Apakah Bantuan KIP Kuliah Ikut Kena Efisiensi Anggaran? Ini Penjelasan Kemendiktisaintek

- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memastikan bahwa anggaran beasiswa dipastikan aman.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dipangkas karena dampak efisiensi anggaran.

Mengenai hal ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro sudah menyampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (12/2/2025).

Satryo mengatakan KIP kuliah pagu awalnya Rp14,698 triliun (Rp14.698.109.754). 

Kemudian, saat efisiensi oleh Ditjen Anggaran, angkanya menjadi sebesar Rp1,310 triliun (Rp1.310.849.475) atau sembilan persen. 

Ia pun mengusulkan anggaran itu untuk dikembalikan.

"Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun. Karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” terang Satryo, Rabu.

Selain KIP Kuliah, beberapa program ini juga tidak kena efisiensi anggaran, di antaranya adalah BPI, serta berbagai beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri.

Adapun alasan KIP Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran adalah karena saat ini penerimanya ada sebanyak 663.821 dari 844.174 mahasiswa on going.

Apabila dilakukan efisiensi, tidak dapat dibayarkan pada 2025 ini.

Karena itu, sebanyak 663.821 penerima KIP Kuliah itu bisa terancam putus kuliah.

Selain itu, bisa terjadi tidak adanya mahasiswa baru penerima KIP Kuliah tahun 2025 yang pada tanggal 4 Februari 2025 lalu telah dibuka pendaftarannya. 

Jika ada efisiensi, hal tersebut menunjukkan pemerintah gagal memutus rantai kemiskinan dengan ditiadakannya penerimaan KIP Kuliah. 

Putusnya studi dan tidak adanya penerima mahasiswa baru berpotensi membuat gagal adanya sarjana pertama dari keluarga miskin. 

Itu bisa juga menurunkan akses penduduk dari kelompok ekonomi rendah ke pendidikan tinggi.

Tidak terpenuhinya sasaran penerima KIP Kuliah berjalan (on going) berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat hingga isu nasional.

Jika mengacu pada besaran bantuan KIP Kuliah 2024, berikut besaran bantuan yang bakal diperoleh mahasiswa penerima KIP Kuliah. 

Biaya pendidikan 

• Program studi dengan akreditasi A, maksimal Rp12 juta per semester untuk bidang kedokteran dan maksimal Rp8 juta per semester untuk bidang non-kedokteran 
• Program studi dengan akreditasi B, maksimal Rp4 juta per semester 
• Program studi dengan akreditasi C, maksimal Rp2,4 juta per semester 

Biaya hidup 

Besaran biaya hidup disesuaikan dengan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi. 

Adapun, biaya hidup diberikan dalam lima klaster, yaitu: 

• Klaster 1: Rp800.000 per bulan 
• Klaster 2: Rp950.000 per bulan 
• Klaster 3: Rp1.100.000 per bulan 
• Klaster 4: Rp1.250.000 per bulan 
• Klaster 5: Rp1.400.000 per bulan 

Sebagai catatan, bantuan biaya hidup diberikan setiap semester atau per enam bulan.

Pengamat Soroti Kebijakan Efisiensi Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto itu mendapatkan perhatian dari sejumlah pengamat.

Mengenai hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai efisiensi anggaran sebagai langkah positif di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas," ucap Iwan lewat keterangan, Rabu.

Iwan mengatakan penghematan anggaran dapat mengurangi beban utang negara.

Selain itu, juga bisa menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting bersifat seremonial.

“Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin,” katanya. 

Iwan pun mengapresiasi langkah berani Prabowo dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

Pasalnya, efisiensi ini dapat membantu menekan inflasi secara efektif.

Menurut Iwan, penghematan anggaran ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan seleksi dan membersihkan oknum-oknum raja kecil yakni oknum ASN hingga pejabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas.

Namun, perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan agar penghematan tidak berdampak negatif pada sektor-sektor tertentu, seperti perhotelan, infrastruktur, dan ekonomi daerah.

“Efisiensi anggaran merupakan bentuk political will yang cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi."

"Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memiliki dampak inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan,” ucap Iwan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Ramangsa Institute Maizal Alfian menilai bahwa efisiensi anggaran itu memang langkah penting untuk mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Namun, ia menekankan penerapan efisiensi itu harus dilakukan dengan pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan.

"Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berfokus pada pemotongan biaya secara drastis, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat," kata Alfian dari keterangannya pada Rabu.

Sekretaris Jenderal IKA Ubhara Jaya ini juga menyoroti beberapa lembaga, instansi, dan badan yang mungkin salah mengartikan instruksi efisiensi anggaran dengan melakukan pengurangan pegawai atau pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Tindakan seperti ini dapat menciptakan masalah baru, seperti meningkatnya angka pengangguran dan bertambahnya jumlah keluarga miskin di berbagai daerah," ujar Alfian. 

(Tribunnews.com/Rifqah/Mevyandie Haryadi) (Kompas.com)

Tag:  #apakah #bantuan #kuliah #ikut #kena #efisiensi #anggaran #penjelasan #kemendiktisaintek