Tepis Anggaran BMKG Dipangkas 50 Persen, Istana Pastikan Layanan Mitigasi Bencana Tetap Optimal

- Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menepis bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dipangkas 50 persen karena efisiensi. 

"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," kata Hasan, Selasa (11/2/2025). 

Hasan memastikan, mitigasi bencana tetap menjadi prioritas meski ada efisiensi anggaran dalam pemerintah.

"Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," kata Hasan. 

Hasan menjelaskan, ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi. 

Pertama yakni gaji pegawai, layanan dasar prioritas, pegawai, layanan publik dan, bantuan sosial.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran tak mengurangi kemampuan pemerintah. 

"Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," ujarnya.

Sebelumnya, anggaran BMKG diketahui dipangkas hingga 50,35 persen sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Anggaran BMKG yang tadinya Rp2,826 triliun dipotong menjadi Rp1,423 triliun.

Pemotongan anggaran ini, dianggap BMKG berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, serta memengaruhi pemeliharaan yang tidak dapat dilakukan pada 2025.

Efisiensi ini dinilai membuat banyak alat operasional utama (aloptama) yang terancam mati karena dana pemeliharaan berkurang hingga 71 persen.

Observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2025.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Total pemangkasan anggaran belanja K/L pada 2025 mencapai Rp 256,1 triliun.

Presiden Prabowo Subianto lewat Inpres tersebut, memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. 

Sehingga pemotongan setiap pagu anggaran diharap diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.

"Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah," kata Lasarus kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Legislator PDIP itu, mengingatkan jika efisiensi yang memiliki tujuan baik namun dilakukan dengan gegabah bakal memiliki efek domino terhadap rakyat. 

Misalnya, kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.

"Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi," ujarnya.

(Tribunnews.com/Milani/Chaerul Umam) (Kompas.com) 

Tag:  #tepis #anggaran #bmkg #dipangkas #persen #istana #pastikan #layanan #mitigasi #bencana #tetap #optimal