Reposisi Polri Dilakukan dengan Tujuan Utama Cegah Jadi Alat

- Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional, Firdaus Syam menilai kondisi dan kinerja Polri saat ini sedang tidak baik-baik saja dan jauh dari kepercayaan publik.

Menurut Firdaus, berbagai peristiwa yang melibatkan anggota Polri seperti kasus pemerasan tersangka atau terdakwa, penembakan sesama anggota polisi atau terhadap warga sipil, kasus narkoba dan kasus-kasus lain merupakan puncak gunung es dari banyaknya persoalan di institusi Polri.

"Problem utama di institusi Polri yakni budaya, mentalitas atau hipokrit. Kenapa budaya dan mentalitas Polri ini penting untuk kita soroti yakni dugaan kasus narkoba, penembakan, pemerasan dan sejenisnya," ujar Firdaus saat menjadi narasumber di rilis hasil survei Civil Society for Police Watch soal 'Pandangan Publik Terhadap Wacana Reposisi Polri' di Hotel Ibis Budget Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2025).

Firdaus mengatakan, dirinya setuju-setuju saja jika dilakukan reposisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah presiden, entah nanti menempatkan Polri di bawah kementerian atau lembaga.

 Hanya saja, kata dia, sebelum dilakukan reposisi, perlu melakukan reformasi total di internal tubuh Polri, khusus pembenahan soal budaya, perilaku dan pendidikan di tubuh Polri.

"Terhadap reposisi saya setuju. Akan tetapi reposisi Polri harus dilalui dengan beberapa tahapan seperti pembenahan budaya, perilaku, pendidikan, atau sistem dalam melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap institusi Polri," tandas Firdaus.

Menurut Firdaus, fakta hari ini, polisi sudah seperti militer. Padahal, kata dia, polisi itu tugasnya mengayomi, melayani dan menjaga ketertiban masyarakat.

Belum lagi, tambahnya, dugaan keterlibatan polisi dalam politik praktis serta dugaan kriminalisasi yang membuat warga takut menyampaikan aspirasi.

"Reposisi Polri sangat bisa, akan tetapi pertanyaan selanjutnya yakni siapa yang berwenang dalam melakukan reposisi Polri? Yang bisa melakukan reposisi terhadap institusi Polri yakni dapat dilakukan atas kemauan politik Presiden," tutur dia.

"Saya yakin posisi Polri mau ditempatkan di manapun akan tetap buruk, apabila watak, mentalitasnya dan budaya di level institusinya tidak dibenahi. Reposisi Polri harus dimulai dari perubahan budaya dan pendidikan di institusi Polri agar lebih melayani," imbuh Firdaus menambahkan.

Dari hasil survei Civil Society for Police Watch terbaru, menunjukkan publik ingin membuka wacana soal reposisi Polri yang saat ini berada di bawah presiden.

Dari hasil survei, mayoritas responden tetap ingin Polri berada di bawah presiden sebanyak sebesar 32,3 persen.

"Hanya saja usulan di luar itu, banyak juga mendapatkan perhatian responden, yakni Polri di bawah Kemendagri 15,8 persen, di bawah Kejaksaan 24,6 persen, sementara yang menjawab Polri di bawah Kemenhan sebesar 15,2 persen, dan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 12,2 persen," ujar Peneliti Civil Society for Police Watch, Hasnu dalam rilis hasil survei tersebut.

Dari hasil survei tersebut, kata Hasnu, publik juga menginginkan Polri berada di bawah kementerian/lembaga selain Presiden, Kemendagri, Kemenhan dan Kejaksaan. Responden menginginkan Polri di bawah Kementerian Hukum sebanyak 19,7 persen; di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebanyak 9,6 persen; di bawah TNI sebanyak 11,6 persen; dan lainnya 5,3 persen.  Sementara responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 38,6 persen.

Survei ini dilakukan pada 1-7 Februari 2035 terhadap 1.700 responden yang merupakan warga Indonesia berusia lebih besar 17 tahun/sudah menikah dan tersebar di 28 provinsi.

Responden dipilih menggunakan metode simple random sampling. Margin of error survei +/- 1,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Teknik pengumpulan informasi menggunakan wawancara tatap muka dan microsoft form. 

Surveyor minimal adalah mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan survei dari tim pusat.

Tag:  #reposisi #polri #dilakukan #dengan #tujuan #utama #cegah #jadi #alat