Kemhan Buka Peluang Ada Rapat Lanjutan Bersama Mabes TNI Bahas Efisiensi Anggaran

EFISIENSI ANGGARAN - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan saat dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (13/2/2025). Kemhan membuka peluang akan adanya rapat lanjutan bersama Mabes TNI dan tiga angkatan.

20:07

14 Februari 2025

Kemhan Buka Peluang Ada Rapat Lanjutan Bersama Mabes TNI Bahas Efisiensi Anggaran

- Kementerian Pertahanan (Kemhan) membuka peluang akan adanya rapat lanjutan bersama Markas Besar TNI dan tiga angkatan, setelah Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (13/2/2025) kemarin.

Namun Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas menegaskan jumlah anggaran Kemhan dan TNI yang terkena efisiensi untuk Tahun Anggaran 2025 sudah ditentukan yakni Rp26,993 triliun atau 16,24 persen.

"Ya, mungkin secara umum, efisiensi itu kan sudah ditentukan ya, 16,24 persen itu, hanya nanti mungkin pengalokasian porsinya, sama seperti di Kementerian Pertahanan sendiri, pengalihan mana yang menjadi prioritas, tentunya atas pertimbangan pimpinan," ujar Frega di kantor Kemhan RI Jakarta pada Jumat (14/2/2025).

"Dan tentunya akan ada juga pengkajian, nanti mungkin akan ada rapat lanjutan untuk dipaparkan. Memang secara umum yang sudah kita laporkan kepada pemerintah, termasuk juga kepada DPR pada saat Raker kemarin, itu jumlah besarnya. Tapi untuk rincinya bisa jadi ada adaptasi, modifikasi sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan," lanjutnya.

Ia juga menegaskan Kemhan akan memprioritaskan operasional terkait tugas penegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Bagi Kemhan, kata dia, kedaulatan dan keutuhan wilayah adalah harga mati.

"Tanpa adanya itu, kita tidak bisa membangun, ekonomi kita tidak stabil, dan ini sangat dibutuhkan apalagi dengan kebijakan pemerintah pusat yang memang ingin membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju, berdaulat, dan unggul," lanjutnya.

Frega menegaskan efisiensi anggaran di Kemhan akan difokuskan kepada hal-hal yang bersifat adminsitratif sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Ia juga menyatakan rencana pengadaan alutsista akan terus berjalan.

"Pengadaan alutsista ini adalah sifatnya kan bukan temporer, jadi memang sudah multi years, apa yang sudah direncanakan dan sudah dalam proses procurement (pengadaan) itu terus berjalan," ungkapnya.

"Dan harapannya kita bisa terus memperkuat, karena menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan postur pertahanan," ujar dia.

Reaksi Para Jenderal Soal Efisiensi Anggaran

Terdapat tiga perwira tinggi bintang empat TNI yang hadir dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakqrta pada Kamis (13/2/2025) kemarin.

Mereka adalah yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan KSAL Laksamana Muhammad Ali.

Selain itu, hadir pula Wakasau Marsdya TNI Andyawan Martono Putra yang hadir mewakili KSAU Marsekal M Tonny Harjono.

Pada sesi pendalaman, sejumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat melontarkan sejumlah topik dalam pernyataan dan pertanyaan.

Topik tersebut di antaranya soal dampak efisiensi tersebut terhadap kesiapan operasi dan operasional TNI serta dampak efisiensi terhadap rencana-rencana pembangunan instansi yang telah dinyatakan oleh TNI.

Terdapat kesan, para anggota DPR tersebut tidak ingin efisiensi anggaran terhadap Kemhan dan TNI berpengaruh pada kinerja khususnya pada aspek penegakan kedaulatan serta pertahanan dan keamanan negara.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan belanja pegawai di TNI AD mencapai 67 persen dari pagu yang ada meski menurutnya ada penyampaian dari Kemhan bahwa belanja pegawai rata-rata 32,9 persen.

Jumlah tersebut, kata dia, belum termasuk hal-hal yang bersifat wajib (mandatory) di antaranya listrik, gas, BBM, dan sebagainya yang terbilang besar.

"Jadi kalau dilihat angka begini ya cuma kegiatan itu saja, gaji dan belanja pegawai. Belum dukungan Babinsa, pendidikan, latihan, belum termasuk. Mungkin juga kami akan laporkan," ungkap Maruli saat rapat.

Selain itu, Maruli juga menjelaskan bahwa 90 persen biaya perjalanan dinas (BPD) yang dikeluarkan TNI AD adalah untuk perpindahan personel ke satuan, dan bukan karena kunjungan pejabat atau kegiatan lain.

Perpindahan personel di TNI AD tersebut, ujarnya, karena memang prajurit tersebut harus pindah satuan dan harus mendapatkan dukungan anggaran.

Selain itu, ia juga mengungkapkan pandangnnya kriteria kajian dan litbang yang terdampak efisiensi.

Menurut dia, kajian dan litbang di TNI AD merupakan kegiatan tim yang memiliki kegiatan rutin dan anggarannya relatif kecil.

"Jadi ini nanti yang kami mohon bantuannya untuk menjelaskan sehingga masalah-masalah seperti ini perlu dijelaskan bahwa kalau di TNI, BPD itu lebih banyak perpindahan, pendidikan, dan saya kira litbang itu kami lakukan juga saya kira dana yang dikeluarkan untuk litbang di kami itu tidak besar. Mungkin kemarin itu tidak sampai Rp10 miliar kali Pak," ujarnya.

"Namun sangat terasa sekali kalau memang itu dicoret semua. Jadi intinya, kalau kita dikasih Rp51 triliun, Rp38 triliun itu sudah gaji. Mandatory kami sekitar Rp11 (triliun). Untuk listrik saja kita sampai Rp1 triliun untuk bayar listrik," lanjut dia.

KSAL Laksamana Muhammad Ali menyatakan efisiensi anggaran tidak terlalu berpengaruh pada operasional TNI AL.

Menurutnya, efisiensi anggaran itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh khususnya pada tugas pengawasan perairan.

Selain itu, ungkap Ali, dalam melaksanakan patroli keamanan laut TNI AL sudah mulai berkoordinasi dan terintegrasi dengan aparat maritim lainnya misalnya Bakamla, KKP, dan lain-lain.

"Di perairan Natuna pun kita bekerja sama dengan Bakamla dan KKP," ujar dia.

Ali juga mengungkapkan saat ini TNI AL lebih banyak menggunakan sensor-sensor unmanned system sebagai surveilance dalam sistem pertahanan maritim.

Dengan demikian, ungkapnya, sistem deteksi maupun radar yang digunakan TNI AL saat ini lebih hemat secara operasional.

"Kemudian masalah harwat saat ini kita mengoptimalkan atau mengefktifkan fasharkan-fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan) dengan sistem atau metode swakelola," ujarnya.

"Dan ini lebih banyak menghemat jika dibandingkan dulu kita masih menggunakan galangan-galangan luar. Saat ini kita dari galangan kita sendiri," kata Ali.

Wakasau Marsekal Andyawan Martono Putra mengakui terdapat beberapa kendala terkait pemeliharaan dan perawatan alutsista serta pembinaan dan latihan yang terdampak efisiensi tersebut.

Namun demikian, ia menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan kajian terhadap alokasi anggaran yang ditetapkan untuk TNI AU setelah efisiensi tersebut.

Kendala tersebut nantinya akan disampaikan setelah kajian.

"Sehingga nanti dengan efisiensi ini secara langsung operasional yang ada di TNI AU dan kesiapan pesawat pun tidak akan mengalami gangguan karena sudah terpisah dari apa yang sudah disampaikan dari Kemhan," ungkap Andyawan.

Rincian Anggaran yang Terkena Efisiensi

Wakil Menteri Pertahanan RI Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan dalam pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2025 Kemhan dan TNI melakukan identifikasi rencana efisiensi anggaran terhadap seluruh program dan kegiatan dengan menyisir sesuai kriteria yang termuat dalam Inpres tersebut.

Kriteria itu di antaranya kegiatan yang tidak urgen sama sekali dan tidak produktif, kegiatan yang kurang berdampak langsung dan tidak efisien, Biaya Perjalanan Dinas (BPD), seminar, rapat, Focus Group Discussion (FGD), kajian, penelitian dan pengembangan (Litbang), selebrasi dan seremoni, dan peresmian.

Selain itu juga perayaan ulang tahun satuan, pameran, studi banding, honorarium, pembangunan infrastruktur dan rehab yang tidak mendesak, pembangunan sistem informasi, dan pengadaan kendaraan dinas baru.

Ia menjelaskan hal itu sesuai surat Menteri Keuangan nomor S75/MK02/2025 tentang tindak lanjut efisiensi belanja K/L dalam pelaksnaan APBN TA 2025 dan penyampaian Direktur Anggaran bidang Polhukhankam BA GUN Itjen Kementerian Keuangan pada rapat daring pada 11 Februari 2025 pukul 23.15 WIB.

Selain itu, Donny menjelaskan terdapat tiga penekanan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hal itu.

Pertama, rupiah murni diprioritaskan untuk memenuhi layanan kepegawaian dan belanja operasional perkantoran.

Kedua, agar kegiatan yang sifatnya layanan publik termasuk biaya dari sumber non rupiah murni dapat dipenuhi.

Keriga, tidak boleh ada kegiatan pembangunan baru dan kegiatan yang belum selesai agar dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Donny merinci efisiensi anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp26,993 triliun itu terbagi menjadi jenis belanja, Unit Organisasi (UO), dan sumber dana.

Menurut jenis belanja, kata Donny, pertama belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi.

Kedua, lanjut dia, belanja barang sebesar Rp10,94 triliun.

Ketiga, belanja modal sebesar Rp16,05 triliun.

Ia menjelaskan terkait hal itu efisiensi diambil dari belanja barang dan belanja modal, belanja pegawai tidak dikenakan efsiensi, dan anggaran tetap berada pada DIPA Kemhan dan TNI namun dengan status diblokir.

Menurut sumber dana, lanjut Donny, rupiah murni sebesar Rp20,34 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp4,71 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,01 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp184,66 miliar, badan layanan umum sebesar Rp548,37 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp193,29 miliar.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (13/2/2025)

"Menurut Unit Organisasi (UO), UO Kemhan sebesar Rp8,43 triliun, UO Mabes TNI sebesar Rp3,68 triliun, UO TNI AD sebesar Rp5,16 triliun, UO TNI AL sebesar Rp6,07 triliun, dan UO TNI AU sebesar Rp3,63 triliun," ujar Donny.

Donny menjelaskan posisi pada saat ini Markas Besar Angkatan di TNI sedang melakukan kajian dari angka-angka tersebut sesuai ketentuan dari Kemenkeu dan Kemhan.

"Pada intinya nanti kami akan melakukan penyisiran kembali, evaluasi berdasarkan prioritas-proritas yang mana yang sangat tidak prioritas itulah yang akan pertama kami coret," ujar Donny.

"Kemudian berikut-berikutnya lagi nanti terkait dengan alutsista, dan sebagainya itu adalah prioritas yang terakhir (untuk dilakukan efisiensi)," lanjutnya.

Berikut ini data pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebelum dan sesudah efisiensi yang disetujui DPR RI dalam rapat tersebut:

1. Kemhan

Pagu DIPA sebelumnya: Rp56,664,342,262,000 (Rp56,66 triliun)

Efisiensi: Rp8,437,156,920,651 (Rp8,43 triliun)

Pagu setelah efisiensi: Rp48,227,173,281,349 (Rp48,22 triliun)

2. Mabes TNI

Pagu DIPA sebelumnya: Rp11,663,426,707,000 (Rp11,66 triliun)

Efisiensi: Rp3,680,722,543,044 (Rp3,68 triliun)

Pagu setelah efisiensi: Rp7,982,704,163,956 (Rp7,98 triliun)

3. TNI AD

Pagu DIPA sebelumnya: Rp57,159,539,686,000 (Rp57,15 triliun)

Efisiensi: Rp5,162,453,760,543 (Rp5,16 triliun)