



Jadikan Polisi Humanis dan Demokratis, Reformasi di Polri Dinilai Perlu Bukan Reposisi
Reformasi total ini mencakup kelembagaan, budaya, perilaku, dan mental dari kepolisian.
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida, menilai reformasi total atau revolusi mental terhadap institusi Polri dilakukan agar budaya dan perilaku di institusi Polri bisa dibenahi secara maksimal.
"Setelah reformasi Polri berhasil, baru masyarakat sipil membicarakan reposisi. Itu harapan kami sebagai pekerja jurnalis agar Polisi tetap humanis dan demokratis," ujar Nany saat menjadi narasumber di acara rilis hasil survei "Civil Society for Police Watch bertajuk 'Urgensi Reformasi Polri Dalam Desain Politik Hukum Indonesia" di Balairung Hotel, Matraman Raya, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
Wartawan atau jurnalis, menurut Nany, adalah profesi yang rentan menjadi korban kekerasan oknum kepolisian dalam bentuk serangan hukum, intimidasi fisik, penyadapan dan pengawasan.
Dalam catatan AJI Indonesia, kata dia, terdapat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang 1 Januari-31 Desember 2024.
Kekerasan tersebut meliputi pembunuhan 1 kasus, kekerasan fisik 19 kasus, teror dan intimidasi 17 kasus, pelarangan liputan 8 kasus, serangan digital 10 kasus, pemanggilan klarifikasi polisi 3 kasus, kekerasan berbasis gender 3 kasus, penuntutan hukum 2 kasus, perusakan alat/penghapusan data 5 kasus, dan swasensor 1 kasus.
“Pelaku kekerasan terhadap jurnalis atau pekerja pers, tertinggi dilakukan oleh Polisi tercatat 19 kasus, kemudian disusul TNI 11 kasus, warga/ormas 11 kasus, perusahaan/staf/pegawai 5 kasus, aparat pemerintah 4 kasus, pekerja profesional 4 kasus, pejabat legislatif 2 kasus, pejabat pengadilan 1 kasus, rektorat kampus 1 kasus, dan pelaku tidak dikenal 1 kasus," jelas Nany.
Nany mencontohkan, media di Makassar digugat perdata Rp700 miliar, pembakaran rumah jurnalis Tribata TV di Sumatera Utara, penangkapan jurnalis floresa, kasus teror Bom di kantor redaksi Jubi, mobil jurnalis Tempo dirusak orang tak dikenal (OTK), swasensor berita di ruang redaksi, jurnalis CNN Indonesia intervensi keluarga siswa SMK yang ditembak mati Polisi di Semarang, dan pemaksaan turun berita tribun Sorong.
"Urgensi reformasi Polri dalam cara pandang kami sebagai jurnalis agar melakukan perbaikan regulasi, penguatan pengawasan publik terhadap polisi, pendidikan HAM bagi Polisi, dan kolaborasi jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan atau mereform kepolisian," jelas Nany.
Dikatakan bahwa AJI Indonesia mendesak bahwa reformasi Polri harus melakukan perbaikan pada empat hal berikut ini.
Pertama, reformasi Polri diperlukan agar menegakkan Undang-undang yang melindungi kebebasan pers dengan cara mengacu pada UU 40/1999 tentang Pers yang menjamin kebebasan pers dan melarang tindakan kekerasan atau kriminalitas terhadap jurnalis, serta menindak tegas pihak-pihak yang mengintimidasi atau menghalangi kerja-kerja jurnalis.
Kedua, reformasi Polri diharapkan agar melindungi jurnalis saat meliput di lapangan. Polisi harus memastikan keamanan jurnalis dalam situasi berisiko tinggi, seperti demonstrasi atau konflik. Tindakan melakukan kekerasan terhadap jurnalis, termasuk penyitaan alat kerja, pemukulan, atau penangkapan sewenang-wenang.
Ketiga, reformasi Polri diarahkan agar menghormati hak jurnalis dalam mendapatkan informasi seperti mempermudah akses jurnalis ke informasi publik dan transparan dalam memberikan data yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Selain itu, reformasi Polri juga diperlukan agar tidak menghalang-halangi jurnalis dalam melakukan investigasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan.
"Keempat, reformasi Polri juga diharapkan agar menghentikan kriminalisasi jurnalis seperti tidak menggunakan UU ITE atau pasal pencemaran nama baik untuk mengkriminalisasi jurnalis yang memberitakan isu-isu sensitif, serta menindak tegas oknum aparat yang melakukan kekerasan atau intimidasi terhadap jurnalis," ujar Nany.
Tag: #jadikan #polisi #humanis #demokratis #reformasi #polri #dinilai #perlu #bukan #reposisi