Pemerintah Perlu Melakukan Diversifikasi Energi untuk Wujudkan Kebutuhan di Masyarakat

- Menteri ESDM pada tanggal 03 Febuari 2025 telah secara resmi memaparkan capaian dan kinerja sektor ESDM tahun 2024. 

Dijelaskan juga keberhasilan atas capaian pada setiap sektor, sektor ketenagalistrikan yang terpasang atas listrik fosil dan Energi Baru Terbarukan (EBT), capaian progam Biodiesel, Lifting Migas, Penyaluran pemanfaatan gas bumi, Penyaluran progam BBM satu harga, pemanfaatan Batubara serta capaian menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor energi.

Akan tetapi pada tanggal dan hari yang sama terjadi suatu kendala atas akses energi Masyarakat dan UMKM terhadap LPG 3 Kg, hal ini menjadi dampak penerapan kebijakan pengendalian subsidi atas gas LPG 3 Kg yang dilaksanakan 01 febuari 2025, dimana pengecer tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan atas gas LPG 3 Kg, masyarakat diharuskan membeli kebutuhan LPG 3 Kg di pangkalan atau sub pangkalan. 

Maka, perlunya pemerintah melakukan diversifikasi energi sebagai strategi mewujudkan kebutuhan energi di Masyarakat dengan tetap memperhatikan keterjangkauan harga energi untuk masyarakat.

Demikian kesimpulan pernyataan dari Ketua Dewan Pembina Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika (PP KMR), Iwan Bento Wijaya. 

“Apalagi, dalam dalam beberapa hari penerapan pengendalian subsidi LPG 3 Kg ini terdapat suatu permasalahan dalam hal distribusi kepada masyarakat, dimana masyarakat sulit untuk mengakses atau mendapatkan LPG 3 Kg. Hal ini direspons oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat dengan menunda penerapan penjualan LPG 3 Kg hanya pada sub pangkalan tidak kepada pengecer. Melalui semangat dan keberpihakan presiden terhadap rakyat menjadi momentum untuk merealisasikan kebijakan pada tahapan selanjutnya dengan melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pengecer untuk menjadi sub pangkalan, sehingga pendataan yang berbasis mikro pada wilayah tingkat RT (rukun tetangga) tercapai dengan tujuan pengendalian atas jalur distribusi energi khususnya LPG oleh negara dan mempercepat diversifikasi energi dengan berbasis angka kebutuhan energi di Masyarakat dengan tetap memperhatikan Tingkat kebutuhan dan keterjangkauan harga dalam mengakses energi tersebut," kata Iwan dalam keterangannya, Senin (10/2/2025). 

Komitmen pemerintah dalam menekan angka impor energi khususnya minyak dan gas terus direalisasikan secara bertahap hingga tahun 2045. 

Pada sektor gas, upaya pemerintah dalam menekan angka impor LPG dengan membangun Jargas (jaringan gas) dan hilirisasi Batubara menjadi DME (Dimethyl Ether). Upaya ini dilakukan untuk penghematan subsidi LPG dan penghematan devisa negara. 

Maka, diversifikasi energi sangat dibutuhkan dalam pemenuhan energi Masyarakat terutama pada hilirisasi Batubara, hal ini untuk menekan angka impor gas yang dimana setiap tahun adanya kenaikan angka impor gas. 

BPS juga sudah mencatat tiga tahun belakang Indonesia melakukan impor khususnya gas tahun 2022 sebesar 6.777,1 ribu ton dan tahun 2023 sebesar 6.934,7 ribu ton.

"Apalagi Menteri ESDM juga sudah sampaikan kebutuhan LPG nasional sebesar 8,05 juta ton dan produksi dalam negeri 1,98 juta ton,” ujar Iwan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional dan pengurangan emisi GRK, kebijakan diversifikasi energi dengan mempercepat dalam meningkatkan produksi DME, penyaluran kompor Listrik dan kompor gas alam.

Progam hilirisasi batubara menjadi DME merupakan potensi indonesia untuk wujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional, dimana Indonesia sebagai salah satu negara penghasil Batubara terbesar dunia.

Peningkatan produksi Batubara Indonesia setiap tahunnya terus meningkat dan melebihi rencana produksi tahunan.

Hal ini telah diutarakan oleh Menteri ESDM, bahwa dalam tahun 2024 target produksi Batubara sebesar 710 juta ton, akan tetapi produksi Batubara melebihi dari target tahun 2024 mencapai 836 juta ton dengan kebutuhan domestik 233 juta ton dan cadangan 48 juta ton.

"Dari hal ini dapat dilihat potensi gas DME hasil hilirisasi Batubara menjadi suatu peluang sangat besar dalam ekosistem LPG. Bila dilakukan percepatan produksi DME maka Pertamina sebagai pembeli tunggal apa ekosistem hilirisasi batubara ini dapat berdampak pada penghematan devisa negara, menekan impor LPG dan kepastian akan kebutuhan dan keterjangkauan energi di Masyarakat. Program tersebut juga harus mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan sehingga Masyarakat dapat ikut serta dalam penurunan emisi yang dihasilkan pada sektor rumah tangga,” tutur Iwan.

Iwan mengatakan, dari sisi regulasi, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan sebagai dasar hukum kebijakan energi nasional.

Contohnya adalah road map pengembangan dan pemanfaatan Batubara 2021-2045 yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal minerba.

Percepatan realisasi Program kebijakan hilirisasi batuara menjadi DME, menjadi Langkah stategi pemerintah dalam menekan angka impor LPG.

Dimana pemerintah harus memiliki perhatian khusus atas merealisasikan dan meningkatkan produksi DME nasional. Potensi DME Indonesia sangat luar biasa dalam road map pengembangan dan pemanfaatan Batubara, Indonesia memiliki potensi produksi DME sebesar 4, 56 juta ton.

Hal ini jelas terlihat bahwa bila ini dapat terrealisasi maka sebesar 5,23 juta ton kebutuhan LPG dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Ini juga membuktikan kesiapan dari BUMN untuk turut serta dalam realisasi program DME.

“Pemanfaatan dan pengembangan Batubara sebagai DME turut meningkatkan nilai tambah secara langsung. Akan tetapi perlu juga diperhatikan oleh pemerintah dalam regulasi hilirisasi batubara terhadap porsi batubara menjadi DME untuk kebutuhan energi nasional. maka tepat Langkah strategis presiden dalam mendorong percepatan produksi DME dalam negeri dan menjaga mata rantai supply, demi wujudkan ketahanan energi nasional," ujar Iwan.

"Saya berharap, perlu memasifkan kolaborasi ide, gagasan, inovasi, dan tindakan kapada keseluruhan stakeholder secara berkelanjutan dalam diversifikasi energi sebagai solusi yang berdampak positif pada kebutuhan energi dan penurunan emisi," ucapnya.

Tag:  #pemerintah #perlu #melakukan #diversifikasi #energi #untuk #wujudkan #kebutuhan #masyarakat