kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara diprioritaskan untuk UMKM daerah.

RUU Minerba bakal dibawa ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna DPR RI pada Selasa (18/2/2025) setelah disepakati dalam rapat pleno pembicaraan tingkat I, pada Senin (17/2/2025) sore.

"(Pemberian izin usaha tambang) UMKM ini, kita akan desain, ini untuk UMKM daerah. Contoh nikel yang ada di Maluku Utara, UMKM yang dapat bukan UMKM dari Jakarta, tapi UMKM yang ada di Maluku Utara, orang Maluku Utara," kata Bahlil, usai rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2024).

Bahlil menuturkan bahwa pemberian Izin Usaha Tambang (IUP) kepada UMKM merupakan cara Presiden Prabowo Subianto mewujudkan cita-cita Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Beleid itu menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lewat pemberian konsesi kepada UMKM, akan terjadi pemerataan sehingga usaha pertambangan tak hanya dikuasai oleh pengusaha besar.

"Teman-teman tahu enggak, sekarang ini hampir semua IUP ini kantornya semua di Jakarta. Nah, ini yang kita mengembalikan agar orang-orang daerah diberikan porsi. Menyangkut dengan modal, kita kan ingin UMKM ini suatu kelak menjadi naik kelas," ucap Bahlil.

Menurut Bahlil, pemerintah harus memberikan ruang kepada UMKM di daerah agar bisa tumbuh.

Dengan begitu, tingkat gini rasio atau ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan mengecil.

"Jangan 10 orang republik menguasai 50 persen kekayaan negara. Itu maksudnya. Jadi kalau ada yang enggak setuju dengan (pemberian konsesi untuk UMKM) ini berarti mereka mau (kekayaan untuk segelintir orang)," ujar Bahlil.

Bahlil menekankan bahwa mekanisme pemberian izin yang lebih perinci akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), termasuk kriteria badan usaha yang ditunjuk untuk mengelola IUP kampus.

"Nanti kita atur lewat PP, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah berpandangan dalam rapat tadi bahwa tidak kita berikan langsung kepada kampus. Tetapi kita berikan kepada perusahaan," ujar dia.

Bahlil memastikan, ada spesifikasi khusus bagi UMKM yang diberikan izin untuk mengelola tambang.

"Ada spesifikasinya kan. Ada spesifikasinya. Kalau enggak bisa (mengelola), ya perusahaan-perusahaan dulu. Kan ada batas-batas modalnya itu di Undang-Undang, itu kan udah ada semuanya," ujar Bahlil.

Sebagai informasi, pemerintah dan DPR RI mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelumnya sudah disampaikan oleh pemerintah dan DPD RI kepada Baleg pekan lalu.

Selanjutnya, Baleg membentuk panitia kerja (Panja) sekaligus tim perumus dan tim sinkronisasi.

Setelah dibahas, DPR RI bakal membawa RUU Minerba ke Rapat Paripurna esok hari.

Tag:  #bahlil #konsesi #tambang #untuk #umkm #daerah #bukan #dari #jakarta