Modus Pemalsuan Izin Pagar Laut di Bekasi, Ubah Data Lahan Darat ke Laut

- Polri mengungkapkan bahwa pemalsuan surat izin terkait lahan pagar laut di Bekasi diduga dilakukan dengan cara mengubah data obyek lahan dari yang semula berada di darat menjadi di laut.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat konferensi pers di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025).

“Diduga para pelaku mengubah data subyek atau nama pemegang hak dan mengubah data obyek atau lokasi yang luasan yang sebelumnya berada di darat, menjadi berlokasi di laut dengan jumlah yang lebih luas,” ujar Djuhandhani.

Penyidik saat ini menduga bahwa sebanyak 93 surat hak milik (SHM) di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, telah diubah dengan modus operandi ini oleh sejumlah oknum.

Pemalsuan tersebut diduga terjadi setelah SHM diterbitkan, berbeda dengan kasus di Desa Kohod, Tangerang, di mana pemalsuan dilakukan sebelum surat izin terbit.

“Yang terjadi di Bekasi adalah pemalsuan dilakukan pasca terbit. Sertifikat asli atas nama pemegang hak yang sah kemudian diubah sedemikian rupa menjadi nama pemegang hak yang baru yang tidak sah, berikut perubahan data luasan dan lokasi obyek sertifikat,” ujar Djuhandhani.

Dia menambahkan bahwa perubahan data ini dilakukan dengan dalih revisi.

Lahan yang awalnya terletak di darat digeser ke laut dengan luas lahan yang diperluas.

“Jadi, sebelumnya sudah ada sertifikat. Kemudian, diubah dengan alasan revisi di mana dimasukkan, baik itu perubahan ordinat dan nama sehingga ada pergeseran tempat dari yang tadinya di darat bergeser ke laut dengan luasan yang lebih luas,” tambah dia.

Polisi sedang melakukan penyelidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Kementerian ATR/BPN pada 7 Februari 2025.

Kementerian ATR/BPN melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik, serta penempatan keterangan palsu dalam akta otentik.

“Saat ini penyidik sudah memeriksa, antara lain pelapor, ketua dan anggota eks panitia ajudikasi PTSL atas penerbitan 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Segara Jaya,” lanjut Djuhandhani.

Penyidik juga telah memeriksa sejumlah pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bekasi serta pegawai kepada Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa terdapat indikasi manipulasi data terkait bidang tanah di wilayah tersebut.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukannya, ditemukan ketidaksesuaian antara data peta bidang tanah yang tercatat dengan kondisi sebenarnya.

"Untuk tanah yang terkena manipulasi ini, kami akan segera melakukan pembatalan sertifikat yang diterbitkan secara tidak sah," ujar Nusron dalam siaran pers Kementerian ATR/BPN, Rabu (5/2/2025).

Tag:  #modus #pemalsuan #izin #pagar #laut #bekasi #ubah #data #lahan #darat #laut